Akhir-akhir ini, DPR sedang mengadakan
test terbuka (fit and proper test) calon-calon sang ”pengadil” untuk Mahkamah
Agung. Fit and proper test sedang berlangsung, tenggelam dengan hiruk pikuk
kasus korupsi yang terkait dua Kementerian (Menpora dan Menteri Nakertrans).
Fit and proper test juga tenggelam dengan berbagai issu dan intrik politik
sejagat politik yang lagi hangat.
Hukum adalah norma, aturan yang bertujuan menciptakan keadilan. Hukum adalah jiwa yang bisa dirasakan makna keadilan. Makna keadilan adalah jiwa yang senantiasa hidup dan berkembang.. Dari sudut pandang ini, catatan ini disampaikan. Melihat kegelisahan dari relung hati yang teraniaya..
29 September 2011
21 September 2011
opini musri nauli : Makna Pemberian Gelar adat Melayu kepada SBY
Kedatangan
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jambi merupakan peristiwa penting
di Jambi. Terlepas dari substansi kedatangan SBY, pemberian gelar adat dari
Lembaga Adat Melayu Jambi menarik untuk didiskusikan.
12 September 2011
opini musri nauli : PEMIMPIN DIHORMATI DAN PEMIMPIN OTORITER
Hingga tulisan ini dibuat,
kepastian pemimpin Libya Muamar Khadafi ditangkap, melarikan diri dan terbunuh
masih simpang siur. Berbagai media online mengabarkan, Tripoli sudah jatuh. Kaum pemberontak
mengklaim sudah menguasai Tripoli, kota simbol terakhir yang
menjadi tujuan kemenangan revolusi yang bertiup sejak 17 Februari lalu. Rakyat
sudah berkumpul di lapangan Midan Syuhada tadinya bernama Lapangan Hijau saat
pemimpin Libya Muammar Qadhafi masih berkuasa. Muamar Khadafi yang berkuasa
sejak 42 tahun kemudian tumbang. Sebuah kekuasaan yang cukup lama.
09 September 2011
opini musri nauli : Pengunduran diri Dicky Chandra dilihat dari Perspektif Etika
Dicky Chandra yang menjadi Wakil Bupati
Garut 2008 2013 mengundurkan diri. Demikian berita rannning text sebuah
televisi swasta nasional. Berita ini kemudian mejadi pembicaraan nasional dan
dikupas dari politik, ketatanegaraan, hukum dan administrasi negara.Pembicaraan
ini
08 September 2011
opini musri nauli : Pembakar asap dilihat dari keputusan Depati Suko Menggalo
Tuduhan
terhadap masyarakat penyebab asap akibat pembukaan lahan dengan cara membakar
menyakitkan hati. Tuduhan itu semata-mata pengalihan tanggung jawab negara yang
telah memberikan izin kepada pemegang konsensi yang tidak mau bertanggungjawab.
Padahal di tengah masyarakat sendiri, mereka mempunyai cara dan mekanisme hukum
adat untuk menyelesaikannya.
opini musri nauli : MENYERET PELAKU PEMBAKAR KE PERSIDANGAN
Pada Pagi hari saat membuka jendela yang
seharusnya dilewati menghirup udara segar dan memulai hari dengan indah
mendadak terganggu oleh asap. Asap kemudian mengurungkan kita untuk membuka
jendela dan menutup hidung.
Padahal berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”. Kemudian dipertegas didalam pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 ”Setiap orang berhak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Asap kemudian
merampas hak kita. Asap telah mengambil milik kita.
05 September 2011
opini musri nauli : Kecelakaan Saiful Jamil dilihat dari Kesalahan dan Pertanggungajawaban
01 September 2011
opini musri nauli : IDUL FITRI 2011
Terlepas dari perdebatan tentang penggunaan Rukyat dan Hisab didalam penentuan 1 Syawal, penentuan apakah masih Tarawih atau takbiran justru terlambat direspon Pemerintah. ”keterlambatan” ini lebih dimaknai sebagai Pemerintahan yang peragu dan cenderung tidak bisa bertindak cepat dan memberikan kepastian informasi.
23 Agustus 2011
Trimitra PHK 217 Karyawan
Trimitra PHK 217 Karyawan
KUALATUNGKAL- Karyawan PT Tri Mitra Lestari (TML) tidak akan dapat menikmati lebaran tahun ini dengan nyaman.
Pasalnya, pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 217 karyawan, kemarin.
19 Agustus 2011
opini musri nauli : NAZARUDDIN DITENGAH DILEMA NYANYIAN DAN BUKTI HUKUM
Problema politik disandarkan dan menguji apakah cara-cara ”membeli” suara menjadi trend atau model berpolitik.
Sedangkan problema korupsi, angka yang ”dicuri” sudah tidak masuk akal hitungan cara mendapatkan dan penggunaannya (Baca KPK menuduh ada megaskandal korupsi 6,1 trilyun).
Langganan:
Postingan (Atom)