opini musri nauli : PEMBUBARAN AHMADIYAH DAN KEBEBASAN BERIBADAH Catatan Hukum Berkaitan dengan Kebebasan Beragama (freedom of religion)

Nasib Ahmadiyah “ditentukan” habis lebaran ini. Dalam “polemik” akhir-akhir ini, diskusi mengenai nasib Ahmadiyah ditentukan. Apakah “dibiarkan” atau “dibubarkan”. 

opini musri nauli : OPEN HOUSE

Tiba-tiba istilah "open house" menjadi istilah penting disaat salah seorang peserta "open house" tewas. 

Sebagai korban yang tewas saat antri di istana, dugaan, intrik, gosip, tidak dapat dihindarkan. 

opini musri nauli : ETIKA PRAJURIT BERDEMOKRASI

Akhir-akhir ini kita mengikuti diskusi tentang opini Kol. Adji Suaji. Seorang perwira menengah di angkatan laut. Yang ditulisnya tidak Ada yang istimewa selain dari "lambannya" SBY dalam memimpin Republik ini. 

opini musri nauli : PERNIK- PERNIK LEBARAN

Membicarakan lebaran serasa tidak lengkap tanpa membicarakan berbagai pernik-perniknya. Pernik-pernik itu bail sebelum berakhirnya Ramadhan, Saat lebaran tiba maupun pasca lebaran. 

opini musri nauli : MUDIK DAN SEPEDA MOTOR

Membicarakan mudik tanpa membicarakan sepeda motor serasa tidak lengkap. 

opini musri nauli : Lebaran Dan Makna Fitri

Usai Sudah diskusi Ramadhan, sebuah self defensif didalam mengharungi hidup didalam menolak godaan berbuat jahat. 

opini musri nauli : Tradisi Mudik

Dari ranah sosiologi terlalu sayang dilewatkan. 

Sakit, Fanny Dibantarkan

Sakit, Fanny Dibantarkan

Polisi Dinilai Pilih Kasih

JAMBI - Fanny Setiawan, anak Wali Kota Jambi Bambang Priyanto yang tersangkut kasus narkoba tidak betah tinggal dalam tahanan. Baru 12 hari mendekam dalam tahanan Polda Jambi, Fanny mengeluh sakit. Sejak Sabtu (4/9) lalu, dia dibantarkan (dirawat inapkan) di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi.

Pembantaran dilakukan, karena Fanny harus menjalani perawatan rumah sakit akibat sakit yang dideritanya. Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah, saat dikonfirmasi kemarin (6/9), mengatakan, Fanny dibantarkan Sabtu (4/9) lalu sekitar pukul 20.00. “Dia mengeluh sakit dan ngilu pada bekas luka di kaki dan bahunya,” katanya.

Menurut Almansyah, sekitar lima bulan lalu, Fanny pernah mengalami kecelakaan. Dalam kecelakaan itu, Fanny menderita patah kaki dan bahu. Bekas luka itulah yang saat ini kembali dirasakan nyeri dan ngilu oleh Fanny. Penyidik, kata Almansyah, sudah memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Fanny. “Dokter yang mengecek adalah Carles dan Budi,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan, dokter menyarankan Fanny dirawat di rumah sakit. Meski sudah diberi obat, namun Fanny masih tetap merasakan sakit. Atas dasar itulah, kata Almansyah, penyidik mengeluarkan surat perintah pembantaran pada Fanny. “Dia (Fanny, red) dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi,” kata mantan Kabid Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jambi itu.

Dia melanjutkan, meski dirawat di rumah sakit, Fanny tetap mendapat penjagaan oleh polisi. Ditanya mengenai batas waktu pembantaran, Almansyah hanya mengatakan hingga Fanny sembuh. Sementara itu, tiga rekan Fanny, yaitu Arifin Kho, Ahmad Mustafad, dan Sonny Hendryanto, masih mendekam di tahanan Mapolda Jambi. Saat ini, kata Almansyah, pemeriksaan sudah hampir selesai. Secepatnya, penyidik akan melimpahkan berkas perkara keempat tersangka tersebut ke kejaksaan.

