Desa Bagan Serdang, Kec. Pantai Labu, Deli Serdang

 Mulai ketemu crita “Panglima”, Selat Malaka, pelabuhan, ikan ekspor..

Desa Silo Baru

 

Penasaran dengan crita tuanku syeh silo..

Crita lengkap akan menyusul..

Desa Sungai Sembilang

Disebut Desa Sungai Sembilang karena adanya sungai yg terdapat sembilang..

Sembilang adlh nama ikan.. Sembilang juga dikenal di Jambi dan Sumsel yg ditandai dengan Taman Nasional Berbak-Sembilang..

Menurut ibu nur baiti, sehari dia bisa menjual ikan sebnyk 20 Kg.. 1 kg bisa mencapai Rp 20 ribu.. Rp 25 ribu kalo sudah jadi ikan asin..

Tiap sore (dalam dialek disebut “potang.. Dari kata “petang) dia menunggu nelayam yg menjual ikan sembilang..

Sang ibu khusus menjual ikan sembilang..

Desa Sei Sembilang termsuk kecamatan Sungai Kepayang Timur..

Istilah “kepayang” adlh nama tumbuhan yg memabukkan.. mungkin masih ingat dengan “mabuk kepayang”..

Istilah “kepayang” juga dikenal marga Air hitam.. Lubuk kepayang.. pusat marga Air Hitam..

Marga air hitam dikenal masuk kedalam Taman Naional Bukit 12..

Semakin yakin, istilah melayu memanjang di pantai timur sumatera..

Sesuai dengan adat Jambi.. “adat samo.. Pemakai beda”..

opini musri nauli : Kurang Pihak (2)

 

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, Walaupun Hak Penggugat untuk menentukan siapa yang harus digugat sebagaimana didalam Putusan MA No.  305 K/Sip/1971 namun kemudian didalam putusan Pengadilan ataupun didalam Putusan Mahkamah Agung, seringkali disebutkan gugatan kurang pihak dan menyebabkan gugatan menjadi kabur (Obscuur libels). Sehingga perkara kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvantkelijk verklaar). 

Namun perkara yang kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvantkelijk verklaar) dapat diajukan gugatan baru. 

Desa Bagan Baru, 6 Nov 2021

 

Jadi kerani menuliskan ide-ide besar pemikiran rakyat..

Wuih.. alangkah kayanya pengetahuan mereka..

opini musri nauli : Catatan Hukum Pengelolaan Gambut di Jambi

Kebakaran massif di Jambi sejak 1997 hingga sekarang menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Tahun 2015, selama tiga bulan ditutupi asap. Hingga Oktober 2015, berdasarkan citra satelit, terdapat sebaran kebakaran 52.985 hektar di Sumatera dan 138.008 di Kalimantan. Total 191.993 hektar. Indeks mutu lingkungan hidup kemudian tinggal 27%. Instrumen untuk mengukur mutu lingkungan Hidup dilihat dari “daya dukung” dan “daya tampung”, Instrumen Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penggunaan “scientific” dan pengetahuan lokal masyarakat memandang lingkungan hidup.

opini musri nauli : Penalaran Hukum

 

“Mengetahui kekuatan sendiri merupakan sebagian kemenangan yang bisa diraih. 

Sedangkan sisanya adalah pertempuran itu sendiri”. (Filosofi China)

Tidak dapat dipungkiri, para praktisi hukum untuk mengeluarkan argumentasi hukum, membuat gugatan, eksepsi, pembelaan (Pleidooi), memori banding/kasasi/Peninjauan Kembali ataupun berbagai dokumen yang diperlukan didalam tugasnya memerlukan penalaran hukum (Legal reasioning). Penalaran hukum diperlukan agar bahan yang disampaikan menjadi pertimbangan kepada pihak lain. 

Namun akhir-akhir ini, kadangkala penalaran hukum (Legal reasioning) yang dihasilkan tidak mampu dicerna, dipahami, bertentangan dengan teori-teori hukum atau Asas hukum. Sehingga argumentasinya sering kala berhadapan dengan penalaran hukum (Legal reasioning) yang telah diketahui oleh praktisi hukum. 

opini musri nauli : Kurang Pihak

 

Walaupun Hak Penggugat untuk menentukan siapa yang harus digugat sebagaimana didalam Putusan MA No.  305 K/Sip/1971 namun didalam berbagai putusan Pengadilan ataupun didalam Putusan Mahkamah Agung, seringkali disebutkan gugatan kurang pihak. 

Didalam berbagai yurisprudensi sering yang disebutkan sebagai kurang pihak adalah pihak-pihak yang harusnya ditarik sebagai tergugat namun didalam gugatannya kemudian tidak dilibatkan dalam perkaranya. 

opini musri nauli : Tanah Terlantar

 

Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 2 Februari 2021, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar (PP Tanah Terlantar). 

Dengan diterbitkannya PP Tanah Terlantar maka kemudian mencabut PP Nomor 11 Tahun 2010. PP Nomor 11 Tahun 2010 juga telah mencabut PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. 

Lagi-lagi Pandemi

 

Ditengah semakin menurunnya angka covid di Provinsi Jambi, Al Haris sebagai Gubernur Jambi Tetap memantau perkembangannya. Konsentrasi Gubernur Jambi dapat dilihat didalam rapat koodinasi (Rakor) Forkopimda se-Provinsi Jambi.