Selain orang perseorangan (naturalijk person), badan hukum (recht person), pejabat maka dikenal juga negara sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban negara yang diminta pertanggungjawaban dikenal didalam hukum perdata dan kejahatan HAM.
Didalam Hukum administrasi negara, pejabat merupakan subyek hukum (rechtpersoon) yang menjadi pihak didalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan, maka pejabat yang mengeluarkan keputusan kemudian menjadi pihak termohon. Sehingga obyek keputusan dalam ranah administrasi negara kemudian dapat dipersoalkan secara hukum.
Dalam praktek Pengadilan Tata usaha Negara, putusan yang dijadikan obyek perkara harus memenuhi persyaratan.
Untuk sementara, mari kita abaikan dulu hasil Pilgub 2020 yang sebagian kalangan belum mengakui kemenangan Al Haris-Sani. Sebagaimana juga sebagian kalangan belum mengerti mengapa Al Haris-Sani bisa meraup suara dan “meledak di TPS”. Termasuk juga belum mengakui datangnya Al Haris-Sani dari orang yang tidak pernah diunggulkan kemudian “tetap belum diakui” kemenangannya.
Namun sebaiknya mari kita lihat berbagai Pilkada di beberapa tempat. Seperti di Pilkada Batanghari dan Pilkada Sungai Penuh.
Sebagaimana diketahui, untuk sementara keunggulan diraih oleh Fadhil Arief dan Bakhtiar (FAB) untuk Pilkada Batanghari dan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni (AZAS) untuk Pilkada Sungai Penuh.
Keduanya mampu “mementahkan” ramalan sebagian pihak. Yang justru menempatkan keduanya “dianggap” tidak mungkin memenangkan pilkada.
Banyak orang yang sering keliru menafsirkan politik praktis. Entah pemilihan kepala Daerah maupun pemilihan Kepala Desa.
Berbagai kekeliruan semata-mata didasarkan “kurangnya” pemahaman tentang cara pandang masyarakat Melayu Jambi.
Selain istilah “tuah” yang menggambarkan “garis keturunan” sebagai cara pandang melihat kepemimpinan, dikenal juga berbagai istilah seperti “pekerjaan tangan” dan “garis tangan”.
Sebenarnya saya sudah malas membahas tentang Lembaga survey dan Pernik-perniknya. Selain sempat heboh tahun 2014 dan tahun 2019, seruan untuk mempercayai Lembaga survey begitu kuat. Padahal kekuatan suara justru dari lapangan.
Kemalasan itu semakin menjadi-jadi. Bukankah masih ingat menjelang pencoblosan, berbagai Lembaga survey menempatkan kandidat nomor 3 selalu nomor buncit.
Berbagai Lembaga survey menempatkan Al Haris cuma 23 % atau 26 %. Bahkan berbagai Lembaga suvey justru mengungguli paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Tidak ada satupun mengungguli Al haris-Sani.
Mendapatkan kabar dari media massa, Tim paslon nomor 2 – Fachrori Umar – Syafril Nursal memberikan ucapan selamat kepada Al Haris-Sani baik dari televisi yang disiarkan langsung maupun media online, serentak tim pemenangan Al Haris-Sani mengganti profile dengan gambar wajah ceria Fachrori Umar dan Al Haris. Terlihat senyum lebar kedua kandidat.
Dihubungi terpisah, bang Nauli – panggilan akrab Direktur Media Publikasi Tim Pemenangan Al Haris-Sani membenarkanya.
Ketika salah satu jamaah FB kemudian memposting statusnya “Anak dan Menantu Jokowi boleh menang mudah di Solo dan Medan tapi pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota di Provinsi Jambi, rakyat tidak menyisihkan ruang nan lapang untuk kaum garis dinasti. Tahun ini Anak mantan Bupati, Anak Walikota, Istri Bupati dan Istri mantan Gubernur, semua bersusah payah mengumpulkan suara tertinggi dari rakyat. Selamat Datang di Negeri Jambi, ayo kawan semua, jago negeri yang makmur ini dengan segalo upayo kito, agar negeri bijak bestari.
Tiba-tiba saya tersentak. Sekaligus kagum dengan daya kritisnya.
Ketika seorang teman menyebutkan istilah “Panglima perang” maka yang terbayang adalah Winston Churchil, seorang hero yang berkuasa di Inggeris.
Winston Churchil adalah perdana menteri Inggris yang menjabat selama dua periode yaitu tahun 1940-1945 dan 1951-1955. Dikenal sebagai tokoh besar abad 20 karena kepemimpinannya Perang Dunia II sebagai tokoh dengan keberanian, keyakinan,pengalaman politik dan kharisma yang besar.
Berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, energi, adrenalin dan aura pilgub kali ini menampakkan kegembiraan masyarakat.
Dengan tingkat partisipasi hingga mencapai 60 %, dukungan kepada Al Haris menampakkan kesan yang unik. “memilih diri sendiri. Memilih kita”.
Sebagai orang yang hidup susah, sekolah terancam tidak selesai, hidup di jalanan, kerja serabutan, Al Haris melambangkan mimpi anak-anak muda yang sempat putus harapan.
Didalam ilmu politik dikenal sistem penentuan pemenang. Dikenal pemenang meraih suara terbanyak (single mayority) dan pemenang mayoritas (absolute mayority).
Didalam statute Walhi, hampir semua mekanisme digunakan. Misalnya untuk mengadakan PNLH luar biasa (Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup – semacam kongres/Munas), mekanisme absolute mayority dengan agenda pemilihan Direktur nasional ataupun pembahasan tentang pembubaran organisasi baru bisa dilakukan setelah didukung 2/3 anggota.
Mekanisme mengadakan PNLH Luarbiasa dengan dukungan 2/3 anggota dikenal dengan mekanisme absolute mayority.
Sedangkan terhadap hasil pemilihan komponen Walhi ataupun keputusan organisasi harus meraih suara yang terbanyak (single mayority).
Selain itu Mekanisme absolute mayority juga mengenal suara yang diraih harus mencapai 50 + 1. Atau setengah + satu (50 % + 1).