Almansyah juga menegaskan, pembantaran Fanny itu tidak akan mengurangi masa penahanannya. “Jadi, setelah pembantaran selesai, hitungan masa penahanannya baru dimulai lagi,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kompol dr Yandiko, membenarkan Fanny dirawat di sana. Menurut dia, di dalam ruangan tempat Fanny dirawat ada petugas dari Dit Narkoba yang menjaganya. Senada dengan Almansyah, Yandiko mengatakan Fanny dirawat karena mengalami sakit pada bagian tulangnya. Kondisi Fanny saat ini sudah mulai membaik dari sebelumnya.

Di bagian lain, keputusan Polda Jambi membantarkan Fanny itu dinilai kalangan praktisi hukum sebagai salah satu bentuk perbedaan perlakuan polisi. Salah seorang praktisi hukum Jambi, Musri Nauli, mengatakan itu bisa saja menjadi salah satu bentuk pilih kasih penyidik. “Sekarang kita lihat. Apakah kalau tahanan lain bisa dengan semudah itu dibantarkan?” katanya.

Meski begitu, pria yang biasa disapa Nauli ini mengatakan keputusan pembataran itu merupakan wewenang dari dokter yang memeriksa. Apakah yang bersangkutan perlu mendapat perawatan atau tidak. Nauli hanya berharap, polisi tidak terlalu bersikap pilih kasih.

“Kalau pilih kasih pasti tetap ada, tapi maksud saya jangan terlalu berlebihan,” katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, kasus ini harus bisa naik hingga ke meja hijau. Itu sebagai bukti kalau polisi serius menangani kasus yang melibatkan anak Wali Kota Jambi tersebut.

“Bagaimana hasilnya nanti di persidangan itu soal lain. Yang jelas harus naik (ke persidangan,red). Jangan berhenti di tengah jalan,” tegasnya.

Fanny bersama tiga temannya ditangkap tim UKL I operasi Cipta Kondisi, Kamis (19/8) bulan lalu, sekitar pukul 16.00, di sebuah ruko Jalan Husni Thamrin, depan mal Kapuk, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Dalam penggerebekan di ruko yang merangkap kantor CV Indo Jaya Pratama itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, berupa dua pirek kaca, satu buah bong (alat hisap sabu) dari botol kaca, enam mancis gas, satu tabung kaca besar, satu

dot karet, satu pipet plastik warna putih dan dua kertas timah rokok. (rib/can)

Ditulis oleh rib/can

Selasa, 07 September 2010 15:10

opini musri nauli : Perampokan ditinjau dari hukum pidana

Akhir-akhir ini “jantung” kita serasa copot mendengar berbagai peristiwa “perampokan” yang cenderung melewati akal sehat. 

“Rasa Aman” sebagai hak yang mendasar kemudian tidak ditemukan lagi. Rasa aman kemudian menjadi komoditas yang langkah dan sulit kita temukan. 

opini musri nauli : HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-MALAYSIA

Memanasnya hubungan diplomatik Indonesia - Malaysia sudah pada titik nadir. Eskalasi yang memanas bermula di tangkapnya pejabat Pemerintah Indonesia didalam wilayah Indonesia dan menyeret ke Malaysia kemudian memancing reaksi dari masyarakat Indonesia. 

Tidak perlu analisis yang dalam untuk menyatakan apakah Malaysia telah salah atau tidak melakukan perbuatannya. Tidak perlu diskusi panjang untuk menyatakan Malaysia telah “melanggar norma-norma internasional” yang terbukti mengganggap remeh Indonesia. 

Dan tidak perlu Mahkamah Internasional untuk menyatakan semuanya. Cukup kasat mata dari cerita-cerita di berbagai media massa dan Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR baru lalu. 

 PERSEPSI HUBUNGAN DIPLOMATIK 

 Sebagai negara serumpun (ujaran yang paling sering didengar), identitas Malaysia yang tidak bisa dipisahkan dengan Suku Melayu mempunyai sejarah yang panjang dengan Melayu Indonesia. Identitas Suku Melayu ini bahkan lebih mudah ditarik akar sejarah panjang dengan Kedatangan orang Minang pertama di Negeri Sembilan sekitar tahun 1467 M. 

