opini musri nauli : Korupsi atau Perdata - Catatan Hukum Putusan Hotasi

KORUPSI ATAU PERDATA

(Catatan Hukum Putusan Hotasi)

Terlepas dari berbagai perkembangan putusan Pengadilan Adhock Tipikor Jakarta yang masih memerlukan upaya hukum tingkat kasasi di Mahkamah Agung, masih banyak catatan penting yang dapat kita tarik dan menjadi pembelajaran (yurisprudensi).

Issu hukum yang paling mengemuka ditandai dengan kalimat penting. Apakah resiko bisnis merupakan persoalan sengketa keperdataan atau masuk kedalam ranah tindak pidana korupsi ?

Posisi Kasus

opini musri nauli : Ilmu Pengetahuan sebagai Jendela dunia

Dalam sebuah media online, dikabarkan hari rabu kemarin merupakan kelahiran 540 tahun Copernicus. Momen ini sengaja disebarkan sebagai “kemajuan” ilmu pengetahuan dan “penghormatan terhadap pemikiran” didalam memandang tata surya.

opini musri nauli : PENGADILAN ADHOCK LINGKUNGAN HIDUP

Dalam sebuah kesempatan di forum pelatihan, Dr Helmi sebagai pembicara menawarkan gagasan untuk membentuk “Pengadilan adhock Lingkungan Hidup”. Gagasan ini tentu saja menggelitik penulis untuk “sekedar” sumbang gagasan untuk membicarakannya.

opini musri nauli : MEMPERTANYAKAN “BANJIR” KEPADA AIR YANG MENGALIR

Kesaksian di tengah arus deras Batanghari

Kerugian akibat banjir. Rumah 157. 242 KK atau 763.

Korban banjir Desa Batu Ampar

Demikian short message servise (sms) dari Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ketika penulis menanyakan perkembangan.

opini musri nauli : MENUANGKAN GAGASAN DI GENERASI MUDA

Penulis mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan tentang lingkungan pada puncak Acara Pekan lingkungan di SMP-SMA-SMK Yayasan Atttaufik, sebuah sekolah yang mengusung nilai-nilai lingkungan. Pekan lingkungan diadakan setiap setahun sekali. Didalam acara pekan Lingkungan, diadakan berbagai rangkaian agenda acara baik musik, lagu, tarian, puisi maupun kegiatan lain seperti penanaman tanaman dan fashion show.

DUKUNGAN TERHADAP ANWAR SADAT TERUS MENGALIR

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara Kusnadi menyempatkan diri ke Palembang guna membesuk rekan sejawat Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Anwar Sadat dan dua rekannya yang ditahan di Mapolda setempat.

"Tujuan membesuk rekan sejawat untuk memberikan dukungan moral agar tidak gentar menghadapi kasus tersebut," kata Kusnadi di Kantor Walhi Sumsel, di Palembang, Jumat (15/2).

opini musri nauli : Valentine day

Tanggal 14 Februari dikenal sebagai HariValentine Day. Hari Kasih Sayang (walaupun berbagai literatur banyak menyebutkan apakah memang benar tanggal 14 Februaria merupakan hari sayang). Banyak sekali perdebatan tentang apakah perlu atau tidak kita merayakan hari kasih sayang.

opini musri nauli : Poliandri dari sudut pandang hukum

Sebuah media massa mengabarkan tentang praktek poliandri di sebuah daerah di Jambi. Peristiwa ini menarik perhatian selain berita ini merupakan berita unik juga disampaikan analisis dari sudut pandang “membenarkan” praktek Poliandri.

opini musri nauli : Membungkam kami adalah kesalahan terbesar

MEMBUNGKAM KAMI ADALAH KESALAHAN TERBESAR

Oleh-Oleh dari Palembang

Urgen.. Barusan jam 16.00 Sdr. Anwar Sadat (Walhi Sumsel)

ditangkap polda dgn kondisi kepala pecah

Dedek dgn leher luka dan 25 petani Sriwijaya lainnya ditangkap.

Demikian isi short message service (sms) yang masuk ke Handphone pukul 18.29 wib tanggal 29 Januari 2013. Hampir sepuluh sms dengan kalimat yang sama masuk ke HP penulis. Penulis kaget (walaupun dari dugaan awal sudah diprediksi), peristiwa 29 Januari Kelabu memukul Anwar Sadat. Hampir setengah jam, penulis memutar otak, apa yang sesungguhnya terjadi. Walaupun penulis sudah menelpon DD Sineba (Dewan Nasional Walhi, kebetulan lagi di Palembang), namun rasa penasaran itu belum hilang. Rasa penasaran yang sungguh-sungguh memerlukan jawaban yang tegas.

opini musri nauli : izin atau pemberitahuan

Beberapa waktu yang lalu, ketika mendampingi dalam sebuah pemeriksaan, penulis tersentak, ketika seorang penyidik mempertanyakan “izin” demonstrasi. “Kekagetan” didasarkan, didalam alam rezim yang sudah terbuka dan demokratis seperti ini, paradigma masih “salah kaprah” dan cenderung melihat persoalan dari sudut pandang “kekuasaan” masih berparadigma orde baru.

Kekagetan bertambah, ketika “membicarakan” hal ikhwal “demonstrasi”, aparat penegak hukum tidak mengetahui peraturan yang berkaitan dengan demonstran. Tentu saja, apabila argumentasi tidak dikeluarkan, maka tentu saja akan “kemunduran” didalam melihat persoalan demonstrasi dari sudut pandang sempit kekuasaan.