Semakin mendekati angka 100 %, sekitar 97,09 %, pada pukul 22.42, Al haris-Sani semakin unggul. Bahkan mulai meninggalkan jauh perolehan pasangan CE-RM
Website pilkada2020.kpu.go.id menyebutkan peraihan suara Al Haris-Sani sudah mencapai 575.954 (37,9%) dibandingkan CE-RM meraih 570.106 (37,5). Dan FU-SN meraih 373.817 (24,6 %).
Memasuki pukul 18.31 tanggal 14 Desember 2020, penghitungan suara melalui website pilkada2020.kpu.go.id, suara yang diraih Al Haris-Sani tetapi unggul.
Dengan perkembangan 7922 TPS dari 8236 (96,19%), Al Haris-Sani mampu meraih suara 568.725 suara (37,8%). Disusul CE-RM dengan suara 564.920 (37,5%) dan FU-SN dengan suara 371.507 (24,7%).
Suara yang sudah selesai masuk kedalam Situng KPU seperti di Kabupaten Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Kerinci.
Sedangkan suara dari Sarolangun yang menjadi lumbung suara CE-Ratu sudah hampir selesai dengan 99,73%. Al Haris mampu meraih suara 36.946 dibandingkan dengan CE-RM yang mampu meraih 82.489. Dan FU-SN 9.399.
Namun di Kabupaten Merangin yang menjadi lumbung Al Haris-Sani, justru Al haris-Sani mendulang suara 104.270 dibandingkan dengan CE-RM Cuma 30.562 dan FU-SN dengan Raihan suara 14.665. Padahal suara yang masuk baru mencapai 89,20 %.
Hingga pukul 18.31, Al Haris-Sani tetap unggul.
Membaca status teman di FB yang menulis “Orang tua membuat politik menjadi kotor. Anak muda mengembalikannya menjadi bersih”.
Saya tertarik dengan pernyatannya. Sebagai ide kreatif dengan jeli dia melihat dari pendekatan yang berbeda.
Usai pencoblosan tanggal 9 Desember 2020. Usai sudah Usai sudah Pilkada di Jambi.
Publik kemudian menunggu hasil penetapan resmi oleh penyenggara pilkada. Penetapan berjenjang dari tingkat kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
Kalaupun ada yang keberatan hasil keputusan KPU, maka pihak keberatan dapat mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi. Regulasi yang memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan keberatan sesuai regulasi.
Yang membedakan antara kampanye dan perlawanan adalah "siapa yang berbicara".
Kalo rakyat yang ngomong, menunjukkan ekspresi kemarahannya sekaligus membuat sketsa wilayah yang dirusak, sebaiknya "awak harus meletakkan HP, harus dengar, memberikan kesempatan dia ngomong".
"Kami sudah kesana-kesini.. Sama sekali tidak diurus !!!.
Maka siap-siaplah bertemu..
Mandat telah diberikan. Tugas telah dipercayakan.. Namun ketika engkau sama sekali tidak mengurus rakyat, maka kualat rakyat sungguh pedih..
Dan aku sendiri yang turun untuk menggulingkanmu..
Selain orang perseorangan (naturalijk person), badan hukum (recht person), pejabat maka dikenal juga negara sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban negara yang diminta pertanggungjawaban dikenal didalam hukum perdata dan kejahatan HAM.
Didalam Hukum administrasi negara, pejabat merupakan subyek hukum (rechtpersoon) yang menjadi pihak didalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, maka pejabat yang mengeluarkan keputusan kemudian menjadi pihak termohon. Sehingga obyek keputusan dalam ranah administrasi negara kemudian dapat dipersoalkan secara hukum.
Dalam praktek Pengadilan Tata usaha Negara, putusan yang dijadikan obyek perkara harus memenuhi persyaratan.
Untuk sementara, mari kita abaikan dulu hasil Pilgub 2020 yang sebagian kalangan belum mengakui kemenangan Al Haris-Sani. Sebagaimana juga sebagian kalangan belum mengerti mengapa Al Haris-Sani bisa meraup suara dan “meledak di TPS”. Termasuk juga belum mengakui datangnya Al Haris-Sani dari orang yang tidak pernah diunggulkan kemudian “tetap belum diakui” kemenangannya.
Namun sebaiknya mari kita lihat berbagai Pilkada di beberapa tempat. Seperti di Pilkada Batanghari dan Pilkada Sungai Penuh.
Sebagaimana diketahui, untuk sementara keunggulan diraih oleh Fadhil Arief dan Bakhtiar (FAB) untuk Pilkada Batanghari dan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni (AZAS) untuk Pilkada Sungai Penuh.
Keduanya mampu “mementahkan” ramalan sebagian pihak. Yang justru menempatkan keduanya “dianggap” tidak mungkin memenangkan pilkada.
Banyak orang yang sering keliru menafsirkan politik praktis. Entah pemilihan kepala Daerah maupun pemilihan Kepala Desa.
Berbagai kekeliruan semata-mata didasarkan “kurangnya” pemahaman tentang cara pandang masyarakat Melayu Jambi.
Selain istilah “tuah” yang menggambarkan “garis keturunan” sebagai cara pandang melihat kepemimpinan, dikenal juga berbagai istilah seperti “pekerjaan tangan” dan “garis tangan”.
Sebenarnya saya sudah malas membahas tentang Lembaga survey dan Pernik-perniknya. Selain sempat heboh tahun 2014 dan tahun 2019, seruan untuk mempercayai Lembaga survey begitu kuat. Padahal kekuatan suara justru dari lapangan.
Kemalasan itu semakin menjadi-jadi. Bukankah masih ingat menjelang pencoblosan, berbagai Lembaga survey menempatkan kandidat nomor 3 selalu nomor buncit.
Berbagai Lembaga survey menempatkan Al Haris cuma 23 % atau 26 %. Bahkan berbagai Lembaga suvey justru mengungguli paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Tidak ada satupun mengungguli Al haris-Sani.