opini musri nauli : CARA JOKOWI MEMAINKAN POLITIK

Usai sudah penetapan Jokowi “menyelesaikan” kemelut antara KPK dan Polri. Dengan “memberhentikan” Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) dari KPK dan “menetapkan” untuk mengusung Plt Badroen Haiti (BH) sebagai Kapolri “menggantikan” Budi Gunawan (BG) membuat saya menarik “sejenak” nafas untuk melihat persoalan ini. Terlepas kemudian Jokowi mengusung “Taufikurrahman Ruki (TR)”, Johan Budi (JB) dan Indriyanto Senoaji (IS) mengisi kekosongan komisioner KPK.

Kepala Istri Ditebas lalu Ditenteng Sambil Berjalan

Ilustrasi

METROSIANTAR.com, JAMBI – Pembunuhan terjadi di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Minggu (15/2) kemarin berlangsung tragis. Pembunuhan ini melibatkan dua insan yang salin mencintai. Dia adalah pasangan suami istri Hendri (35) dan Riska (37).

Dari penelusuran koran ini, sang suami berasal dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Sedangkan istri warga Sarolangun yang sudah lama tinggal desa Taman Bandung Pauh. Pembunuhan sadis ini terjadi sekitar pukul 10:00 WIB. Dimana beberapa saat sebelumnya,  suami korban (Hendri, red) menghabiskan sambal yang dibawa oleh istrinya (Riska red). Setelah pelaku menghabiskan sambal tiba-tiba korban ngoceh-ngoceh terhadap pelaku. Tidak terima dengan ocehan tersebut pelaku langsung mengayunkan golok yang dipegangnya kearah kepala korban.

Sehingga melukai kepala korban bagian kiri dengan luka robek. Pada saat itu juga korban sempat lari untuk menghindar dari amukan pelaku. Namun darah yang keluar dari kepala korban terlalu banyak. Akhirnya korban terjatuh pingsan, sewaktu korban jatuh pelaku mendatangi korban dan membacok bahu korban sebelah kanan sebanyak dua kali. Tidak puas dengan bacokan tersebut, pelaku langsung menggorok leher korban hingga putus.

Lalu pelaku pergi sambil menenteng kepala korban dan bagian tubuhnya di tinggal di tempat kejadian perkara.

Kapolres Sarolangun AKBP Ridho Hartawan melalui Kapolsek Pauh AKP Darmawan membenarkan kejadian pembunuhan itu.

”Iya, memang ada, setelah mendapat laporan warga kita langsung menuju TKP yang jarak tempuhnya sekita lima jam,” kata Kapolres Sarolangun AKBP Ridho Hartawan melalui Kapolsek Pauh AKP Darmawan, Minggu malam.

Lebih lanjut ia katakan, tiga jam setelah kejadian pelaku berhasil diamankan di desa tetangga yaitu Desa Seko Besar yang berjarak 10 km dari TKP.

”Pelaku ini disinyalir mengalami gangguan kejiwaan. Namun untuk memastikannya dalam waktu dekat akan kita bawa ke Rumah Sakit Jiwa Jambi untuk dilakukan pengecekan kejiwaannya, “ ungkap Kapolsek.
Kapolsek juga menyebutkan bahwa tersangka akan dikenakan pasal 338 KUHP jo 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

”Untuk Tahap awal kita akan periksa saksi-saksi terlebih dahulu, untuk tersangka kita masih mintai keterangan,” tandasnya

Pantauan Jambi Ekspres (grup METRO SIANTAR) dilapangan setelah kejadian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof DR HM Khatib Quzwain Sarolangun. Dan semalam juga mayatnya langsung dibawah ke Desa Taman Bandung.

Sementara itu, pengamat hukum Musri Nauli SH mengatakan, kejadian pembunuhan yang melibatkan keluarga ini bisa diminimalisir. Bila ada komunikasi yang baik dalam keluarga. “Dan agar kejadian ini tidak terulang lagi, bisa dilakukan dengan memberatkan hukuman pelaku,” tuturnya

http://www.metrosiantar.com/2015/02/17/178989/kepala-istri-ditebas-lalu-ditenteng-sambil-berjalan/

opini musri nauli : Logika Berfikir Putusan Praperadilan

Diibaratkan pertandingan, pluit panjang sudah dibunyikan. Pemain sudah memberikan pandangannya baik yang suka maupun yang menggerutu. Hasil pertandingan sudah diketahui.

