Seloko “Pakaian Selulurusan di Badan” adalah seloko yang menggambarkan hukum adat di Jambi terhadap hukuman akibat norma yang begitu ketat.
Secara harfiah, seloko “Pakaian Selulurusan di Badan” adalah hanya pakaian melekat yang boleh dan haknya terhadap harta Bersama (harta gono-gini)
Desa Jebus, Muara Jambi.. kisah lama negeri tua.. Leluhur yg melahirkan sejarah panjang Jambi..
Standing saya tdk berubah.. Hny masyarakat gambut yg paling paham lingkungan ada di sekitarnya..
Oleh2 muscab DPC Peradi Jambi..
Di suatu acara yang sempat Penulis hadiri, tiba-tiba berderu Suasana demokratis yang rusak. Suasana demokrasi yang baru Saja usai di Pilgub Jambi, Pilkada Kabupaten seperti kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kotamadya Sungai Penuh menjadi berjarak dari pandangan pengamat.
Tanpa harus menafikan kritikan terhadap demokrasi langsung terpilihnya Kepala Daerah di Provinsi Jambi, jarak yang jauh antara pengamat dengan suasana dan nuansa demokrasi membuat cara membacanya menjadi “kurang tepat’. Apabila tidak disebutkan sebagai “keliru”.
Rasa-rasanya seperti mimpi. Ketika memasuki bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi tidak harus mempersiapkan surat keterangan bebas covid, tidak mengisi aplikasi peduli-lindungi.
Seakan-akan tersentak dan tersadar. Bahkan serasa tidak percaya.
Selain hak milik terhadap tanah, UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) juga mengenal Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang telah dibahas pada edisi sebelumnya.
Selain itu juga dikenal Hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan dan hak memungut hasil hutan. Keseluruhannya kemudian dikenal sebagai hak atas tanah.
Didalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.32/2009) disebutkan adanya pengelolaan tata ruang, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Lingkungan dan Pelibatan Masyarakat.
Keempat instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagian dari 16 instrumen yang diatur didalam UU No. 32/2009.
Selain mediasi yang telah diatur didalam Pasal 154 HIR/Pasal 130 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, mekanisme penyelesaian perkara diluar Pengadilan juga mengenal “arbitrase” dan alternatif penyelesaian sengketa.
Berbeda dengan mediasi yang harus dilalui didalam tahap hukum acara Perdata, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
