Analisis Komprehensif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026

 

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. Lahirnya instrumen hukum ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan amanat operasional dari Pasal 246 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan ini dirancang untuk menjawab problematika overkriminalisasi dan penumpukan perkara di lembaga pemasyarakatan yang kerap kali mencederai rasa keadilan substansial, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan dengan latar belakang sosio-ekonomi yang rentan.

Ancaman “Horor” dan “Teror” musim Kemarau 2026

 

Hujan yang Dinanti. Akhirnya Jambi Lepas dari "Teror" Panas Bedengkang. Setelah berhari-hari (bahkan berminggu-minggu) diterpa cuaca panas terik yang oleh warga lokal sering disebut dengan istilah "panas bedengkang", langit Jambi akhirnya mencair. Guyuran hujan yang turun seolah menjadi angin segar dan pelepas penat bagi masyarakat yang merasa tersiksa oleh suhu tinggi dan udara gerah ekstrem.

Istilah "panas bedengkang" sendiri bukan sekadar kiasan biasa di kalangan masyarakat Jambi. Frasa ini menggambarkan kondisi cuaca panas yang begitu menyengat, menyilaukan dan seolah membakar kulit. Suhu yang tinggi membuat aktivitas di luar ruangan terasa melelahkan, tanah menjadi kering, debu beterbangan, dan kebutuhan akan air meningkat drastis. Tak heran jika cuaca ekstrem ini sering diibaratkan sebagai bentuk "teror" atau "horor" harian yang menguji kesabaran warga.

Kehadiran hujan ini membawa berbagai kelegaan dan manfaat nyata bagi lingkungan maupun warga. 

Tindak Pidana Korporasi: Wajah Baru Pertanggungjawaban Hukum dalam KUHP Nasional

 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai era baru reformasi hukum pidana di Indonesia. Salah satu lompatan paling monumental dalam KUHP nasional yang baru ini adalah modernisasi konsep subjek hukum. Jika KUHP warisan kolonial secara kaku hanya memandang manusia perseorangan sebagai pelaku tindak pidana, KUHP baru memperluas cakupannya agar relevan dengan dinamika kejahatan modern, salah satunya melalui penegasan terhadap pelaku korporasi.

Dahulu, penegakan hukum pidana sering mengalami jalan buntu ketika kejahatan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha yang mengeruk keuntungan besar, sementara para pengurus atau direksinya berlindung di balik status badan hukum. KUHP baru secara revolusioner mendefinisikan korporasi sebagai subjek hukum mandiri yang dapat dipidana.

4 Jenis Pelaku Tindak Pidana dalam KUHP Baru

 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai era baru reformasi hukum pidana di Indonesia. Salah satu lompatan paling monumental dalam KUHP nasional yang baru ini adalah modernisasi konsep subjek hukum. Jika KUHP warisan kolonial (Wetboek van Strafrecht) secara kaku hanya memandang manusia perseorangan sebagai pelaku tindak pidana, KUHP baru memperluas cakupannya agar relevan dengan dinamika kejahatan modern, mulai dari kejahatan korporasi, penyalahgunaan kekuasaan struktural, hingga rantai komando.

4 jenis pelaku tindak pidana dalam KUHP baru mencakup penjabaran karakteristik, bentuk pertanggungjawaban, hingga ancaman sanksinya.

Perseorangan (Manusia Alamiah / Natuurlijke Persoon)

Selamat Jalan, Sang Pejuang PAN

Setelah berdiskusi panjang hingga menjelang larut malam, saya kemudian membuka berbagai media aplikasi sosial. Alangkah kagetnya berita bersilewaran. Meninggalnya H. Bakri, anggota DPR-RI dari Jambi. 

Kepastian informasi kemudian semakin ‘haqul yakin” ketika berbagai status FB dan IG berbagai anggota DPR-RI Jambi. Selain “capture/caption” yang memaparkan kedekatannya, juga ditampilkan kepastian berita meninggalnya Sang “nahkoda” yang membawa biduk melewati krisis dan gelombang yang menyerupai badai. 

Tidak dapat dipungkiri, kedekatan emosional penulis ketika penulis memaparkan pandangan didalam opini di Metro jambi yang berjudul “ Arah baru PAN”, 6 Juli 2020. 

Hak dan Kewajiban (2)

 

Melanjutkan tema tentang hak dan kewajiban,  Hubungan antara hak dan kewajiban bersifat korelatif (timbal balik). Artinya, hak seseorang selalu berbatasan dan memicu adanya kewajiban bagi orang lain, begitu pula sebaliknya.