Namun pertandingan yang baik tetap memberikan inspirasi kepada seluruh pemain, penonton dan pengamat. Pertandingan yang dilakukan dengan tidak baik akan memberikan penilaian kepada wasit. Penonton akan menuduh wasit tidak mengerti tatacara pertandingan. Penonton protes dan akan memberikan “penilaian tersendiri” cara wasit memimpin pertandingan.

opini musri nauli : CARA MEMBACA PUTUSAN PRAPERADILAN

Hiruk pikuk politik pengangkatan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) merembet ke dunia hukum. Penetapan tersangka korupsi oleh KPK kemudian mendorong keinginan BG untuk mempersoalkannya di Pengadilan. Mekanisme yang ditempuh adalah Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

opini musri nauli : SESAT PIKIR HAM

Dalam tulisan yang disampaikan M. Farisi (Baca Farisi) dengna judul HAM Kebablasan Dunia Barat vs Islam memantik perhatian penulis. Dengan dua kata penting “HAM kebablasan” dan HAM kebablasan dunia Barat”. Dua kata itu kembali mempersoalkan “HAM kebablasan” dan HAM kebablasan dunia barat’.

opini musri nauli : Polemik Praperadilan

Ketidakadilan yang menyentuh perasaan

tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat (Hodi inihi cras tibi)

Apabila kita lihat dari sejarah lahirnya praperadilan, maka praperadilan adalah mekanisme yang menilai pelaksanaan upaya paksa yang diberikan oleh aparatur penegak hukum tersebut. Atau dengan kata lain, praperadilan memeriksa upaya paksa telah sesuai dengan hukum.

Masuk Kategori Hitam, Izin RSUD Raden Mattaher Jambi Dapat Dicabut Dan Pejabatnya Dipidanakan

KOTAJAMBI(SR28) - Dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Radden Mattaher Jambi dalam kategori 'hitam' (terburuk) mengenai persoalan pencemaran lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup, hal ini mendapat tanggapan dari seorang Penggiat Lingkungan Hidup serta Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi, Musri Nauli.

Musri mengatakan," Setiap aktivitas badan usaha yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat lainnya harus dipastikan dengan sertifikat 'Amdal/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan'.  Jika ternyata aktivitas dari rumah sakit itu bermasalah, maka bisa dicabut izinnya," jelas salah satu petinggi Walhi Jambi ini, melalui sambungan telepon, Selasa (03/02) siang.

Jadi, sambung penjelasan Musri, apabila sebuah badan usaha mengeluarkan limbah, maka harus mengembalikannya sesuai dengan fungsinya lagi, baik itu berupa air, warna, udara, dan sebagainya.

Kemudian, lebih dalam Musri menyebutkan, masyarakat dapat meminta ganti rugi atas kejadian tersebut. Misalnya, sebut beliau, rumah sakit telah membuang limbah ke sungai dan membuat sungai tercemar hingga menyebabkan masyarakat terkena gatal-gatal, maka pihak rumah sakit harus bertanggung jawab untuk memberikan pengobatan.
Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, dirinya juga memaparkan, bahwa diatur tentang pemberian sanksi pidana penjara, denda, dan sebagainya, apabila memang terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pencemaran linkungan tersebut.

Ketika ditanya pewarta apakah saran untuk pihak pemerintah tentang RSUD tersebut, pria penggiat lingkungan hidup ini menjawab," Segeralah cek pengolahan limbah di rumah sakit tersebut agar sesuai dengan aturan seharusnya. Kalau tidak, izin dari rumah sakit tersebut dapat dipersoalkan dan masyarakat bisa menggugat ke ranah hukum."

http://sr28jambinews.com/?/baca/19740/Masuk-Kategori-Hitam,-Izin-RSUD-Raden-Mattaher-Jambi-Dapat-Dicabut-dan-Pejabatnya-Dipidanakan.html#.VWXQeNxKXwI

350 Ribu Hektar Lahan Gambut di Jambi Kritis

Liputan6.com, Jambi - Wahana Linkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jambi menyatakan, 50 persen lahan gambut di Provinsi Jambi dalam kondisi kritis akibat kebakaran dan alih fungsi hutan.

opini musri nauli : MITOLOGI JAWA DALAM KEPEMIMPINAN JOKOWI

Dunia politik di Indonesia dilanda gonjang-ganjing. Penetapan sebagai tersangka kepada Komjen Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri oleh KPK menimbulkan persoalan ketatanegaraan. DPR yang telah menyetujui kemudian “mendesak” sekaligus mengancam agar melantik calon Kapolri yang telah diusulkan oleh Presiden Jokowi. Ancaman tidak main-main. Menggunakan hak interpelasi, bola ini bisa menggelinding menjadi persoalan “impeachment”. Suara yang sama disampaikan oleh PDI-P sebagai partai pengusung utama Jokowi

Sementara Presiden Jokowi harus memperhitungkan dampak “dilantik” atau tidaknya BG sebagai calon Kapolri.

opini musri nauli : ADU STRATEGI JOHAN BUDI DAN BOY AMAR

Ketika penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK, ada desahan “nada tegas” dan mengernyitkan “ancaman perang” terhadap “tuduhan korupsi” kepada calon Kapolri. Nada ini kemudian “diulang” dalam kesempatan terpisah oleh AS agar Presiden Jokowi tidak melantik BG dan menyampaikan isyarat tidak main-main dengan mengeluarkan kata-kata “itu pesan dari KPK”.

Entah bermaksud menilai pengucapan kata-kata dari Ketua KPK, nada garang sebagai ciri khas dari Abraham Samad (AS) kemudian memantik reaksi politik yang panjang. Dunia politik kemudian dihebohkan dan mulai genderang perang terhadap pemberantasan korupsi.