 Orang Minang pertama yang datang di Negeri Sembilan tiba di Rembau adalah Datuk Lelo Balang bersama beberapa orang dari Batu Hampar, Mungkar, Simalanggang, Payakumbuh dan beberapa nagari lain di daerah Luhak 50 Koto (sekarang Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Kampar). 

Orang Minang kemudian mendirikan Kerajaan Negeri Sembilan dan rajanya pun didatangkan dari Kerajaan Pagaruyung, pertama Raja Malewar (1773-1795). Hubungan ini terus berlanjut. (www.sumbarprov.go.id). 

 Hubungan Melayu Malaysia-Indonesia dapat ditandai dengan simbol-simbol Kerajaan Malaysia yang secara prinsip tidak berbeda dengan simbol-simbol Kerajaan Melayu di Indonesia sebelum kemerdekaan. 

Bahkan simbol-simbol ini masih menjadi pengetahuan dan identitas yang paling khas yang menjadi pegangan masyarakat Melayu di Indonesia. Bacaan ini sekedar gambaran hubungan kekerabatan, persaudaraan, simbolis antara Melayu Malaysia dan Melayu Indonesia. 

Penulis tidak akan mengupas apakah Melayu di Indonesia merupakan saudara tua dari Melayu di Malaysia. 

Selain pembahasan itu tidak akan menyoroti persoalan ini, juga untuk memberikan pembahasan issu hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia. Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia yang khas dan kental membuat analisis Indonesia dan Malaysia sebagai saudara sudah tepat. 

Selain kultur, kekerabatan, simbol, agama, sejarah panjang persaudaran Indonesia – Malaysia selain merupakan aktor utama berdirinya ASEAN juga mempengaruhi kawasan selat Malaka sebagai daerah kawasan yang paling aman dari konflik dan pertarungan pertentangan di negara ASEAN. 

Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia juga menjadi pelajaran berbagai model penyelesaian konflik di berbagai kawasan dunia. 

 Sebenarnya issu-isu panas yang hampir bersinggungan dan mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia cenderung naik turun. 

Wilayah Kalimantan Utara yang “memancing marah” Soekarno adalah hubungan diplomatik yang paling keras dan menjadi catatan penting dalam perjalanan sejarah di Indonesia. 

Namun praktis setelah Presiden Soekarno, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia cenderung “tenang”. Riak-riak seperti “kasus TKI”, “perebutan pulau Sipadan-Ligitan”, menjadi wacana yang sempat memanas namun kemudian dapat diselesaikan dengan tenang. 

Istilah pepatah Melayu, “hangat-hangat tahi ayam”. 

 PERSEPSI EKONOMI 

 Sebagai bagian persemakmuran Inggeris (commonwealth), Malaysia berhasil melesat menjadi pemain ekonomi penting di kawasan Asia. 

Tingkat kemakmuran yang tinggi kemudian menarik minat menjadi tenaga kerja di Malaysia termasuk Indonesia dan Philipina. 

Tingkat kemakmuran yang tinggi selain juga adanya jaminan berbagai fasilitas kesehatan, tunjangan pendidikan dan tinggi perhatian Malaysia menghadapi era globalisasi. 

Petronas tahun 1970 “berguru” ke Pertamina, sekarang menjadi pemain penting. Logo Petronas menjadi wajah yang tidak asing dalam lomba bergengsi F1. Bahkan Sepang merupakan salah satu tempat putaran bergengsi. 

 Pertarungan Indonesia-Malaysia dalam perebutan negara produsen minyak sawit terbesar dunia. Tahun 2007, Malaysia mengklaim produksi minyak sawitnya 14 juta ton (waspada.co.id, 29 Agustus 2007). 

Ambisi ini kemudian dibuktikan Indonesia dengan areal pada tahun 2006 seluas 6,075 juta hektar dan produksi sebanyak 16,08 juta ton. 

Dan pada tahun 2020 ambisi ini akan meningkat dengan total produksi 40 juta ton dengan luas lahan seluas 9,7 juta hektar (Kompas 4 Juni 2010). 

 Walaupun kemenangan Indonesia bisa meraih sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun menimbulkan implikasi yang berbeda. 

Di Indonesia, justru dengan bertambahnya areal untuk perkebunan kelapa sawit menimbulkan konflik di berbagai tempat. 

