Masih ingat “seakan-akan” dunia akan runtuh. Tema pemberantasan korupsi akan mati suri ketika RUU KPK kemudian disahkan.
Berbagai gelombang penolakkan begitu keras. Berbagai pihak kemudian menolak RUU KPK.
Belum usai gelombang penolakkan, disahkan pimpinan KPK dan kemudian masuk ke Gedung Merah Putih gelombang penolakkan semakin mengkristal.
Bahkan ancaman mundur dari pasukan internal begitu kuat. Ancaman itu disuarakan. Bahkan nasib KPK seakan-akan diujung tanduk.
Didalam hukum perdata dan pidana, dikenal pertanggungjawaban “orang” (naturalijk person) sebagai subyek hukum.
Namun didalam perkembangannya, selain sudah diatur berbagai regulasi juga dikenal didalam yurisprudensi, selain “orang” (naturalijk person) sebagai subyek hukum juga dikenal badan hukum (recht person).
Membicarakan mediasi sebagai salah satu pilihan strategi diluar pengadilan sudah jamak menjadi pengetahuan hukum.
UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan “ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Ketika Al Haris didalam perjalanan politiknya (roadshow) ke Marga Batin Pengambang, menyusuri dusun-dusun yang termasuk ke Marga Batin Pengambang seperti Dusun seperti Dusun Muara Talang, Dusun Batin Pengambang, Dusun Muara Air Dua, Dusun Sekeladi, tiba-tiba saya kemudian tersentak. Ini perjalanan betuah.
Apalagi dilanjutkan ke Tanah Kerinci, Marga Bukit Bulan, Marga Serampas, Marga Peratin Tuo, Marga Sungai Tenang. Sekedar menyebutkan beberapa nama yang saya kenal adalah “negeri betuah”.
Disaat masa pandemic covid, konsentrasi terhadap sektor ekonomi sempat diabaikan. Daya serap anggaran negara yang memang dialihkan (dikenal dengan istilah refusing anggaran) untuk menangani covid.
Sehingga tidak salah kemudian cara pandang pandemic harus dilihat dengan cara berbeda dengan keadaan normal. Disaat keadaan ekonomi stabil dan tidak ada pandemic yang menyerang dunia.
Disaat membicarakan cara melihat dan penanganan virus corona, Al Haris tidak lupa mempromosikan ramuan daun sungkai.
Membicarakan ramuan daun sungkai ditengah menunggu kabar obat anti virus yang belum kunjung tiba adalah strategi jitu sebagai pemimpin.
Sebagai Bupati Merangin, Kabupaten Merangin kemudian mengalami nol persen korban virus corona.
Bahkan AL haris tidak henti-henti mempromosikan daun sungkai.
“Tanah kami tidak mungkin dinegosiasikan”, serunya teriak lantang. Selantang suara memekik telinga.
“Kami tidak mungkin berunding dengan pencuri”, timpalnya yang lain semakin keras.
Tidak dapat dipungkiri, perjalanan politik (roadshow) Al Haris dan Abdullah Sani beririsan dengan istilah Marga dan Batin.
Istilah Marga kemudian digunakan sebagai sistem pemerintahan sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Di tengah masyarakat, istilah Marga (margo) menjadi identitas yang khas sebagai perwujudan persekutuan masyarakat adat (rechtsgemeenshap).
Berbagai nama tempat yang telah dijalani oleh Al Haris-Sani dalam perjalanan politik (roadshow) adalah nama-nama tempat yang telah terpatri dalam Kerajaan Jambi Darussalam.
Menurut S Budhisantoso, dkk di dalam bukunya “Kajian dan Analisa Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jamb, disebutkan Cerita rakyat yang bernilai sejarah yang berisi asal-usul keturunan kalbu atau Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa. Keturunan tersebut diungkapkan lengkap dengan nama perisai (Kerajaan atau Kalbu), keturunan, gelar, jabatan, tugas dan lokasi wilayahnya.
Akhir-akhir ini, tema ganja menarik perhatian publik. Disaat PBB kemudian melegalkan ganja sebagai obat untuk keperluan medis.
Sebagaimana diketahui, ganja semula terdaftar sebagai obat terlarang dan berbahaya. WHO telah menetapkannya.
Namun PBB kemudian merestui WHO ganja sebagai keperluan medis. Putusan ini setelah voting yang dilakukan oleh komisi Obat Narkotika (CDN) yang berangggotan 53 negara. 27 negara Eropa dan Amerika setuju. Sementara 25 negara lain termasuk Tiongkok, Pakistan dan Rusia menentang.