opini musri nauli : Surat (2)

Didalam KUHAP begitu pentingnya posisi surat. Segala tindakan hukum berupa upaya paksa seperti penyitaan, penggeledahan rumah, penggeledahan badan, penangkapan, penahanan harus dilampirkan surat. Bahkan terhadap tersangka yang kemudian terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan harus berupa surat dakwaan. 

Tidak adanya surat didalam proses hukum acara pidana menyebabkan seluruh prosesnya kemudian menjadi batal. Sehingga tersangka/terdakwa dapat dibebaskan ataupun dilepaskan dari seluruh proses hukum. Mekanisme ini kemudian dapat diuji di praperadilan. 

Didalam kasus-kasus tertentu seperti kasus Korupsi, setiap surat dapat menggambarkan peristiwa yang tengah terjadi. Termasuk juga adanya dugaan tindak pidana yang terjadi. 

opini musri nauli : Sungai Nibung - Jejak Melayu di Kalbar

 

Ketika melihat nama Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat maka kemudian teringat nama tempat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. 

Ya. Nama Nibung Putih dikenal sebagai nama Desa didalam Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. 

Nibung sebagai nama flora sebagai tanda-tanda flora yang tumbuh (Biodiversity) yang dikenal di daerah gambut dan Mangrove. Fungsinya sebagai cukup banyak. Menurut masyarakat yang mengenal nibung maka batangnya dapat digunakan untuk membuat atap. Belum lagi sebagai bahan bangunan untuk tiang yang terbukti handal dari air Pasang yang sering mengandung garam. 

opini musri nauli : Bapak Infrastruktur (3)

 

Mendapatkan kabar peresmian jalan Bayung Lencir - Tempino seksi 3 maka dipastikan Provinsi Jambi masuk jalur jalan tol Sumatera. Menghubungkan Jambi hingga ke Bakauheni. 

Pembangunan ruas tol yang memakan biaya 5,6 trilyun rupiah berhasil menghubungkan antara Bayung Lencir ke Tempino. Salah satu ruas utama menempuh perjalanan trans timur. Menghubungkan antara Provinsi satu dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera. 

Sempat macet jalur tol Bakauheni - Palembang hingga tahun 2020, Pemerintah Provinsi Jambi dibawah koordinasi langsung Al Haris sebagai Gubernur Jambi. 

Sebagai Pemerintah daerah maka kewajiban Pemerintah daerah terutama Provinsi Jambi kemudian memulai langkah-langkah penting. Dimulai penetapan lokasi (penlok) pembebasan tanah, memperjuangkan sekaligus memastikan Pemerintah Pusat untuk melakukan pembebasan tanah, memperjuangkan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan infrastruktur Pembangunan jalan tol hingga terus mendapatkan dukungan agar jalan tol yang menghubungkan provinsi-provinsi di Sumatera. 

Tiada henti-hentinya, Al Haris berhubungan Kementerian PUPR, mendapatkan dukungan agar pembayaran pembebasan tanah yang semula macet sehingga tidak mangkrak. Upaya yang selama 3 tahun sebelumnya sama sekali tidak menunjukkan upaya serius Pemerintah Provinsi Jambi. 

Dengan terbangunnya jalan tol Bayung Lencir - Tempino seksi 3 di Jambi maka dapat memangkas jarak tempuh dan waktu. Semula hampir 64 km dengan waktu tempuh rata-rata bisa mencapai 2 jam kemudian memangkas jarak cuma 34 km. Dan dipastikan hanya menempuh waktu paling lam 20-30 menit. 

Sehingga dipastikan waktu tempuh ke Bakauheni  sebelum penyeberangan ke Jakarta bisa mencapai 12-14 jam dapat dipangkas menjadi paling lama 6 - 7 jam. Bahkan waktu tempuh ke Palembang yang paling cepat 6 - 7 jam dapat hanya ditempuh 2-3 jam. Sebuah penghematan waktu sekaligus jarak tempuh yang relatif pendek. 

opini musri nauli : Memantapkan Suara - Menjemput Kemenangan

Ketika Lembaga Survey Lingkaran Survei Indonesia (Cikom-LSI) Network Denny JA mengabarkan dengan mantap Keunggulan Al Haris-Sani di 5 Dapil dengan selisih cukup jauh, maka angka-angka ini menjadi penegas. Sekaligus memastikan kemenangan Al Haris Sani. 

Didalam Konferensi Pers, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah dengan yakin menyebutkan Al Haris - Abdullah Sani sangat potensial menang pada kontestasi pemilihan gubernur provinsi Jambi 2024. Al Haris-Sani yang didukung 13 parpol itu memiliki elektabilitas yang mengungguli kandidat lain. 

opini musri nauli : Ngopi di Sore hari

“Bang, buat Posko untuk kandidat”. Demikian seruan sekaligus untuk ajakan untuk terlibat di Pilkada Jambi 2024. 

