opini musri nauli : Poligami Sang Pejabat

Dalam sebuah berita dikabarkan seorang “petinggi” negeri dengan bangga menceritakan “proses” perkawinan keduanya dengan WNA. Berita itu cukup menarik perhatian karena akan menimbulkan berbagai persepsi.

Dalam pendekatan agama, tentu saja banyak pihak yang “setuju” dengan alasan beristri lebih dari satu tidak dilarang oleh agama. Tentu saja tidak melupakan berbagai ayat-ayat untuk mendukungnya.

opini musri nauli : MENCARI “SIASAT” TIDAK MELANTIK KEPALA DAERAH

Dunia hukum kembali mengalami dilema. Bupati Gunung Mas yang “ditangkap” KPK dalam kasus “penyuapan” Ketua MK yang sudah terpilih “harus dilantik”. Kata-kata “harus dilantik” merupakan kesan penulis dari “kengototan” Mendagri ketika memberikan pendapat di berbagai media dalam peristiwa ini.

opini musri nauli : KISAH PESAWAT NEGERIKU

Setiap menaiki pesawat Maskapai Lion, selain teringat akan “seringnya” si Raja Delay, saya selalu teringat akan cerita sukses Lion yang membeli pesawat baru.

Dengan gagah berani dan selalu dipromosikan di berbagai bandara, LION selalu memamerkan pesawat seri terbaru.

Kita masih ingat ketika Maskapai penerbangan Lion Air akan membeli 230 unit pesawat Boeing yang terdiri atas 201 unit B-737 MAX dan 29 unit Next Generation 737-900 ERS.

opini musri nauli : TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJK

Judul diatas sengaja mengambil judul yang sama dengan buku HAMKA dan film yang sekarang sedang diputar di berbagai bioskop di Indonesia.

Sebagai sebuah judul buku kemudian menyaksikan filmnya, penulis “seakan-akan” penasaran apakah film tersebut mampu membangkitkan emosi penonton dan bisa memindahkan emosi dalam buku ke dalam film.

Itulah “keinginan” dari penulis apabila sebuah film diangkat dari buku legendaris. Selain dibutuhkan berbagai setting film yang bisa mendukung pesan dari novel, film harus bisa menceritakan berbagai rangkaian cerita yang enak di tonton.

Bawa Kasus Perambahan ke Jakarta

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kasus dugaan perambahan hutan yang dilakukan PT WKS, akan diusung ke pemerintah pusat. Rabu (25/12), Ketua LSM Gerakan Masyarakat Peduli Hutan dan Lingkungan (Gemphal) Yunianto, kepada Tribun mengungkapkan akan membawa kasus ini ke tingkat nasional. 

opini musri nauli : CATATAN HUKUM 2013

Tahun 2013 merupakan tahun kelam bagi Propinsi Jambi. Beberapa orang putra daerah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Daerah tersangkut “kasus korupsi DAMKAR”. Kasus lama yang banyak memakan korban.

opini musri nauli : REFLEKSI 1 TAHUN (2) (Perjalanan menempuh 3 Dunia Berbeda)

REFLEKSI 1 TAHUN (2)

(Perjalanan menempuh 3 Dunia Berbeda)

Setahun menjabat sebagai “tukang teken surat”, penulis menemukan berbagai orang yang selalu menginspirasi. Bertemu orang dengan berbagai gagasan. Menggugat Walhi sebagai “tempat belajar”. Menantang penulis untuk mengajak Walhi “terus menerus memproduksi pengetahuan”. Bertemu mereka yang melihat alam dari sudut pandang yang tidak pernah terpikirkan.

opini musri nauli : REFLEKSI 1 TAHUN (1)

REFLEKSI 1 TAHUN (1)

Hari ini, tanggal 18 Desember 2013. Sudah satu tahun lebih penulis "ditugaskan" sebagai orang menjalankan roda organisasi di Walhi Jambi. Sebuah organisasi advokasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia.

Penangkapan Jaksa Subri, Nauli: Itu Konsekuensi personal

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pengamat hukum di Jambi, Musri Nauli, mengatakan, kasus yang menimpa Subri itu sungguh ironis. Karena di tengah kondisi Indonesia saat ini yang membutuhkan penegakan hukum, seorang jaksa malah melakukan sebaliknya. Dia menolak mengaitkan tindakan Subri dengan institusi, dan di mana saja pernah bertugas. 

Korupsi Pejabat Jambi Parah

2013-12-09 15:36:05

Ilustrasi.net

JAMBI,(Terkini24.com)- Tahun 2013, di Jambi juga terjadi gelombang besar korupsi. Hal ini terlihat dari banyaknya mantan kepala daerah yang divonis bersalah terkait kasus korupsi. Bahkan, kepala daerah yang masih menjabatpun ada yang divonis bersalah oleh hakim.


Mantan Bupati Tanjabtimur Abdullah Hich, Mantan Bupati Tebo Madjid Muaz, mantan Walikota Jambi Arifien Manap dan Bupati Batanghari Abdul Fattah divonis terkait kasus korupsi proyek pengadaan mobil Damkar.

Korupsi juga menjalar ke dunia pendidikan, Mantan Rektor Unja Kemas Arsyad Somad divonis dalam kasus dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Fakultas Kedokteran Unja.

Pengamat hukum Jambi yang juga praktisi, Musri Nauli kepada Jambi ekspres mengatakan, korupsi pasca reformasi, tidak lebih sedikit dibanding saat orde baru. "Kita dulu mengira, reformasi akan membawa perubahan kearah yang lebih baik, tapi ternyata, korupsi semakin menjadi-jadi,"ungkapnya.