Mulai dari persoalan lingkungan hidup, persoalan sosial, persoalan tanah, konflik horizontal hingga berbagai persoalan yang sampa sekarang praktis belum banyak diselesaikan. 

Dengan demikian, ambisi Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, praktis tidak memberikan dampak dalam perekonomian nasional dan memberikan kepastian terbukanya lapangan kerja yang mampu menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat. 

 Implikasi ini berbanding terbalik dengan Malaysia, yang dapat “menikmati” suksesnya ekspor minyak kelapa sawit dan mampu membuka lapangan kerja. 

Dengan demikian, selain sektor-sektor rumah tangga, Tenaga kerja dari Indonesia juga mengisi lapangan pekerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit. 

 

PERSEPSI POLITIK 

 Sebagai negara dalam abad modern, Indonesia terbukti mampu mengadakan Pemilu baik untuk memilih anggota Parlemen, Kepala Daerah, bahkan Pemilihan Presiden secara langsung. 

Terlepas dari berbagai peristiwa yang “bernuansa money politik”, prestasi politik di Indonesia jauh meninggalkan politik di Malaysia. Indonesia sudah terbukti sebagai negara yang menganut “pers bebas”, sebagai alat kontrol yang terbukti effektif mewarnai jagat politik, “kebebasan berorganisasi”, kebebasan mengemukakan pendapat”, dan berbagai pranata-pranata politik sebagai identitas negara modern yang mengagung-agungkan demokrasi. 

 Kondisi ini berbanding terbalik di Malaysia. Pers yang cenderung masih “disensor”, masih berlakunya Internal Security Act/ISA (Semacam UU Subversif), partai yang masih berkutat kepada “paper union”, dan masih terdengarnya “kongkalikong” antara penguasa didalam mengelola pemerintahan. 

Bahkan praktis, issu SARA yang menempatkan diskriminasi “Melayu” sebagai kasta yang paling tinggi dan “diproteksi” sebagai simbol negara Malaysia. Praktis dikatakan, suasana dan iklim politik di Malaysia, tertinggal 20 tahun dari Indonesia (dalam cengkraman orde baru). 

 Sehingga pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia yang meminta Pemerintah Indonesia agar dapat “menertibkan demonstran” adalah teriakan di siang bolong dan ditangkap masyarakat Indonesia, sebagai “teriakan” yang tidak mengikuti perkembangan politik di Indonesia. 

 CATATAN PENTING 

 Menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana menyikapi hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia ?. 

Berangkat dari berbagai pertimbangan diatas, maka dapat dikategorikan, harusnya dibangun hubungan diplomatik yang sejajar yang saling “menghormati”, “menghargai” dan toleran.

 Hubungan diplomatik dapat dilakukan apabila adanya “leadership” yang kuat dari para diplomat dalam mewujudkannya. “Leadership” yang kuat dapat kita teladani dari perjalanan panjang sejarah Menteri Luar Negeri Indonesia. 

 Kita masih ingat sepak terjang diplomasi Menteri Luar Negeri Sutan Syahrir dan Agus Salim dalam periode revolusi genting Indonesia dalam berbagai perjanjian dengan Belanda, atau “kehandalan” Mr. Roem, “Si Kancil” Adam Malik, atau konsepsi “Wawasan Nusantara” terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia Mukhtar Kusumaatmaja, “Si juru damai” Ali Alatas. 

 Nama-nama yang disebutkan baik bertindak sebagai Menteri Luar Negeri maupun mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional, membuat nama Indonesia menjadi perbincangan internasional. 

Kita akan mudah mengingat, Indonesia sebagai penggagas KTT Non Blok, upaya “cerdas” dalam menterjemahkan UUD 1945 dalam slogan “bebas aktif”, “negara-negara OPEC, OKI, “pioneer” ASEAN dan berbagai perbincangan internasional yang menempatkan Indonesia dihormati. 

Dihormati Indonesia dalam kancah internasional membuat hampir praktis, tidak adanya memanas hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia. 

Dihormati Indonesia juga menyebabkan Indonesia dapat menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan dan berbagai “riak-riak” dengan berbagai negara.

 http://belanegarari.wordpress.com/2010/09/08/hubungan-diplomatik-indonesia-malaysia/#more-959