Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Hukum Administrasi Negara mengenal asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Seperti Asas Kepastian Hukum, asas Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Akuntabilitas, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Keadilan.
Mulai ketemu crita “Panglima”, Selat Malaka, pelabuhan, ikan ekspor..
Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, Walaupun Hak Penggugat untuk menentukan siapa yang harus digugat sebagaimana didalam Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 namun kemudian didalam putusan Pengadilan ataupun didalam Putusan Mahkamah Agung, seringkali disebutkan gugatan kurang pihak dan menyebabkan gugatan menjadi kabur (Obscuur libels). Sehingga perkara kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvantkelijk verklaar).
Namun perkara yang kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvantkelijk verklaar) dapat diajukan gugatan baru.
Kebakaran massif di Jambi sejak 1997 hingga sekarang menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Tahun 2015, selama tiga bulan ditutupi asap. Hingga Oktober 2015, berdasarkan citra satelit, terdapat sebaran kebakaran 52.985 hektar di Sumatera dan 138.008 di Kalimantan. Total 191.993 hektar. Indeks mutu lingkungan hidup kemudian tinggal 27%. Instrumen untuk mengukur mutu lingkungan Hidup dilihat dari “daya dukung” dan “daya tampung”, Instrumen Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penggunaan “scientific” dan pengetahuan lokal masyarakat memandang lingkungan hidup.
“Mengetahui kekuatan sendiri merupakan sebagian kemenangan yang bisa diraih.
Sedangkan sisanya adalah pertempuran itu sendiri”. (Filosofi China)
Tidak dapat dipungkiri, para praktisi hukum untuk mengeluarkan argumentasi hukum, membuat gugatan, eksepsi, pembelaan (Pleidooi), memori banding/kasasi/Peninjauan Kembali ataupun berbagai dokumen yang diperlukan didalam tugasnya memerlukan penalaran hukum (Legal reasioning). Penalaran hukum diperlukan agar bahan yang disampaikan menjadi pertimbangan kepada pihak lain.
Namun akhir-akhir ini, kadangkala penalaran hukum (Legal reasioning) yang dihasilkan tidak mampu dicerna, dipahami, bertentangan dengan teori-teori hukum atau Asas hukum. Sehingga argumentasinya sering kala berhadapan dengan penalaran hukum (Legal reasioning) yang telah diketahui oleh praktisi hukum.
Walaupun Hak Penggugat untuk menentukan siapa yang harus digugat sebagaimana didalam Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 namun didalam berbagai putusan Pengadilan ataupun didalam Putusan Mahkamah Agung, seringkali disebutkan gugatan kurang pihak.
Didalam berbagai yurisprudensi sering yang disebutkan sebagai kurang pihak adalah pihak-pihak yang harusnya ditarik sebagai tergugat namun didalam gugatannya kemudian tidak dilibatkan dalam perkaranya.
Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 2 Februari 2021, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar (PP Tanah Terlantar).
Dengan diterbitkannya PP Tanah Terlantar maka kemudian mencabut PP Nomor 11 Tahun 2010. PP Nomor 11 Tahun 2010 juga telah mencabut PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Ditengah semakin menurunnya angka covid di Provinsi Jambi, Al Haris sebagai Gubernur Jambi Tetap memantau perkembangannya. Konsentrasi Gubernur Jambi dapat dilihat didalam rapat koodinasi (Rakor) Forkopimda se-Provinsi Jambi.
Syahdan. Terdengar suara berbisik-bisik di belakang Istana Astinapura. Para dubalang Raja dan punggawa kerajaan bercengkrama usai menemani sang Raja Astinapura mengelilingi negeri Astinapura.
Didalam gugatan Perdata, seringkali ditemukan istilah “turut tergugat”.
Walaupun menurut hukum acara Perdata dan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung, hak para penggugat untuk menarik para pihak didalam perkara di Lapangan hukum acara Perdata, namun apabila tidak tepat menarik para pihak didalam perkara maka mengakibatkan secara hukum.
“Bang, habis acara ini, bapak langsung ke Sarolangun. Nginapnya di bangko. Besoknyo langsung ke Tebo. Ada Ultah.
Setelah itu pulang sebentar ke Jambi. Menghadiri paripurna DPRD Provinsi Jambi. Naik Helicopter.
Nah. Selasanya ke Bungo. Juga Ultah”, kata Staf di Lingkungan Pemprov.
Selain telah diterapkan Pengadilan agama didalam lingkup peradilan di Indonesia, berbagai regulasi juga telah mengatur tentang tatacara, mekanisme hukum Islam didalam hukum Nasional.
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka pengelolaan perbankan menggunakan hukum Islam telah menjadi hukum nasional.
Terdengar bisik-bisik di sudut Istana Astinapura. Suaranya nyaris tidak terdengar.
Banyak yang membisiki kepada saya. “Kalo bisa, pak Gub jangan berlebihan untuk menghormati orang tua.
Kalo dulu pas kampanye, bolehlah”, pesan dari temanku.
Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, dimana salah satu kewenangan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan perkara waris.
Nah. Dengan demikian maka penghitungan waris kemudian merujuk kepada aturan yang telah diatur didalam hukum Islam.
Sedikit sekali organisasi masyarakat sipil (NGO/LSM) yang masih tetap berkiprah. Bertahan dari gempuran zaman.
