BAB I - PENDAHULUAN

A.    MONOGRAFI

Provinsi Jambi yang terletak di Pulau Sumatera bagian tengah, membujur dari pantai timur Pulau Sumatera sampai pegunungan Bukit Barisan di bagian barat. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak antara 0045’ hingga 2045’ Lintang Selatan dan 101010’ sampai 104055’ Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Di sebelah timur terbentang laut Cina Selatan.

Mengelilingi Provinsi Jambi, terdapat 4 propinsi lain, yaitu Provinsi Riau di sebelah utara, Provinsi Sumatera Barat di sebelah barat, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan. Letak yang demikian merupakan wilayah strategis bagi jalur perdagangan dari dulu hingga sekarang.

Luas wilayah Provinsi Jambi mencapai 5,1 juta hektar atau seluas 53.435 Km2. Seluas 95,44 persen meliputi daratan dan seluas 4,66 persen meliputi wilayah perairan. Sekitar 42,73 persen atau seluas 2.1 juta hektar merupakan kawasan hutan yang terbentang dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di sebelah Barat hingga Taman Nasional Berbak (TNB) di sebelah Timur. Sisanya, seluas 57,27 persen atau 2,9 juta hektar merupakan Kawasan Pertanian dan Non Pertanian.

opini musri nauli : Hukum Tanah dalam peraturan perundang-undangan

Penghormatan dan pengakuan yang mengatur hukum tanah kemudian diatur didalam hutan adat atau hutan Desa kemudian sudah tersebar diberbagai peraturan. Baik yang termaktub dalam bentuk hutan adat, hutan desa maupun pengukuhan oleh negara.

opini musri nauli : Hukum Tanah dalam Putusan Hakim

Sebagai masyarakat Hukum adat, persoalan tanah kemudian menarik untuk dilihat dari berbagai putusan Pengadilan. Berbagai asas, sifat, prinsip dan norma-norma yang dikenal di masyarakat kemudian menjadi pengetahuan dan digunakan didalam berbagai putusan.

Surat Pegangan Andil

opini musri nauli : KPK Dalam kritik dan bekerja

Diibaratkan “Cicak”, KPK mulai berhadapan dengan Naga, Gorilla, Genderuwo yang selama ini “sembunyi” diketiak para konglomerat dan perusahaan-perusahaan besar.

opini musri nauli : Asas-asas Hukum Tanah Melayu Jambi

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum[1]. Asas hukum merupakan ratio legisnya peraturan hukum. asas hukum (rechtsbeginsel) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret[2].

opini musri nauli : BELAJAR MATEMATIKA

Menurut kabar, Orang Kaya cuma 1 %. Sedangkan 99 % hidup pas-pasan. Angka ini cukup menarik disaat politik sedang gaduh.

Sekarang mari kita lihat data-data untuk melihat persoalan diatas. Menurut proyeksi Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) tahun 2013 yang kemudian dipublish katadata, jumlah penduduk Indonesia 265 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.

opini musri nauli : Seh bari dalam pemikiran 3 marga

Ketika M.C. Richlefs menuliskan “Seh Bari” sebagai ulama yang dituliskan dari G.W.J Drewes, naskah yang berbahasa Jawa yang berisikan ajaran-ajaran Islam abad XVI didalam master piecenya “Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004”[1], ingatan saya langsung terbayang kepada tutur di Marga Tiang Pumpung, Marga Renah Pembarap dan Marga Senggrahan.

Marga Tiang Pumpung, Marga Renah Pembarap dan Marga Senggrahan termasuk kedalam Luak XVI. Bersama dengan Marga Serampas, Marga Sungai Tenang dan Marga Peratin Tuo.

opini musri nauli : Mencari jejak tindak pidana korporasi

Ketika mendatangi KPK tahun 2010, desakan kepada KPK agar menerapkan tindak korporasi dalam kejahatan sumber daya alam begitu kuat. Melihat kerusakan SDA diakibatkan oleh korporasi maka desakan merupakan dari kejengkelan terhadap pelaku dari perusahaan yang diterapkan cuma pertanggungjawaban pribadi. Selain tidak mampu mengembalikan kerusakan, pertanggungjawaban korporasi kemudian belum mampu memberikan efek jera.

opini musri nauli : Sarolangun dalam ingatan kolektif

Membicarakan Kabupaten Sarolangun (Sarolangun) dari pendekatan ingatan kolektif masyarakat menarik untuk dijadikan bahan pembelajaran. Sarolangun (Sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Sarolangun-Bangko) yang kemudian menjadi Kabupaten yang terpisah dari Kabupaten  Sarko berdasarkan UU No. 54 Tahun 1999 bersama dengan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

opini musri nauli : KEBIASAAN BURUK ORANG BESAR

Entahlah. Akhir-akhir ini suara protes dari sang bungsu semakin mengganggu pikiranku. Protes yang terus mempertanyakan sembari menggugat pelajaran yang diterima. Putra bungsuku menggugat sembari protes dengan menyebutkan “orang besar’. Orang dewasa yang harus memberikan keteladanan. Nurani memprotes disampaikan setelah sering menerima ajaran tidak langsung. Entah diterima dari sekolah maupun dari perilaku sehari-hari.