Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai era baru reformasi hukum pidana di Indonesia. Salah satu lompatan paling monumental dalam KUHP nasional yang baru ini adalah modernisasi konsep subjek hukum. Jika KUHP warisan kolonial (Wetboek van Strafrecht) secara kaku hanya memandang manusia perseorangan sebagai pelaku tindak pidana, KUHP baru memperluas cakupannya agar relevan dengan dinamika kejahatan modern, mulai dari kejahatan korporasi, penyalahgunaan kekuasaan struktural, hingga rantai komando.
4 jenis pelaku tindak pidana dalam KUHP baru mencakup penjabaran karakteristik, bentuk pertanggungjawaban, hingga ancaman sanksinya.
Perseorangan (Manusia Alamiah / Natuurlijke Persoon)
Perseorangan merupakan subjek hukum pidana primer dan klasik yang telah dikenal sepanjang sejarah hukum. Kategori ini merujuk pada manusia biologis yang memiliki akal sehat, kehendak, serta kecakapan hukum untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Esensi Pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana, keberadaan manusia sebagai perseorangan tunduk pada asas fundamental tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Artinya, seseorang tidak dapat serta-merta dipidana hanya karena perbuatannya menimbulkan akibat buruk; harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) di dalam batin pelaku.
Kapasitas Batin dan Pengecualian: KUHP baru mengatur secara rinci batasan kemampuan bertanggung jawab seseorang. Individu yang mengalami gangguan kejiwaan berat, cacat mental permanen, atau berada di bawah pengaruh paksaan absolut (overmacht) dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.
Variasi Sanksi: Sanksi bagi perseorangan dirancang lebih humanis melalui sistem pidana pokok yang beragam, yang tidak lagi melulu mengandalkan penjara. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara, pidana tutupan (untuk kejahatan politik tertentu), pidana pengawasan, pidana denda berkategori, hingga pidana kerja sosial.
Pelaku Korporasi
Dulu, penegakan hukum pidana sering mengalami jalan buntu ketika kejahatan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha yang mengeruk keuntungan besar, sementara direksinya berlindung di balik status badan hukum. KUHP baru secara revolusioner mendefinisikan korporasi sebagai subjek hukum mandiri yang dapat dipidana.
Korporasi mencakup perseroan terbatas, yayasan, koperasi, firma, CV, perkumpulan, maupun badan usaha lain, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Mekanisme Pertanggungjawaban: Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, orang yang memegang posisi fungsional, atau orang yang bertindak atas nama korporasi tersebut yang didasari adanya maksud untuk memberikan keuntungan bagi korporasi.
Dualisme atau Soliter Pemidanaan: Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasinya saja, kepada pengurus yang memberi perintah, atau kepada kedua-duanya secara bersama-sama (simultan).
Bentuk Sanksi Khusus Korporasi: Mengingat korporasi tidak memiliki tubuh biologis untuk dipenjara, KUHP baru merumuskan sanksi yang berdampak langsung pada eksistensi finansial dan operasionalnya. Sanksi utamanya adalah pidana denda, yang sering kali dilipatgandakan. Adapun sanksi tambahannya meliputi pembayaran ganti rugi, perampasan aset hasil tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi secara permanen.
Pelaku Tindak Pidana Jabatan
Pelaku tindak pidana jabatan adalah subjek hukum yang memiliki status khusus, yaitu pejabat publik, penyelenggara negara, atau aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang, jabatan, kesempatan, atau sarana yang diberikan negara kepadanya.
Inti Pelanggaran: Kejahatan jabatan mencederai asas kepercayaan publik (public trust). Tindakan ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, melakukan pemerasan dalam jabatan, menerima suap, hingga melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara.
Pemberatan dan Sanksi Tambahan: Karena dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi teladan dan penjaga hukum, KUHP baru menetapkan standar ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana jabatan dibandingkan perseorangan biasa. Selain pidana badan dan denda, pelaku lazimnya dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan publik, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta pencabutan hak atas pensiun dinas.
Pelaku Komando (Pertanggungjawaban Atasan / Command Responsibility)
Konsep pelaku komando mulanya lahir dari hukum human internasional dan peradilan kejahatan perang. Namun, KUHP baru mengadopsinya ke dalam sistem hukum nasional untuk menjangkau rantai komando yang meloloskan pelaku lapangan, baik dalam konteks militer maupun organisasi sipil terstruktur.
Subjek Hukum: Atasan militer atau atasan sipil yang memegang posisi komando efektif atau kendali penuh atas bawahannya.
Dasar Hukum Pemidanaan: Seorang atasan dapat diseret ke muka hukum dan dipidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, meskipun sang atasan tidak ikut serta memegang senjata atau melakukan perbuatan secara fisik. Hal ini terjadi apabila terpenuhi dua kondisi krusial:
1. Atasan tersebut mengetahui atau berdasarkan situasi saat itu seharusnya mengetahui bahwa bawahannya sedang melakukan, akan melakukan, atau telah melakukan tindak pidana berat.
2. Atasan tersebut secara sengaja gagal mengambil tindakan yang layak dan perlu untuk mencegah, menghentikan perbuatan tersebut, atau gagal menyerahkan pelakunya kepada pejabat berwenang untuk disidik.
Signifikansi: Ketentuan ini memastikan bahwa para pengambil keputusan tertinggi atau dalang di balik layar struktur hierarkis tidak bisa lepas tangan begitu saja atas kekejaman atau kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka.
Transformasi hukum melalui KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memperlihatkan pergeseran pandangan hukum pidana Indonesia yang semakin komprehensif. Perluasan subjek hukum—dari perseorangan, korporasi bisnis, pemegang kekuasaan jabatan, hingga pemegang rantai komando—memastikan bahwa tidak ada celah impunitas bagi siapa pun yang merusak tatanan keadilan sosial, baik dilakukan secara individu, korporatif, birokratis, maupun komando struktural.