Hubungan antara hak dan kewajiban hukum bersifat korelatif, yang berarti keduanya saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Setiap ada hak yang lahir, maka akan selalu ada kewajiban yang menyertainya, begitu pula sebaliknya.

Jika dilihat dari sifatnya, hak merupakan sesuatu yang secara sah berhak diterima atau didapatkan oleh seorang subjek hukum. Sebaliknya, kewajiban memiliki sifat yang kontras, yaitu sebagai suatu keharusan atau sesuatu yang wajib dilakukan dan diberikan kepada pihak lain.

Jurus dan Musuh yang Sama - Ketika Strategi Menemui Batasnya

 

Dalam setiap arena kompetisi—baik itu olahraga, bisnis, ataupun pengembangan diri—kita kerap terjebak dalam rutinitas yang nyaman. Kita mengulang strategi yang pernah membawa kemenangan, berharap hasil yang sama akan terulang. Namun, ada satu kebenaran mendasar yang sering terlupakan: tidak mungkin mengalahkan musuh yang sama dengan jurus yang sama. Pepatah ini bukan sekadar ungkapan bijak. Ia adalah cerminan realitas bahwa stabilitas tanpa adaptasi adalah awal dari kemunduran.

Ketika kita menggunakan pendekatan yang berulang-ulang, tanpa sadar kita sedang memberikan “peta jalan” kepada lawan. Strategi yang monoton bukan hanya mudah dibaca, tetapi juga rentan untuk dieksploitasi. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa hal ini terjadi.

Pertama, lawan atau kompetitor tidak pernah diam. Mereka belajar dari pengalaman, membaca pola, dan membangun pertahanan yang lebih solid dari waktu ke waktu. Apa yang berhasil kemarin, belum tentu efektif hari ini karena mereka telah mempelajari kelemahan kita.

Teh Es Manis atau Es teh Manis

“Bang, pesan teh es manis,” kataku santai sambil jempolmu lincah menggulir pesan di grup WhatsApp.

Pelayan itu tertegun sejenak, memiringkan kepala dengan kening yang sedikit berkerut. “Apa, Bang?” tanyanya ragu, seolah sedang memastikan apakah ia salah dengar atau sedang berhadapan dengan bahasa dari planet lain.

“Iya, teh es manis,” kataku menegaskan, kali ini dengan intonasi yang lebih jelas, memastikan pesanan itu semestinya sangat dimengerti.

“Oh, maksudnya es teh manis?” sahutnya cepat dengan nada lega, lalu bergegas pergi sebelum sempat mendengar bantahanku.

Aku pun terdiam, menyisakan tanya yang menggelitik di kepala. Apakah cara penyebutanku yang keliru? Padahal, di telingaku, “teh es manis” terdengar begitu logis dan lazim. Atau jangan-jangan, aku memang sudah tertinggal zaman, menjadi pribadi yang kolot di tengah arus perubahan bahasa yang tak kasatmata?

Sembari menunggu pesanan yang entah akan disebut apa saat tersaji nanti—“teh es manis” atau “es teh manis”—aku mengeluarkan laptopl dan membuka kembali tumpukan teori dasar Bahasa Indonesia. 

Mengguncang Hegemoni: Ketika Generasi Z Mengambil Alih Narasi Publik

Panggung politik Indonesia akhir-akhir ini menyuguhkan tontonan yang tidak biasa. Dua figur muda, Presiden BEM UGM dan Wakil Presiden BEM UI, seolah menjadi antitesis bagi “juru bicara pemerintah” yang selama ini terbiasa dengan narasi searah. 

Mereka tidak sekadar berteriak; mereka membedah kebijakan dengan skalpel intelektual yang presisi. Terlepas dari perbedaan gaya—Gielbran dengan gaya uppercut yang lugas dan eksplosif layaknya Mike Tyson, serta Fathimah dengan pendekatan Tai Chi yang tenang namun mematikan—keduanya memiliki satu kesamaan: keberanian untuk mematahkan dalil-dalil mapan dengan basis data yang tak terbantahkan. Fenomena ini bukan sekadar riak kecil di kampus, melainkan sinyal bahwa cara kita bernegara sedang mengalami pergeseran paradigma yang fundamental.

Anatomi Berpikir Kritis: Dari Literasi ke Aksi

Hak dan Kewajiban

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita sering kali mendengar kata "hak" dan "kewajiban". Kedua istilah ini bak dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. 

Setiap ada hak, di situ pula ada kewajiban yang menyertainya. 

Namun apa sebenarnya makna dari kedua kata tersebut, baik dari segi bahasa maupun menurut pandangan hukum?

Menurut Kamusi Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  Hak adalah sebagai bentuk kebenaran, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), atau derajat/martabat.