Korupsi pengadaan sapi
import memasuki babak baru. Sebelumnya kita tercegang ketika “desain
korupsi” menggunakan istilah yang canggih, rumit dan sulit
dimengerti, kita kemudian dikejutkan berbagai nama-nama yang
berseliweran di sekitar “bau busuk”.
Sebelumnya, AF ditangkap
bersama seorang mahasiswi. AF yang merupakan “teman dekat” yang
ditandai dengan pembicaraan via telephone dan dituduh sebagai
“makelar” proyek dengan santai bertelephone ria dengan orang
penting di sebuah partai. Kata-kata yang digunakan bersandi istilah
Arab. Dimulai dari salam, basa-basi, kemudian ketawa cekikikan.
"Istri-istri antum (Luthfi) sudah menunggu semua”. "Yang
mana saja?". "Annukhud arbain milyar cash. “Pustun” dan
Jawa Sarkia. Adalah kata-kata yang digunakan dalam pembicaraan.
Belum kaget dengan
tertangkapnya AF bersama dengan mahasiswi, kita kemudian dikejutkan
berseliweran berbagai nama-nama perempuan di sekitar AF. Nama-nama
perempuan yang membuat kita tercengang. Kaget karena selain nama-nama
yang berseliweran di sekitar AF, ternyata berbagai pemberian harta
dari AF membuat kita kaget tidak kepalang tanggung. Pemberian uang,
jam, perhiasan bahkan mobil mewah. Kesemuanya menjadikan kita mudah
menduga, pemberian berbagai hadiah berasal dari nilai “bau busuk”.
Belum usai kekagetan
kita, kita kemudian dikabarkan berita yang sungguh-sungguh bikin
geleng kepala. Seorang petinggi partai, kemudian dikabarkan mempunyai
hubungan “istimewa” dengan pelajar SMA. Dengan gamblang, berbagai
tayangan, digambarkan bagaimana hubungan itu telah dibangun secara
serius. Selain memberikan uang, kesaksian dari bekas pembantu rumah
tangga dan Satpam setempat dengan jelas menggambarkan bagaimana
“anehnya” hubungan itu. Sehingga korupsi di sekitar pengadaan
impor daging sapi semakin menunjukkan gejala yang semakin aneh yang
sulit diterima dengan logika.
Darin Mumtazah. Demikian
kabar dari media. Seorang pelajar kelas III SMK di Jatinegara.
Korupsi dan Perempuan
Sebelumnya kita
menyaksikan bagaimana pola-pola korupsi yang semakin canggih. Di
desain dengan cara-cara yang sulit dipahami publik, dilakukan di
tempat-tempat yang sulit dijangkau, dilakukan di tempat-tempat yang
jauh dari pantauan publik hingga dilakukan dengan pola-pola yang
berubah-ubah sehingga sulit dipantau.
Namun berita akhir-akhir
ini semakin jauh dari persoalan pokok korupsi. Berseliweran nama-nama
perempuan di sekitar korupsi semakin meyakini kita, korupsi telah
merambah berbagai lini. Apabila sebelumnya korupsi dilakukan hanya
berkaitan dengan “uang”, korupsi sudah merambah sampai ke
persoalan birahi. Korupsi dan perempuan memasuki fase baru.
Kekagetan kita bertambah.
Mulai beredarnya nama Darim Mumtazah yang dikaitkan dengan petinggi
Partai, semakin menguak “bau busuk. Ditangkapnya AF bersama dengan
mahasiswi kemudian berseliweran nama-nama perempuan di sekitar AF,
kemudian ditemukan nama Darim Mumtazah semakin mengernyitkan kening.
Mengapa perbuatan itu dilakukan justru “keduanya” didikan sekolah
di Timur Tengah ? Apakah pendidikan yang mereka terima tidak mampu
menahan iman yang merupakan pondasi penting dari ajaran agama ?
Mengapa mereka yang menjadi teladan dan tokoh dari partai islam
justru melakukan perbuatan yagn sangat memalukan ? Mengapa itu
terjadi ? Apakah islam dijadikan “kedok” untuk menutupi perbuatan
mereka ?
Namun belum selesai
pembahasan antara korupsi dan perempuan, dugaan perkawinan antara
petinggi partai dengan seorang anak sekolahan semakin menambah
rumitnya persoalan. Terlepas dari perkawinan yang telah dilakukan
sudah sesuai dengan ketentuan agama (yang biasa dikenal dengan
perkawinan siri), namun perkawinan itu sudah memasuki wilayah
perdebatan.
Sebagaimana sudah sering
disampaikan penulis, Menurut Islam, usia dewasa apabila seorang telah
mengalami akil baliq (sudah mengalami menstruasi). Usia ini
diperkirakan sejak anak kelas 6 SD hingga Kelas 3 SMP. Dengan
menggunakan kriteria akil baliq, maka seorang yang telah akil baliq
dianggap telah bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang benar
dan salah.
Dalam lapangan ilmu
politik, usia 18 tahun merupakan usia yang dibenarkan untuk memilih
(18 tahun). Usia 18 tahun dibenarkan untuk mengikuti Pemilihan Umum
baik Pemilihan Presiden, DPR-DPRD, DPD, Kepala Daerah. Usia 18 tahun
merupakan usia yang matang, sehingga ilmu politik memberikan haknya
dan dianggap telah berfikir jernih untuk menyalurkan aspirasi
politiknya.
Didalam ilmu hukum, UU
Perkawinan mengamanatkan usia yang dibenarkan untuk perkawinan yaitu
19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Sehingga
seorang perempuan yang telah berusia 18 tahun dianggap telah dewasa
dan cakap bertindak dimuka hukum (tidak dibawah pengampu/perwalian).
Usia 18 tahun sudah bisa bertindak melakukan perbuatan hukum dan bisa
bertindak atas nama pribadinya (lihat UU Perlindungan Anak dan UU
Pengadilan Anak)
Begitu juga dengan
pewarisan, usia 18 tahun sudah mendapatkan hak yang sama dengan
saudara-saudara untuk membicarakan pewarisan.
Namun yang unik, didalam
pasal 332 KUHP, justru perempuan dibawah 21 masih dianggap dalam
perlindungan orang tuanya sehingga membawa perempuan dibawah umur 21
tahun masih dianggap sebagai perbuatan pidana. Dalam berbagai
kasus-kasu di persidangan, pasal ini merupakan salah satu pasal yang
menimbulkan kontroversial karena disatu sisi, sebagai praktek sosial,
usia 18 tahun sudah dianggap dewasa namun pasal 322 KUHP justru pada
usia 21 tahun.
Namun uraian diatas,
apabila dilihat dari ranah sosiologi lebih tepat menggunakan ukuran
fisik. Dalam ukuran menjadi seorang Presiden, justru menggunakan
patokan umur 35 tahun. Bahkan menjadi seorang Pimpinan KPK justru
berumur 40 tahun. Bahkan untuk menjadi Hakim Agung berumur 45 tahun.
Sehingga ukuran yang digunakan (umur 35 tahun, umur 40 tahun dan umur
45 tahun) digunakan sebagai usia “kematangan” berfikir untuk
menduduki jabatan publik yang berdampak dalam sistem ketatanegaraan.
Lantas apakah perkawinan
yang menurut agama Islam sudah sesuai apabila kita bandingkan dengan
berbagai ketentuan perundang-undangan sudah bisa diterima dengan akal
sehat.
Entahlah. Namun persoalan
korupsi sudah memasuki wilayah aneh. Perempuan dan korupsi merupakan
tema baru dalam korupsi.