Hal itu, menurut Musri, dikarenakan belum adanya semangat yang sama pada seluruh elemen bangsa untuk memberantas korupsi.

"Kalau semangatnya sama, pejabat, penegak hukum, dan masyrakat sama-sama menjauhi korupsi, tentu tidak seperti sekarang kondisinya," beber Musri lagi.

Lalu, bagaimana dengan banyaknya pejabat Jambi yang saat ini terlibat korupsi ?

"Tentu penegak hukum harus tegas melakukan fungsinya, jangan sampai tebang pilih menerapkan aturan hukum. Jika salah, tentu harus dihukum, namun jika tidak bersalah, tentu harus diberikan keadilan. Hari anti korupsi bisa menjadi awal untuk lebih baik lagi,"tukasnya.

Beberapa hari terakhir, masyarakat Jambi dikagetkan dengan banyaknya kasus korupsi yang diduga menjerat para pejabat Jambi. Misalnya saja kasus dana Kwarda Pramuka yang saat ini masih hangat, beberapa pejabat sekelas Sekda Provinsi Jambi Sahrasaddin berulangkali diperiksa. Bahkan, kadis Peternakan Pemprov Jambi Sepdinal sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas.

Di pemerintah Kabupaten, ada kasus dugaan korupsi jalan yang nilainya juga bobastis yang ditangani Kejati Jambi, yakni kasus dugaan korupsi Proyek pembangunan jalan di kawasan Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara Ilir. Proyek yang didanai oleh APBD Kabupaten Tanjungjabung Timur 2012 senilai Rp 6,69 miliar tersebut dilaksanakan oleh PT PT Rudi Delapan Dua.

Di Polda Jambi, ada nama mantan Kadisdik Provinsi Jambi Idham Kholid yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Laptor senilai Rp 250 juta. Namun, dikabarkan ia juga terseret kasus dugaan korupsi pemetaan pendidikan senilai Rp 2,5 M.

Dalam kasus pemetaan pendidikan, informasi yang beredar, beberapa orang saksi sudah dimintai keterangan, bahkan kontraktor proyek. Kasus pemetaan pendidikan juga sudah diaudit oleh BPKP terkait kerugian negaranya.

Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, mengatakan, selama ini pihaknya terus berupaya mengurangi penyimpangan- penyimpangan terhadap anggaran.

Terkait adanya pejabat Jambi yang terseret kasus korupsi, Fachrori mengatakan, pihaknya akan menghormati prinsip praduga tak bersalah.

"Silahkan penegak hukum menjalankan tugasnya, tapi tentu kita juga menganut azas praduga tak bersalah, jadi jangan cepat menghakimi,"jelasnya.

Di hari anti korupsi, ia menegaskan, bahwa pemerintah Provinsi Jambi tetap komit terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Kita selalu komitmen dalam hal pemberantasan korupsi ini,"tukasnya.

Sementara itu, dari penegak Hukum, Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah, saat dimintai komentarnya terkait kasus kasus korupsi di Polda Jambi, ia menjelaskan bahwa kasus-kasus tersebut saat ini masih berjalan.

"Kasus pemetaan masih penyelidikan, belum penyidikan,"ungkapnya.

"Sementara itu, kalau kasus Laptop, kita sudah limpahkan berkas ke Kejaksaan, kita masih menunggu petunjuk jaksa untuk tersangak Nia Kurniasih. Untuk tersangka Idham, kita masih memeriksa saksi-saksi,"tambahnya.

Kasus lain seperti Dak Tebo, saat ini juga masih berjalan. "Masih berjalan, tidak ada yang mandeg,"tegasnya beberapa waktu kemarin.

Untuk kasus yang ditangani Kejati, Kasis Penyidikan Kejati Aka Saidi saat dikonfirmasi, mengatakan akan terus melakukan proses pemeriksaan terhadap beberapa kasus yang saat ini ditangani.

"Pramuka jalan terus, kita masih periksa saksi-saksi,"ungkapnya.

Kasus kasus yang saat ini sudah berjalan di persidangan, menurut Aka, pihaknya juga akan tetap berkosentrasi. "Pompong kan masih sidang, pramuka tersangka AM Firdaus juga sudah sidang, ya kita (penyidik) bagi bagi tugas,"terangnya.

Ditahun 2013, masyarakat Jambi juga sempat dikejutkan oleh penghentian kasus miliaran rupiah oleh Kejati Jambi, yakni kasus Kasus Korupsi Dermaga Sabak Rp 62 M. sempat diekspos bahwa kasus ini naik ke tahap penyidikan, tiba-tiba kasus ini di SP3 kan oleh Kajati T Suhaimi jelang mutasinya dari jabatan Kepala Kejati Jambi beberapa bulan lalu.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi yang baru, Syaifudin Kasim, berjanji mengevaluasi kasus kasus korupsi mandeg. Kepada wartawan, ia menyatakan akan mengevaluasi kebijakan SP3 kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga Muarasabak di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) Cabang Jambi dengan anggaran APBN tahun 2009-2012 senilai Rp 67 miliar yang dilakukan dimasa kepemimpinan Kajati, T Suhaimi.
"SP 3 itu ditandatangani pada 31 Juli 2013 lalu oleh Kejati Jambi T Suhaimi, sementara saya baru menjabat bulan ini,"terang Syaifudin Kasim.
Saya, lanjut Syaifudin, malah akan mengevaluasi semua kasus yang dihentikan dan mandeg. "Termasuk kasus dermaga Sabak,"tambahnya kala itu saat diwawancarai Wartawan. (Peb