opini musri nauli : SESAT PIKIR MEMAHAMI PUTUSAN MK

MK sudah mengabulkan permohonan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra (YIM) terhadap masa jabatan Jaksa Agung. Sebagai salah satu perumus UU No. 16 Tahun 2004, YIM mengetahui persis “suasana kebathinan” saat pembahasan UU No. 16. Tahun. 

Dalam berbagai dokumen, YIM justru menghendaki agar jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan karier. 

opini musri nauli : Pemberian Setengah Hati

Setiap tanggal 24 September, Presiden Soekarno menetapkan sebagai Hari Tani Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 169 Tahun 1963. 

opini musri nauli : JAKSA AGUNG, KARIR ATAU NONKARIR ?

Wacana penggantian Jaksa Agung, menimbulkan pertanyaan polemik, Jaksa Agung berasal “karir” atau “non karir” ? Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Jaksa Agung sudah berjumlah 21 orang (belum termasuk Jaksa Agung terakhir, Hendarman Soepanji) dimulai setelah kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi. 

opini musri nauli : PERTEMUAN PRESIDEN DENGAN CALON PIMPINAN KPK

PERTEMUAN PRESIDEN DENGAN CALON PIMPINAN KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas bertemu dengan SBY di Istana Presiden, Kamis (16/9) lalu. 

Berita yang dimuat berbagai media nasional menarik untuk didiskusikan. Pertemuan yang diliput media massa menimbulkan polemik. 

Disatu sisi, sebagian kalangan menganggap pertemuan tidak pantas. “tidak elok”. Sebagian lagi menyatakan, tidak ada yang salah. 

Selain karena terbuka dan diliput media massa, integritas kedua kandidate tidak perlu diragukan lagi. 

 Pantas atau tidak Apa implikasi serius dari kandidate pimpinan KPK dengna Presiden. Kekhawatiran berbagai pihak, “intervensi” Presiden terhadap lembaga KPK harus ditangkap “pembiaran” Presiden ketika KPK “dikriminalisasi”. 

Kekhawatirkan itu juga didasarkan rasa “frustasi” publik terhadap berbagai lembaga pemberantasan korupsi yang nyaris tenggelam dan gagal memberantasan korupsi. 

Dari ranah, kita harus menangkap pesan yang dikhawatirkan publik. Menimbulkan persoalan serius, apakah pertemuan itu melanggar etika/pantas ? Menggunakan ukuran publik didalam menggunakan indikator “etika” akan sulit diukur. 

Namun menghadiri undangan dari Presiden, rasanya “tidak elok” tidak datang. Kewenangan Presiden yang mengusulkan nama-nama hasil Pansel KPK ke Presiden harus dilihat dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang berkepentingna terhadap agenda pemberantasan korupsi. 

 Dari ranah, ini akan menimbulkan debateble yang masing-masing berpegangan kepada konsepnya masing-masing. Dengan demikian, menggunakan ukuran “pantas atau tidak” menghadiri pertemuan dengan Presiden tidak dapat ditarik kedalam ranah “etika”. 

Namun yang harus diperhatikan, ukuran dikhawatirkan “mengganggu” independensi haruslah lebih tepat dibaca sebagai reaksi berbagai kalangan terhadap pertemuan dengan Presiden 

 Namun yang menarik, mengapa terhadap calon anggota Komnas HAM hasil Pansel, misalnya, tidak diadakan pertemuan seperti yang dilakukan kandidate Pimpinan KPK. Pencitraan SBY menyampaikan harapannya bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan meminta agar keduanya mampu menjaga diri, sedikit bicara banyak bekerja dan jangan memiliki konflik kepentingan. 

 Dengan melihat pertemuan dengan Presiden, maka haruslah dibaca sebagai gaya “pencitraan” SBY. SBY yang melihat dukungan kepada kedua kandidate dari publik menggunakan kesempatan itu sebagai bentuk membangun “pencitraan” pemberantasan korupsi. 

SBY menggunakan momentumnya setelah dalam kasus “kriminalisasi” KPK dianggap melakukan “pembiaran”. Harapan Publik Terlepas dari debatable ranah “etika” dan ranah “mengganggu” independensi KPK, harapan publik terhadap hasil Pansel pimpinan KPK harus diapresiasi. 

Apresiasi harus diwujudkan dengan menjaga “roh” KPK didalam memberantas korupsi. Apabila “roh” ini tidak jaga, maka kita menggali kuburan sendiri untuk memberantasan korupsi.

opini musri nauli : WATAK KEKERASAN - WAJAH KITA

WATAK KEKERASAN - WAJAH KITA 

Belum hilang “suasana Idul Fitri”, kita dikejutkan bentrokan warga antar desa. 

opini musri nauli : Catatan Hukum Kebebasan Beragama (freedom of religion)

Nasib Ahmadiyah “ditentukan” habis lebaran ini. Dalam “polemik” akhir-akhir ini, diskusi mengenai nasib Ahmadiyah ditentukan. Apakah “dibiarkan” atau “dibubarkan”. Desakan berbagai pihak agar Ahmadiyah “dibubarkan” mewarnai perdebatan politik nasional menjelang Idul Fitri berhimpitan “perusakan” berbagai fasilitas Ahmadiyah termasuk Mesjid dan tempat-tempat publik lainnya.

Belum sempat “dieksekusi” nasib Ahmadiyah, Minggu tanggal 12 September 2010, terjadi penusukan terhadap jemaat HKBP  yang hendak beribadah di Ciketing, Bekasi. Peristiwa yang merupakan konflik laten kemudian bergeser menjadi kekerasan antar agama.

opini musri nauli : DISIPLIN DAN MENTALITAS

Yah, mengapa orang tidak berhenti lampu merah ? Pertanyaan yang disampaikan Putraku disaat bersamaan melihat tidak berhentinya kendaraan waktu lampu merah. 

opini musri nauli : SANG PENCERAH – Memaknai “Pluralisme” Dalam Perdebatan Politik Islam Kontemporer

Indonesia negara besar. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Minyak yang mempunyai cadangan 87 M Barrel baru diproduksi 0,387 M barrel. Gas 384,7 TSCF, diproduksi 2,95 TSFC. Batubara 58 M Ton, diproduksi 0,132 M Ton. 

opini musri nauli : PEMBUBARAN AHMADIYAH DAN KEBEBASAN BERIBADAH Catatan Hukum Berkaitan dengan Kebebasan Beragama (freedom of religion)

Nasib Ahmadiyah “ditentukan” habis lebaran ini. Dalam “polemik” akhir-akhir ini, diskusi mengenai nasib Ahmadiyah ditentukan. Apakah “dibiarkan” atau “dibubarkan”. 

opini musri nauli : OPEN HOUSE

Tiba-tiba istilah "open house" menjadi istilah penting disaat salah seorang peserta "open house" tewas. 

Sebagai korban yang tewas saat antri di istana, dugaan, intrik, gosip, tidak dapat dihindarkan.