Setelah sebelumnya dibahas tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak Pakai, UU No. 5 Tahun 1960 juga mengatur tentang hak lainnya. Seperti Hak Membuka Tanah dan hak memungut hasil hutan.
Hak Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak Pakai dikenal sebagai hak Atas tanah primer. Sedangkan Hak Membuka Tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak Atas tanah sekunder.
Beberapa waktu yang lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang Indonesian Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian perubahan Iklim (Folu).
Momentum Folu semata-mata didasarkan mandat UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Conventiona on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim/Paris Agreement).
Seloko “Pakaian Selulurusan di Badan” adalah seloko yang menggambarkan hukum adat di Jambi terhadap hukuman akibat norma yang begitu ketat.
Secara harfiah, seloko “Pakaian Selulurusan di Badan” adalah hanya pakaian melekat yang boleh dan haknya terhadap harta Bersama (harta gono-gini)
Desa Jebus, Muara Jambi.. kisah lama negeri tua.. Leluhur yg melahirkan sejarah panjang Jambi..
Standing saya tdk berubah.. Hny masyarakat gambut yg paling paham lingkungan ada di sekitarnya..
Oleh2 muscab DPC Peradi Jambi..
Di suatu acara yang sempat Penulis hadiri, tiba-tiba berderu Suasana demokratis yang rusak. Suasana demokrasi yang baru Saja usai di Pilgub Jambi, Pilkada Kabupaten seperti kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kotamadya Sungai Penuh menjadi berjarak dari pandangan pengamat.
Tanpa harus menafikan kritikan terhadap demokrasi langsung terpilihnya Kepala Daerah di Provinsi Jambi, jarak yang jauh antara pengamat dengan suasana dan nuansa demokrasi membuat cara membacanya menjadi “kurang tepat’. Apabila tidak disebutkan sebagai “keliru”.
Rasa-rasanya seperti mimpi. Ketika memasuki bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi tidak harus mempersiapkan surat keterangan bebas covid, tidak mengisi aplikasi peduli-lindungi.
Seakan-akan tersentak dan tersadar. Bahkan serasa tidak percaya.
Selain hak milik terhadap tanah, UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) juga mengenal Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang telah dibahas pada edisi sebelumnya.
Selain itu juga dikenal Hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan dan hak memungut hasil hutan. Keseluruhannya kemudian dikenal sebagai hak atas tanah.
