http://www.dw.com/de/regenwald-in-flammen-kampf-gegen-die-palm%C3%B6l-mafia/a-18896726
Hukum adalah norma, aturan yang bertujuan menciptakan keadilan. Hukum adalah jiwa yang bisa dirasakan makna keadilan. Makna keadilan adalah jiwa yang senantiasa hidup dan berkembang.. Dari sudut pandang ini, catatan ini disampaikan. Melihat kegelisahan dari relung hati yang teraniaya..
07 Desember 2015
Regenwald in Flammen - Kampf gegen die Palmöl-Mafia
Musri Nauli kämpft in Indonesien für den Regenwald – und gegen die mächtigen Palmöl-Produzenten.
http://www.dw.com/de/regenwald-in-flammen-kampf-gegen-die-palm%C3%B6l-mafia/a-18896726
http://www.dw.com/de/regenwald-in-flammen-kampf-gegen-die-palm%C3%B6l-mafia/a-18896726
05 Desember 2015
opini musri nauli : Oil plantations threaten the rainforest | DW Reporter
Slash and burn practices are destroying Indonesia's rainforests, with disastrous consequences for the environment. Activist Musri Nauli is taking on the powerful palm oil producers he claims are deliberately starting forest fires.
https://www.youtube.com/watch?v=E1zN1wS8ok0
01 Desember 2015
Indonesia faces tough questions on fires, dirty energy at COP21
Scorched earth: Young oil palms have been planted
on recently burned land in Nyaru Menteng, Palangkaraya, Central
Kalimantan. Country delegations attending the COP21 UN climate
conference in Paris, France, are paying close attention to land and
forest fires, triggered by land clearing using the slash-and-burn
method, recently affecting several areas across Indonesia. (Courtesy of
theNational Disaster Mitigation Agency)
Local wisdoms of indigenous people could help Indonesia tackle the damaging impacts of climate change, including those of land and forest fires, an activist has said.
The executive director of the Jambi office of the Indonesian Forum for the Environment (Walhi), Musri Nauli, said all countries should be aware that local wisdom -- the power of the people -- could resolve the problems caused by climate change and global warming.
Nauli said the world should be aware that all this time customary people had been able to adapt to climate change by applying local wisdom.
'The canal-partition system, the arrangement of commodities that are allowed to be cultivated on peatland and several prohibitions have long existed in society, in which the people use them to protect peatland,' said the activist as quoted by kompas.com on Tuesday.
Nauli said that in responding to recent peat fires in several areas in Indonesia, the government should focus on law enforcement.
'The government must learn from the failed implementation of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)-plus programs in Indonesia,' said Nauli.
Land and forest fire is one of two tough issues the Indonesian delegation is facing at COP21 held in Paris, France, starting from Monday. The other is the issue of the plan to build coal-fired power plants.
With those two crucial problems, country delegations attending the Paris climate conference are in doubt as to whether Indonesia can meet its climate commitments, namely to independently reduce its carbon emissions by 26 percent by 2030, or by as much as 41 percent with international support.
Nauli called the government's plan to build coal-fired power plants a setback.
'It's an outdated idea. China and the US have been striving to reduce their coal-fired power plants by up to 40 percent. Why do we plan to increase our coal-fired power plants?' said the environmentalist.
President Joko 'Jokowi' Widodo conveyed a statement on Indonesia's stance in the global fight against climate change at the conference on Monday. Indonesia's commitments in the global climate agenda are included in the Intended Nationally Determined Contributions (INDC), or national commitments of all countries to fight climate change.
The COP21 UN climate conference aims to produce a globally binding agreement on the reduction of greenhouse gas emissions. The agreement will be valid for all 195 UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) members, both developing and developed countries. The agreement will take effect in 2020 after ratification by the legislative bodies of the majority of the UNFCCC member countries. (ebf)
Jakarta Post, 1 Desember 2015
30 November 2015
opini musri nauli : MEMBACA ARAH COP 21
Dunia
kemudian terbelah memandang COP 21 di Paris. Sebagian optimis dan berharap
gagasan besar dari Negara-negara utama di Dunia memperhatikan perubahan iklim
(Climate change) yang semakin panas. Sebagian justru memandang sinis dengan
pelaksanaan COP 21 di Paris melihat perilaku berbagai Negara utama belum juga
menunjukkan tanda-tanda berubah didalam memandang lingkungan.
28 November 2015
opini musri nauli : KEBAKARAN DALAM PEMBICARAAN INTERNASIONAL
Konsentrasi
dunia dicurahkan ke Paris dalam Pertemuan COP Global Perubahan Iklim (Union Nation Framework Convention on Climate
change/UNFCCC). Pertemuan dianggap penting setelah berbagai inisiatif untuk
menghadang perubahan iklim belum banyak memberikan perbaikan.
Persoalan
ketahanan pangan, Penggunaan batubara, kebakaran di berbagai dunia, masih
kurangnya penggunaan energy alternative (renewable energy) membuat dunia harus
berfikir ulang untuk melihat bumi yang semakin panas.
15 November 2015
opini musri nauli : CATATAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN
Musim hujan telah tiba beberapa
hari sebelum kedatangan Jokowi. Musim hujan kemudian menimbulkan udara yang
cerah di langit Jambi.
Namum melupakan kebakaran dan asap
tahun 2015 adalah kesalahan yang tidak pantas kita ulangi. Catatan hokum
menggambarkan bagaimana pola dan upaya sistematis untuk menutupi kejahatan
kebakaran dan melepaskan tanggungjawab korporasi berhasil saya tuliskan.
09 November 2015
opini musri nauli : HATE SPEECH DAN KETAKUTAN AKAN BAYANG-BAYANG
Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8
Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau ‘hate speech’ (Surat
Edaran) menimbulkan polemic. Sebagian berpendapat, Surat Edaran hanyalah menegaskan
pelaksanaan “hate speech” yang sudah diatur didalam berbagai peraturan (KUHP
dan UU ITE).
20 Oktober 2015
opini musri nauli : Cara Menghitung kebakaran hutan dan lahan
Beberapa waktu yang lalu,
DPC PERADI Jambi menerima pengaduan dari Walhi Jambi dan KKI Warsi
yang tergabung didalam #jambiberasap# tentang kebakaran hutan dan
lahan yang massif terjadi 3 bulan terakhir. DPC PERADI Jambi kemudian
menentukan sikap untuk menerima pengaduan dari kelompok masyarakat
(claas action) untuk menggugat perusahaan yang dianggap
bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan lahan (kahutla).
07 Oktober 2015
YANG HARUS DIBAYAR PERUSAHAAN
Ada dua yang harus dibayar oleh perusahaan. Pertama kerugian dan Biaya pemulihan
http://www.channelnewsasia.com/news/video/south-sumatra-residents/2173628.html
http://www.channelnewsasia.com/news/video/south-sumatra-residents/2173628.html
06 Oktober 2015
opini musri nauli : Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan
Kebakaran
tahun 2015 memasuki tahun kelam indeks mutu udara di 5 Provinsi. Selama dua
bulan Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng dan Kalbar ditutupi asap. Hingga Oktober 2015, berdasarkan citra
satelit WALHI mencatat terdapat sebaran kebakaran 52.985
hektar di Sumatera dan 138.008 di Kalimantan. Total 191.993 hektar. Indeks mutu
lingkungan hidup kemudian tinggal 27%.
Langganan:
Postingan (Atom)