Terdengar suara pelan dibelakang Istana Astinapura. Sayup-sayup suara terdengar. Bahkan nyaris hilang disapu angin.
“Tuanku. Kabar dari telik sandi. Ada punggawa kerajaan Astinapura yang khianat kepada Negeri Astinapura. Dia membawa cap kerajaan keluar Istana. Memberikan kepada pemberontak negeri. Dan kemudian menerima beberapa keping emas”, kata dubalang kerajaan.
Tidak dapat dipungkiri, sebagai pejabat publik yang disumpah atas nama agama, dilekatkan kitab suci maka terkandung makna amanah.
Didalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata “amanah” dapat dipadankan dengan kata “amanat”.
Menjelang dua purnama yang akan datang, sang punggawa yang ditugaskan di Istana Astinapura mengeluarkan titah.
Didalam berbagai yurisprudensi, pada asasnya hakim tidak dibenarkan mengabulkan permohonan penggugat melebihi apa yang dimintanya (didalam petitum).
Asas ini dapat dilihat didalam Pasal 178 HIR junto pasal 189 RBg.
Masih ingat kasus pembunuhan di wilayah hukum Kecamatan Mendahara Hilir (Tanjabtim) yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ?
Sebelumnya pembuktian kasus pembunuhan sempat tertutupi dengan kebakaran yang menimpa rumah korban.
Persidangan MK menyisakan tanya ditengah masyarakat. Data yang digunakan untuk permohonan ternyata data yang sama persis dengan data-data DPT.
Padahal data DPT yang dikeluarkan harus disembunyikan data-data seperti Nomor Induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK).
“Ngapaian kalian ribut ? Ini acara terbatas.. Dan negara tidak boleh menghalangi acara ini ?”, kata Arbi Sanit (kami lebih sering memanggil Bung Arbi).
Saat itu dia sedang memberikan pandangan politik orde baru ditengah acara SBSI. Petugas berseragam datang dan “mengganggu” acara di internal.
“Tuanku, hamba bingung dengan nasib hamba. Apakah hamba bisa mengabdi di Istana Astinapura ?”, tanya sang dubalang kepada punggawa Istana. Suaranya berbisik. Nyaris tak terdengar.
Terlihat mukanya kusut. Terbayang nasibnya kelak ketika sang Raja baru bertahta. Terbayang nasib istrinya yang akan menderita.
Akhir-akhir ini, tema profesionalitas dan Integritas mewarnai wacana publik paska Putusan MK terhadap Pilkada Jambi 2020.
Didalam salah satu pertimbangannya, MK dengan tegas menyebutkan kata-kata profesionalitas dan integritas.
Menurut masyarakat, Sejarah Desa Desa Sengkati Gedang adalah salah satu Desa yang tertua di Kecamatan Tembesi Ulu, kewedanaan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Keresidenan Jambi dan Propinsi Sumatera Tengah. Dahulu namanya adalah Dusun Singkati Gedang, yang diperintah oleh seorang Kepala Dusun atau Ngebi dan dibantu oleh seorang Mangku.
Diatas dusun adalah Marga yang diperintah noleh seorang Pasirah. Dusun Singkati Gedang termasuk dalam wilayah Marga Kembang Paseban yang Ibukotanya Mersam yang terdiri dari : Dusun Mersam, Dusun Singkati Gedang, Dusun Singkati Kecil, Dusun Sungai Puar dan Dusun Rantau Gedang. Setiap dusun diperintah oleh seorang Kepala Dusun atau Ngebi, khusus Dusun Mersam kepala desanya disebut Depati. Kecamatan Tembesi Ulu diperintah seorang Asisten Wedana.