opini musri nauli : SERTIFIKAT HALAL

Akhir-akhir ini kita mendiskusikan sertifikat halal dalam setiap label makanan. Menyimak berbagai tanggapan terhadap sertifikat halal, sembari kita menunggu Panja RUU Jaminan produk halal, alangkah baiknya kita sejenak melihat “kepentingan” konsumen diutamakan.

Mendorong sertifikat halal dalam setiap produk makanan merupakan “informasi penting” dari umat Islam. Dengan Informasi itulah, umat Islam akan menentukan “apakah” menggunakan produk itu atau bukan.

opini musri nauli : RAHASIA KOMPASIANA BIKIN KEOK ANGGITO, UGM DAN KOMPAS

Akhir-akhir ini kita dikejutkan tulisan di Kompasiana yang memuat tulisan “Anggito Abimanyu Menjiplak Artikel Orang (Opininya di Kompas 10 Feb. 2014)?. Dengan telanjang (ciri khas tulisan di Kompasiana), sang penulis memaparkan tulisan Anggito Abimanyu yang disalin (copas) dari tulisan Opini Hatbonar Sinaga yng berjudul “Menggagas Asuransi Bencana”.

opini musri nauli : MITOLOGI GUNUNG KELUD

Malam tadi, penulis bertemu dengan sahabat lama dari Kalimantan Timur. Secara sekilas, dia menceritakan “sedikit' tentang Gunung Kelud dari pendekatan mitologi Jawa.

opini musri nauli : MEMILIH DAN TIDAK MEMILIH ADALAH HAK

Dalam sebuah pemberitaan online, adanya wacana “mempidanakan” penganjur “golput”.

Tema ini sangat serius. Selain digagas anggota DPR juga menggelinding di pemikiran Ketua KPU.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, menerangkan bahwa penganjur golput masuk dalam tindak pidana. Pernyataan ini juga diamini oleh Komisioner lainnya.

opini musri nauli : Kesalahan Singapura dan Indonesia dalam kasus Usman harun

Hubungan antara Singapura dan Indonesia akhir-akhir ini “cukup panas”. Hubungan ini dipicu ketika Indonesia melayari kapal perang dengan nama Usman Harun.

opini musri nauli : Seloko adat dalam putusan MK

SELOKO ADAT DALAM PUTUSAN MK

Hari ini Mahkamah Konstitusi telah memutuskan UU No. 4 Tahun 2014 berasalkan Perpu No. 1 Tahun 2013. Putusan MK penting untuk dicermati sebagai pembelajaran dan pandangan konstitusi terhadap Perpu No. 1 Tahun 2013.

opini musri nauli : DUA PEREMPUAN DALAM DUA DIMENSI

 

Dalam kurun akhir-akhir ini kita menyaksikan dua perempuan yang mengalami proses hukum yang panjang. Keduanya menimbulkan polemik, mempersoalkan hukum dan tentu saja menarik untuk didiskusikan sebagai bagian dari pengetahuan hukum didalam melihat pandangan hakim didalam memutuskan perkara.

Keduanya adalah Schapelle Leigh Corby dan Prita Mulyasari.

opini musri nauli : POLEMIK TAN MALAKA

Orang boleh pandai setinggi langit,

tapi selama ia tidak menulis,

ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah.

Menulis adalah bekerja untuk keabadian

(Pramudya Ananta Toer)

Akhir-akhir ini kita membaca berita tentang pembubaran diskusi pembahasan buku Tan Malaka. Diskusi diharapkan dapat melihat secara utuh pemikiran Tan Malaka, salah seorang tokoh politik yang selalu menimbulkan polemik.

opini musri nauli : STRATEGI AUSTRALIA “MEMBEBASKAN” CORBY

Schapelle Leigh Corby, terpidana kasus narkoba asal Australia kemudian bebas bersyarat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Corby melalui Keppres No 22/G Tahun 2012 sehingga perempuan Australia mendapat pengurangan hukuman menjadi 15 tahun. Dalam kurun waktu 2006-2011, Corby juga pernah mendapatkan remisi sebesar 25 bulan.

Corby menjadi sorotan media Australia sejak dia ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada 2004, karena kedapatan membawa ganja seberat 4,1 kilogram. Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara terhadap Corby.

opini musri nauli : JANGAN MENYERAH

JANGAN MENYERAH

Ketika nama saya diumumkan sebagai Advokat dari petinggi negeri di media online, reaksi bermunculan. Sebagian berpendapat, profesi advokat memang mengharuskan “memberikan bantuan hukum” kepada siapapun. Sebagian ada yang berpendapat lain. Mulai mempertanyakan “sikap kritis” saya. Ataupun mulai meragukan sikap saya.

opini musri nauli : RUU KUHAP DALAM POLEMIK

Dunia hukum geger. RUU KUHAP yang “sedang dibicarakan” di parlemen membuat para pihak mulai berseteru. Pihak DPR menganggap RUU KUHAP diusulkan oleh Pemerintah sehingga “mereka berkewajiban” untuk membahasnya.

Sementara dari pihak Pemerintah, mulai “melemparkan” tanggung jawab. Pihak Menkopolkam yang disampaikan oleh Djoko Suyanto menganggap bahan yang dikirimi ke DPR telah “disinkronisasikan” oleh Mewankumham. Sementara Denny Indraya sebagai Wamenkumham menganggap “usulan ini sudah disusun lebih dari 10 tahun.

Musri Nauli Menjadi Pengacara Syahrasadin

JAMBI - Advokat kondang Musri Nauli resmi menjadi pengacara mendampingi Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Jambi Syahrasadin. Surat kuasa sudah ditandatangani oleh Syahrasadin, Rabu (4/2/2014).

"Tadi sudah ditandatangani surat kuasanya," ujar Musri Nauli kepada Berita3jambi.com.

Syahrasadin meminta bantuan pendampingan hukum Musri Nauli terkait kasus dana Kwarda Pramuka dan Perkempinas yang tengah membelitnya.

Sebenarnya, kata Musri, pembicaraan mengenai pendampingan ini sudah berlangsung cukup lama. Namun, hari ini surat kuasanya baru ditandatangani Syahrasadin yang juga menjabat Sekda Provinsi Jambi ini.

opini musri nauli : GITA WIRYAWAN – Etika atau Lari Tanggung Jawab

Belum habis heboh berita tentang “beras impor” yang menyeret Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, kita kemudian diperlihatkan mundurnya Gita Wiryawan (GW) sebagai Menteri Perdagangan. Berita ini kemudian “memantik” berbagai tanggapan.

Sebagian kalangan memberikan apresiasi untuk menegakkan sikap etika sebagai kandidate calon Presiden Partai Demokrat. Sebagian menganggap GW meninggalkan masalah persoalan beras import dan “dianggap tidak bertanggungjawab'.

opini musri nauli : LOADING BROWSING MENKOMINFO

Di jaringan maya, issu tentang lambatnya internet menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan (trending topic). Namun yang menarik diskusi bukan “lambatnya” internet, tapi jawaban Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan pemerintah tidak mengurusi soal kecepatan internet. Menteri asal Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan bahwa operator lah yang bertanggung jawab soal kecepatan internet. Hasil penelitian tersebut ia pandang sebagai tuduhan, namun ia menerima hasil itu.