Secara umum, Hukum adalah seperangkat norma yang menjadi keputusan adat. Ada juga yang menyebutkan “mengatur perilaku dan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi”.
Sifat Penting hukum adat adalah hukum yang bersifat tidak tertulis. Walaupun kemudian sekarang sudah banyak kemudian ditetapkan didalam Peraturan Desa ataupun Peraturan Adat.
“Bapak tanggal 4-5 di bandung, bang”, kata orang dekat Al Haris. Saat itu kami sedang duduk di Pinggir jalan. Sembari menunggu Al Haris Bertemu dengan Dirjen PSKL dan Direktur Eknas Walhi dan Direktur Walhi Jambi. Makan pagi di tepi Sungai Batanghari.
Sembari menggangguk aku cuma diam.
Akhir-akhir ini, keluhan pengguna kendaraan terhadap jalur maut angkutan batubara mewacana di publik.
Kekesalan begitu terasa. Berbagai umpatan menghinggapi linimasa.
Akhir-akhir ini tema pertalite memantik wacana publik.
Keinginan Pemerintah yang sedang menggodok Aturan soal pembatasan pembelian BBM jenis pertalite dan Solar memang menarik perhatian publik.
Akhir-akhir ini, Partai politik kembali menatap Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan 27 November 2024.
Ketentuan ini telah tegas dicantumkan didalam Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Penyenggaraan Pemilu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Dalam Acara KNLH Walhi (semacam Rapimnas) Para Pemimpin Walhi se Indonesia, setiap para pembicara selalu menyelipkan pantun-pantun.
Baik pantun yang disusun dan kemudian dibaca didalam kata sambutan. Maupun didalam dialog disela-sela kegiatan.
Rasanya menikmati sensasi mudik di Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari makanan. Makanan yang kaya rempah.
Setelah dari Padang menuju ke Painan, biasa dikenal “Muara”, berjejer makanan yang menjadikan Kepala Ikan sebagai “simbol”. Gulai Kepala Ikan Karang.
Selain diatur didalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, Hukum adat juga telah lama dipraktekkan didalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri. Terutama berkaitan dengan hak atas tanah.
Putusan Mahkamah Agung No.222 K/Sip/1954 tegas menyebutkan “Menurut hukum adat di Kayu Agung Palembang, kesaksian kepala marga bukanlah suatu syarat mutlak untuk sahnya jual beli suatu toko.
Ketika saya melihat tayangan peristiwa “penggebrekkan” istri ke hotel dan menangkap basah sang suami dengan seorang Perempuan bukan istrinya di media sosial, suara kemudian menjerit-jerit melihat kelakuan sang suami.
Suara “Selingkuh” terdengar nyaring disela-sela tayangan video.
Tiba-tiba Indonesia kehilangan “Guru Bangsa’. Sebuah keteladanan yang tiada putus disebutkan.
Membicarakan Buya Syafii terbayang akan kesederhanaan, keteladanan bahkan rasa decak kagum atas semangat tentang Indonesia.