Memasuki usia ke 41, Walhi telah mengalami proses panjang sebagai Organisasi Lingkungan Hidup yang terbesar di Indonesia.
Selain telah ditetapkan Pengadilan agama sebagai Pengadilan didalam penyelesaian kasus-kasus dibidang agama Islam dan ditujukan khusus warganegara Indonesia yang beragama Islam, hukum Islam juga banyak telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.
Selain mengenai haji, wakaf, sertifikat halal akhir-akhirnya juga berkembang bank Syariah. Bank-bank nasional baik bank umum maupun bank swasta juga telah membuat bank Syariah.
Tidak dapat dipungkiri, kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Jambi dengan 4 Taman Nasional (Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Bukit Duabelas dan Taman Nasional Berbak).
Roadshow ke Walhi Sumut. Walhi Sumut kemudian mengundang anggota Walhi Sumut yang bekerja di mangrove.
Pada tanggal 6 Oktober 2021 mengunjungi Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Desa Tanjung Rejo ternyata telah memiliki peraturan Desa Nomor 522.5/07/2014.
Dusun Kelantan, Desa Pasar Rawa, kec. gebang, Langkat, Sumatera Utara..
Setelah sebelumnya telah diuraikan Peradilan Agama yang merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan dan kemudian diatur didalam UU No. 7 Tahun 1989.
Pengadilan Agama kemudian memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Perkawinan meliputi seperti Cerak talak/gugat cerai.
Didalam Lapangan hukum praktek peradilan dikenal keberatan. Biasa dikenal eksepsi.
Di Lapangan hukum acara pidana, keberatan yang biasa dikenal sebagai eksepsi adalah keberatan terhadap bentuk surat dakwaan.
Sebagaimana diketahui, surat dakwaan disusun merujuk kepada ketentuan diatur didalam KUHAP.
Cc Emma Sihite dan Muslim Rasyid
Rasanya belum usai dada sesak menghadapi gempuran covid corona beberapa waktu yang lalu.
Masih terekam jelas ketika akhir Juli - Awal Agustus 2021, Provinsi Jambi menunjukkan zona merah atau beresiko tinggi. Tiga daerah yang mengalam resiko penyebaran covid seperti Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kotamadya Jambi.
Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dilangit. Suaranya memekakkan telinga. Terdengar hingga ke Balairung Istana.
Para punggawa kerajaan kemudian menjadi gundah. Apakah para dewata menunjukkan kemarahannya. Sehingga suara dari Langit terdengar begitu bergemuruh.
Tidak dapat dipungkiri, wacana hukum Islam sudah menjadi pengetahuan hukum dalam praktek peradilan.
Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Ada sedikit kebangggan tersendiri. Ditengah kesibukan yang super padat, Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi menuliskan pandangannya di media massa.
Yang berjudul “Ikhtiar Penyelesaian Sengketa Lahan di Provinsi Jambi” yang dimuat di Jambi Independent tanggal 6 September 2021.
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata “Intelektual” dapat diartikan sebagai orang yang cerdas, berakal dan berpikiran Jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Dapat juga diartikan sebagai yang mempunyai kecerdasan tinggi. Atau cendekiawan.
Intelektual juga dapat diartikan sebagai totalitas pengertian atau kesadaran. Terutama menyangkut pemikiran dan pemahaman.
Tidak dapat dipungkiri, setiap zaman menghasilkan pemimpin yang dibutuhkan zaman. Entah karena kebutuhan ataupun memang digariskan oleh zaman.
Tanpa harus mengabaikan para pendekar Walhi yang berserak di berbagai tempat dan berbagai zaman, 3 orang yang kukenal adalah orang yang memang ditakdirkan oleh alam.
Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) adalah forum tertinggi di Walhi. Selain mengesahkan berbagai resolusi, manifesto, pandangan politik juga membahas hal-ikhwal aturan Organisasi. Dan tidak lupa pemilihan Direktur Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional.
Dewan Nasional adalah lembaga parlemen di Walhi. Sekaligus menjaga Marwah organisasi.
Selain waktu di Hukum Acara Pidana, waktu juga dikenal di Lapangan hukum acara Perdata.
Apabila putusan yang tergugat sama sekali tidak Hadir yang kemudian dikenal sebagai verstek maka pihak yang keberatan dapat mengajukannya dalam waktu 14 hari (Pasal 129 HIR).
Perlawanan verstek dikenal verzet
Syahdan. Suasana riuh dan gegap gempita terlihat di balairung istana Astinapura.
Di alun-alun depan istana terlihat umbul-umbul kerajaan. Berkibar megah. Warna merah dengan lambang kuning keemasan menampakkan kemegahan. Negeri yang dilindungi para dewata.
Begitu pentingnya waktu didalam proses hukum Acara Pidana maka apabila perkara yang Tengah diproses kemudian melewati waktu maka mempunyai konsekwensi hukum.
Dalam Tahap Penyidikan, masa waktu penangkapan hanya mempunyai waktu 1 x 24 jam. Atau sehari.
Alhamdulilah. Itulah kata-kata sekaligus ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas lindungan-Nya.
Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepadanya. Yang melindungi Negeri Jambi dari bencana yang berkepanjangan.
