15 Februari 2014

opini musri nauli : MITOLOGI GUNUNG KELUD





Malam tadi, penulis bertemu dengan sahabat lama dari Kalimantan Timur. Secara sekilas, dia menceritakan “sedikit' tentang Gunung Kelud dari pendekatan mitologi Jawa.

opini musri nauli : MEMILIH DAN TIDAK MEMILIH ADALAH HAK


Dalam sebuah pemberitaan online, adanya wacana “mempidanakan” penganjur “golput”.

Tema ini sangat serius. Selain digagas anggota DPR juga menggelinding di pemikiran Ketua KPU.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, menerangkan bahwa penganjur golput masuk dalam tindak pidana. Pernyataan ini juga diamini oleh Komisioner lainnya.

opini musri nauli : Kesalahan Singapura dan Indonesia dalam kasus Usman harun



Hubungan antara Singapura dan Indonesia akhir-akhir ini “cukup panas”. Hubungan ini dipicu ketika Indonesia melayari kapal perang dengan nama Usman Harun.

13 Februari 2014

opini musri nauli : Seloko adat dalam putusan MK



SELOKO ADAT DALAM PUTUSAN MK

Hari ini Mahkamah Konstitusi telah memutuskan UU No. 4 Tahun 2014 berasalkan Perpu No. 1 Tahun 2013. Putusan MK penting untuk dicermati sebagai pembelajaran dan pandangan konstitusi terhadap Perpu No. 1 Tahun 2013.

10 Februari 2014

opini musri nauli : DUA PEREMPUAN DALAM DUA DIMENSI


 
Dalam kurun akhir-akhir ini kita menyaksikan dua perempuan yang mengalami proses hukum yang panjang. Keduanya menimbulkan polemik, mempersoalkan hukum dan tentu saja menarik untuk didiskusikan sebagai bagian dari pengetahuan hukum didalam melihat pandangan hakim didalam memutuskan perkara.

Keduanya adalah Schapelle Leigh Corby dan Prita Mulyasari.

09 Februari 2014

opini musri nauli : POLEMIK TAN MALAKA


Orang boleh pandai setinggi langit,
tapi selama ia tidak menulis,
ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah.
Menulis adalah bekerja untuk keabadian
(Pramudya Ananta Toer)


Akhir-akhir ini kita membaca berita tentang pembubaran diskusi pembahasan buku Tan Malaka. Diskusi diharapkan dapat melihat secara utuh pemikiran Tan Malaka, salah seorang tokoh politik yang selalu menimbulkan polemik.

opini musri nauli : STRATEGI AUSTRALIA “MEMBEBASKAN” CORBY



Schapelle Leigh Corby, terpidana kasus narkoba asal Australia kemudian bebas bersyarat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Corby melalui Keppres No 22/G Tahun 2012 sehingga perempuan Australia mendapat pengurangan hukuman menjadi 15 tahun. Dalam kurun waktu 2006-2011, Corby juga pernah mendapatkan remisi sebesar 25 bulan.

Corby menjadi sorotan media Australia sejak dia ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada 2004, karena kedapatan membawa ganja seberat 4,1 kilogram. Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara terhadap Corby.

07 Februari 2014

opini musri nauli : JANGAN MENYERAH



JANGAN MENYERAH

Ketika nama saya diumumkan sebagai Advokat dari petinggi negeri di media online, reaksi bermunculan. Sebagian berpendapat, profesi advokat memang mengharuskan “memberikan bantuan hukum” kepada siapapun. Sebagian ada yang berpendapat lain. Mulai mempertanyakan “sikap kritis” saya. Ataupun mulai meragukan sikap saya.

06 Februari 2014

opini musri nauli : RUU KUHAP DALAM POLEMIK


Dunia hukum geger. RUU KUHAP yang “sedang dibicarakan” di parlemen membuat para pihak mulai berseteru. Pihak DPR menganggap RUU KUHAP diusulkan oleh Pemerintah sehingga “mereka berkewajiban” untuk membahasnya.

Sementara dari pihak Pemerintah, mulai “melemparkan” tanggung jawab. Pihak Menkopolkam yang disampaikan oleh Djoko Suyanto menganggap bahan yang dikirimi ke DPR telah “disinkronisasikan” oleh Mewankumham. Sementara Denny Indraya sebagai Wamenkumham menganggap “usulan ini sudah disusun lebih dari 10 tahun.

Musri Nauli Menjadi Pengacara Syahrasadin

JAMBI - Advokat kondang Musri Nauli resmi menjadi pengacara mendampingi Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Jambi Syahrasadin. Surat kuasa sudah ditandatangani oleh Syahrasadin, Rabu (4/2/2014).


"Tadi sudah ditandatangani surat kuasanya," ujar Musri Nauli kepada Berita3jambi.com.


Syahrasadin meminta bantuan pendampingan hukum Musri Nauli terkait kasus dana Kwarda Pramuka dan Perkempinas yang tengah membelitnya.

Sebenarnya, kata Musri, pembicaraan mengenai pendampingan ini sudah berlangsung cukup lama. Namun, hari ini surat kuasanya baru ditandatangani Syahrasadin yang juga menjabat Sekda Provinsi Jambi ini.