“Wah, ampun, bang. Dak berani ?”. 

“Kenapa ?, Tanyanya heran. 

“Wo haris Sudah perbaiki jalan ke Batang Asai. Jangankan saya, yang dak lain be berani. 

“Mak saya sudah ingatkan. Ingat, lup. Siapo yang perbaiki jalan ke Batang Asai. 

opini musri nauli : Mencari Pemimpin - Yang terbaik atau memberikan terbaik

 

Saya bukan yang terbaik. Namun memberikan yang terbaik. 

Demikianlah sebait kata Al Haris-Sani sebagai kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Jambi 2024-2029. Lebih lengkapnya adalah “Saya memang bukan yang terbaik. Tapi saya akan memberikan terbaik”. 

Kata-kata itu disampaikan di hadapan pendukungnya di Sengeti, Muara Jambi. Kata-kata itu Sederhana namun mempunyai makna yang dalam. 

Secara umum, banyak pihak yang meragukan kecerdasan maupun kepintaran Al Haris-Sani. Mereka meremehkan bahkan sama sekali tidak memperhitungkan bagaimana kemampuan Al haris didalam ranah politik. 

Entah bagaimana ceritanya. Hingga kini masih banyak pihak yang meragukan kemampuan Al Haris. 

opini musri nauli : Simulasi Kepala Daerah mengikuti Kampanye

 

Sejak tanggal penetapan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2024-2029, Al Haris-Sani kemudian mengajukan cuti. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian memproses dan kemudian melantik Sekretaris Daerah Provinsi Jambi sebagai pejabat sementara Gubernur Jambi. Biasa dikenal dengan istilah Pjs. 

Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Al Haris sudah melantik Pejabat Bupati Sarolangun dan Merangin. Biasa dikenal dengan istilah Pj. 

Dan kemudian dilanjutkan melantik pejabat sementara (Pjs) Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kotamadya Sungai Penuh. Terhitung 25 September sampai 23 November 2024. Kebetulan ketiganya akan mengikuti kontestasi Pilkada yang akan dilaksanakan November. 

Mekanisme cuti diluar tanggungan negara (CLTN) telah diatur didalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Sedangkan KPU hanya meminta kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada untuk menyerahkan izin cuti sebelum pelaksanaan kampanye. Atau dengan kata lain, Mereka wajib menyerahkan surat izin cuti ke KPU sebelum masa kampanye dimulai. 

opini musri nauli : Bapak Infrastruktur (2)

Sejak 2021, ketika perjalanan ke Bangko lebih sering melewati jalan Ness. Selain akan memangkas 15 km, angkutan batubara yang melewati jalur biasa, membuat jalan Ness menjadi pilihan utama. 

opini musri nauli : Milenial dan Pasukan Tempur darat

 

Setelah dirasakan rapi dan sistem sudah berjalan dengan baik, saya mendapatkan kesempatan. Menyaksikan langsung bagaimana suasana kampanye di Pemayung. Sekaligus melihat semangat dan motivasi tim darat yang sudah lama kukenal. 

Diibaratkan peperangan, kesiapan fisik, kerapian pasukan dan strategi perang sudah lama disusun. Dan itu mempunyai persiapan yang panjang sebelum memasuki peperangan. Sehingga menjadi sangat aneh sekaligus lucu apabila peperangan telah dimulai maka pasukan malah disuruh berbaris-baris, baru membagikan berseragam berseragam maupun urusan-urusan teknis. 

Demikianlah suasana perang sudah berlangsung dua mingguan. Para pasukan yang rapi sudah memulai fungsi dan perannya. Ada serangan udara yang menguasai jagat Langit Jambi. Mereka berjibaku dengan serangan udara-udara. Bak pesawat Sukhoy mereka meliuk-liuk menguasai langi Jambi. Dan mereka berhasil meledakkan serangan udara dengan gemulai dan ayunannya. 

opini musri nauli : Surat

Alat bukti selanjutnya adalah surat. Berbeda didalam hukum acara Perdata yang menempatkan surat sebagai alat bukti pertama, maka didalam hukum acara pidana, surat sebagai alat bukti ditempatkan setelah keterangan saksi dan keterangan ahli. 

Sebagaimana didalam hukum acara perdata didalam hukum acara pidana, posisi surat juga begitu penting. Setiap upaya paksa harus diberikan perintah kepada aparat penegak hukum. Baik penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan maupun upaya paksa lainnya. Apabila terhadap upaya paksa yang telah dilakukan namun tidak diberikan perintah melalui surat, maka terhadap upaya paksa menjadi tidak sah. 

Begitu juga terhadap perpanjangan penahanan ataupun mengeluarkan tahanan demi hukum.