opini musri nauli : RUU KUHAP DALAM POLEMIK

Dunia hukum geger. RUU KUHAP yang “sedang dibicarakan” di parlemen membuat para pihak mulai berseteru. Pihak DPR menganggap RUU KUHAP diusulkan oleh Pemerintah sehingga “mereka berkewajiban” untuk membahasnya.

Sementara dari pihak Pemerintah, mulai “melemparkan” tanggung jawab. Pihak Menkopolkam yang disampaikan oleh Djoko Suyanto menganggap bahan yang dikirimi ke DPR telah “disinkronisasikan” oleh Mewankumham. Sementara Denny Indraya sebagai Wamenkumham menganggap “usulan ini sudah disusun lebih dari 10 tahun.

Musri Nauli Menjadi Pengacara Syahrasadin

JAMBI - Advokat kondang Musri Nauli resmi menjadi pengacara mendampingi Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Jambi Syahrasadin. Surat kuasa sudah ditandatangani oleh Syahrasadin, Rabu (4/2/2014).

"Tadi sudah ditandatangani surat kuasanya," ujar Musri Nauli kepada Berita3jambi.com.

Syahrasadin meminta bantuan pendampingan hukum Musri Nauli terkait kasus dana Kwarda Pramuka dan Perkempinas yang tengah membelitnya.

Sebenarnya, kata Musri, pembicaraan mengenai pendampingan ini sudah berlangsung cukup lama. Namun, hari ini surat kuasanya baru ditandatangani Syahrasadin yang juga menjabat Sekda Provinsi Jambi ini.

opini musri nauli : GITA WIRYAWAN – Etika atau Lari Tanggung Jawab

Belum habis heboh berita tentang “beras impor” yang menyeret Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, kita kemudian diperlihatkan mundurnya Gita Wiryawan (GW) sebagai Menteri Perdagangan. Berita ini kemudian “memantik” berbagai tanggapan.

Sebagian kalangan memberikan apresiasi untuk menegakkan sikap etika sebagai kandidate calon Presiden Partai Demokrat. Sebagian menganggap GW meninggalkan masalah persoalan beras import dan “dianggap tidak bertanggungjawab'.

opini musri nauli : LOADING BROWSING MENKOMINFO

Di jaringan maya, issu tentang lambatnya internet menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan (trending topic). Namun yang menarik diskusi bukan “lambatnya” internet, tapi jawaban Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan pemerintah tidak mengurusi soal kecepatan internet. Menteri asal Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan bahwa operator lah yang bertanggung jawab soal kecepatan internet. Hasil penelitian tersebut ia pandang sebagai tuduhan, namun ia menerima hasil itu.

opini musri nauli : Maklumat

Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah berita adanya “maklumat” dari petinggi Jambi tentang pengangkutan batu bara. Maklumat ditandatangani bersama oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta, Kapolda Jambi, Satriya Hari Prasetya, Danrem 042/GAPU, Marsudi Utomo dan Kepala Kejati Jambi, Syaifuddin Kasim.

opini musri nauli : SOMASI PRESIDEN

Akhir-akhir ini kita menyaksikan “melodrama” yang semakin bingung. Somasi Presiden kepada tiga orang (Rizal Ramli, Sri Mulyono dan Fahri Hamzah) ternyata “tidak dianggap” oleh ketiganya. Entah memang “ketiganya” bakal menjadi pahlawan karena berhadapan dengan pemimpin tertinggi di Republik ini atau memang mereka sadar “somasi” ternyata tidak berpengaruh apapun terhadap ketiganya.

opini musri nauli : CATATAN HUKUM PUTUSAN MK

Putusan MK tentang Pemilihan Umum mengenai Caleg (Pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres) sudah diketok. MK mengabulkan permohonan yang disampaikan oleh Effendi Gazali yang menginginkan agar Pemilu diadakan untuk Pileg dan Pilpres. Namun kemudian MK “memerintahkan” agar putusan ini tidak dilaksanakan untuk tahun 2014. Tapi untuk tahun 2019.

opini musri nauli : MELIHAT WAJAH ANGEL LELGA

Melihat tayangan youtube wawancara Najwa Shihab dengan calon politisi Angel Lelga dalam acara “Mata Najwa” memang menarik perhatian kita. Melihat kepiawaian Najwa Shihab “memborbardir” Angel Lelga seakan-akan kita melihat Guru Sekolah Dasar yang “memaksa” anak harus mengakui karena salah menulis ejaan kata namanya. Atau apabila kita lihat didalam film televisi “law and order”, para tersangka “terdiam” ketika para penyidik mengeluarkan satu persatu bukti atau photo tentang keterlibatannya.

Jambi di Ambang Macet. Masyarakat Bisa Class Action

PERMASALAHAN tata ruang Kota Jambi dan Provinsi Jambi, telah timbul sejak beberapa tahun lalu. Ini telah diakui dalam rencana tata ruang dan wilayah, termasuk persoalan ruang parkir di pinggir jalan yang tidak representatif.

Ketika muncul persoalan, semisal kecelakaan di jalan raya yang disebabkan tidak ada ruang parkir, masyarakat sebenarnya bisa melakukan gugatan ke pemerintah. Hanya saja dalam undang-undang lalu lintas tidak mengatur itu. Bisa saja masyarakat mengajukan gugatan class action.

opini musri nauli : KRIMINOLOGI DAN KPK

Setiap KPK mulai melakukan penangkapan dan penahanan terhadap sebuah kasus, tudingan miring mulai disuarakan. KPK dituduh melakukan “tebang pilih”, KPK mempolitisasi kasus, ada permainan politik di KPK dan berbagai tuduhan yang cukup serius ditujukan kepada KPK.

Tuduhan KPK “mempolitisasi” kasus sering dilontarkan para politisi yang melihat kinerja KPK yang terus “memburu” para penguasa negeri yang melakukan korupsi. Tuduhan itu dilontarkan ketika KPK satu demi satu mengeluarkan bukti-bukti keterlibatan dan para politisi “sulit mengelak” terhadap tuduhan KPK.