Mendapatkan kabar belum dibayarkannya insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) di sela-sela rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Al Haris sebagai Gubernur kemudian menunjukkan kemurkaannya.
Dengan berjalan kaki dari DPRD Provinsi Jambi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (RSUP) kemudian mengecek. Apakah benar informasi yang Sudah bersilewaran mengenai insentif nakes yang belum dibayarkan. Diiringi Abdullah Sani (Wakil Gubernur Jambi), Wakil DPRD Provinsi Jambi dan pejabat yang berwenang, Al Haris kemudian disambut oleh Direktur RSUP.
Terlihat jelas di berbagai tayangan yang kemudian diberbagai lini massa, Al Haris kemudian mengecek ruangan yang kemudian terkunci. Salah satunya ruangan medik yang terkunci. Sehingga rapat darurat kemudian digelar.
Menurut pemberitaan diberbagai media massa, sejak Januari insentif Nakes sama sekali tidak pernah dibayarkan. Padahal ada sekitar 500 nakes di rumah sakitnya yang bertugas menangani Covid-19 ini. Insentif adalah fasilitas yang sangat ditunggu-tunggu para nakes. Dengan besaran mencapai Rp 7,5 juta hingga Rp 15 juta/bulan. Sehingga totalnya dapat mencapai Rp 18 milyar.
Dengan wajah sedikit memerah, menunjukkan murkanya, Al Haris dengan tegas mengatakan "Kalau hal pelayanan jangan main-main titik. Kalau nakes mogok (pasien) covid ini siapa ngurusnya, saya mintak tolong cair dua hari ini, saya tak ngasih ampun pokoknya, tak ada alasan Senin harus cair diteken semuanya, dak ada alasan, bisa kamu.
"Kalau semua mogok di nasional heboh. Kamu saya pecat ini kalau tak jalan ini Fer”.
Padahal Dinas Kesehatan dan RSUD adalah ujung tombak dari penanganan covid 19. Sehingga konsentrasi penuh visi misi Jambi mantap didalam penanggulangan pandemik covid 19 dengan pemantapan dari berbagai kelembagaan penanggulangan mutlak dilakukan.
Entah beberapa kali Al Haris menunjukkan kemurkaannya. Beberapa waktu yang lalu, perintah agar dapat dioperasinalkan fasilitas gedung Rumah Sakit didalam penanggulangan sama sekali tidak diikuti. Bahkan seminggu kemudian, Al haris lagi-lagi memerintahkan dalam tempo yang cepat agar segera dapat dibuka fasilitas.
Issu Insentif nakes yang sama sekali tidak dibayarkan sudah menjadi wacana umum dan menarik perhatian masyarakat. Issu ini begitu menyedihkan.
Disaat dukungan dari nakes untuk penanggulangan covid 19, ancaman terpapar terhadap covid 19 begitu dekat, dukungan dari Pemerintah terhadap insentif nakes adalah bentuk penghormatan dari negara.
Dengan dukungan insentif yang telah dianggarkan oleh Pemerintah, para nakes dapat bekerja dengan tenang. Sekaligus memberikan kekuatan kepada para nakes.
Namun dengan bertele-telenya urusan administrasi yang membuat insentif sama sekali tidak dibayarkan sejak Januari, persoalan krusial yang kemudian meruyak ke permukaan menyebabkan penilaian kinerja RSUP menarik perhatian publik.
RSUD sebagai salah satu Rujukan rumah sakit masyarakat Provinsi Jambi harus mampu menjadi garda terdepan didalam memberikan pelayanan umum. Sehingga ditengah pandemik, dukungan penuh dari RSUD adalah bagian dari tanggungjawab pelayanan kepada masyarakat.
Sudah saatnya seluruh perangkat Pemerintah Provinsi Jambi bersatu padu. Menghadapi pandemik. Dan bergandengan tangan agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tentu saja
termasuk memastikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.