opini musri nauli : RSPO DALAM DILEMA PASAR DAN ETIKA BISNIS

Usai sudah perhelatan RSPO di Medan. Sebuah mekanisme yang menggabungkan antara kepentingan “pasar, konsumen, kepastian usaha, perbankan, NGO, small holders”. Usai sudah hiruk pikuk baik yang percaya mekanisme RSPO dapat mewakili kepentingannya maupun yang menolak mekanisme “inisiatif” pasar dapat menyelesaikan berbagai persoalan di sektor sawit.

opini musri nauli : MENGENAL METTA “Sang Pelompat Indah”

Ketika mengikuti sebuah pelatihan investigator, penulis kaget ketika salah satu pemberi materinya adalah Metta Dharmasaputra (Metta). Kekagetan penulis kemudian semakin bertambah karena pada kesempatan itu, Metta mengeluarkan buku berjudul 'SANG KUNCI”

Buku ini menguraikan perjalanan Metta sebagai wartawan Tempo yang membongkar rangkaian “penggelapan pajak” yang dilakukan Group Asian Agri

opini musri nauli : Metta - Sang Pelompat Indah

Mengikuti sebuah pelatihan investigator, penulis kaget ketika salah satu pemberi materinya adalah Metta Dharmasaputra (Metta). Kekagetan penulis kemudian semakin bertambah karena pada kesempatan itu, Metta mengeluarkan buku berjudul 'SANG KUNCI”. 

Buku ini menguraikan perjalanan Metta sebagai wartawan Tempo yang membongkar rangkaian “penggelapan pajak” yang dilakukan Group Asian Agri.

opini musri nauli : PEMUDA INDONESIA

Bagaimana refleksi kaum muda Indonesia ? Literatur sudah menerangkan bagaimana peran Pemuda tahun 1928, tahun 1945, tahun 1966 dan 1998. Semuanya gagah berani mengikrarkan sebagai “agen perubahan (agent of change). Sejarah memang mencatat, kaum muda pemberani yang menentukan sejarah.

Tapi apakah itu yang menjadi refleksi kaum muda ?.

opini musri nauli : Salah Kaprah makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 MEMAKNAI SALAH KAPRAH PASAL 33 ayat (3) UUD

Dalam diskusi sebuah pertemuan LSM di Jambi, salah satu tema yang paling menarik ketika mendiskusikan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini merupakan tema yang “seakan-akan” tidak berkesudahan. Pasal ini kemudian menjadikan diskusi menjadi perdebatan yang paling seru.

opini musri nauli : PERPU MK - Membicarakan "keadaan genting" yang tidak memaksa

Kemarin Presiden SBY telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur Mahkamah Konstitusi. Sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dirumuskan didalam UUD 1945, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Perpu. Kewenangan ini juga diatur didalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Musri Nauli : Cantumkan Tarif Resmi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Praktisi Hukum Musri Nauli mengatakan, BPN bagian dari reformasi yang harus dibereskan. Karena ada aroma tak sedap dan harus dibenahi. Biar informasi dan implementasi di lapangan terbuka, tapi kadang kala pelaksanaannya tidak sesuai makna keterbukaan itu sendiri.

opini musri nauli : MENGENAL EBA DARI PHILIPINE

Ketua, Ketua mesti berangkat !!!. Kalimat itu lebih bermakna “diperintahkan”  daripada himbauan dari Ketua Oslan Purba, Manager Kantor Eksekutif Nasional Walhi di Jakarta menjelang beberapa hari keberangkatan ke Philipine.

Untung saja ke Philipine tidak “mesti urus visa” dan passport belum memasuki masa  habis 6 bulan. Jadi tinggal go dan tidak perlu urus ini urus itu.

opini musri nauli : Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam sebuah pemberitaan di media  hokumonline, ada wacana yang didorong penghapusan unsur “kerugian Negara” sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Unsur “kerugian Negara” hanyalah sebagai pemberat tindak pidana.

opini musri nauli : MEMBACA SKENARIO TERTANGKAPNYA KETUA MK

Sudah bertubi-tubi pemberitaan tentang tertangkap tangan Ketua MK (KPK memberikan istilah “operasi tangkap tangan. KUHAP memberikan istilah “tertangkap tangan. Sedangkan kita biasa mengenal dengan istilah “tertangkap basah), Akil Muchtar dalam kasus “gratifikasi”. Nilainya tidak tanggung-tanggung. Apabila dikurskan dengan rupiah sekitar 3 milyar lebih.