opini musri nauli : CATATAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN

Musim hujan telah tiba beberapa hari sebelum kedatangan Jokowi. Musim hujan kemudian menimbulkan udara yang cerah di langit Jambi.

Namum melupakan kebakaran dan asap tahun 2015 adalah kesalahan yang tidak pantas kita ulangi. Catatan hokum menggambarkan bagaimana pola dan upaya sistematis untuk menutupi kejahatan kebakaran dan melepaskan tanggungjawab korporasi berhasil saya tuliskan.

opini musri nauli : HATE SPEECH DAN KETAKUTAN AKAN BAYANG-BAYANG

Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau ‘hate speech’ (Surat Edaran) menimbulkan polemic. Sebagian berpendapat, Surat Edaran hanyalah menegaskan pelaksanaan “hate speech” yang sudah diatur didalam berbagai peraturan (KUHP dan UU ITE).

opini musri nauli : Cara Menghitung kebakaran hutan dan lahan

Beberapa waktu yang lalu, DPC PERADI Jambi menerima pengaduan dari Walhi Jambi dan KKI Warsi yang tergabung didalam #jambiberasap# tentang kebakaran hutan dan lahan yang massif terjadi 3 bulan terakhir. DPC PERADI Jambi kemudian menentukan sikap untuk menerima pengaduan dari kelompok masyarakat (claas action) untuk menggugat perusahaan yang dianggap bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan lahan (kahutla).

YANG HARUS DIBAYAR PERUSAHAAN

Ada dua yang harus dibayar oleh perusahaan. Pertama kerugian dan Biaya pemulihan 


http://www.channelnewsasia.com/news/video/south-sumatra-residents/2173628.html

opini musri nauli : Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran tahun 2015 memasuki tahun kelam indeks mutu udara di 5 Provinsi. Selama dua bulan Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng dan Kalbar ditutupi asap. Hingga Oktober 2015, berdasarkan citra satelit WALHI mencatat terdapat sebaran kebakaran 52.985 hektar di Sumatera dan 138.008 di Kalimantan. Total 191.993 hektar. Indeks mutu lingkungan hidup kemudian tinggal 27%.

opini musri nauli : Apakah kebakaran merupakan bencana ?

Akhir-akhir ini kita kemudian memasuki pertanyaan penting. Apakah Kebakaran merupakan bencana atau tidak ?

Walhi Minta Pemprov Jambi Tetapkan Asap Jadi Siaga Nasional

VIVA.co.id - Kabut asap di Provinsi Jambi, semakin parah. Bukannya berkurang, tiap hari jarak pandang semakin pendek dan tingkat  Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Jambi semakin berbahaya. Akibatnya, jadwal penerbangan di bandara Jambi terganggu, dan sekolah diliburkan.

opini musri nauli : Muara Sabak dalam Catatan Sejarah

Kebakaran dan asap tahun 2015 tidak dapat dilepaskan dari Tanjung Jabung Timur beribukota Muara Sabak. Muara Sabak merupakan nama tempat di hilir dari berbagai muara Sungai yang ada di Jambi.

Dalam catatan berbagai catatan sejarah, nama Sabak lebih sering dicatat dengan istilah kata “Zabag”. Dengan jernih Budihardjo didalam bukunya “Perkembangan ekonomi masyarakat daerah Jambi- studi pada masa Kolonial” menerangkan “Sungai Batanghari kemudian mengilir hingga Muara Zabag dari hulu Tanjung Samalindu. Berita Arab juga menyebut nama “Zabag” yang identik dengan “Muara Zabag”.

opini musri nauli : SLAMET SIBARIANG – Der excellent

Saya mendapatkan kabar duka kepergian Slamet Sibariang ketika sedang berada di luar kota Jambi. Kekagetan itu didasarkan kepada kepergian beliau di tengah berbagai persoalan kompleks hukum pidana dan berbagai derita penyakit yang diterima oleh beliau.

opini musri nauli : MENCARI WAKIL TUHAN

MENCARI WAKIL TUHAN

Musri Nauli¹

Abstraksi

Didalam Konstitusi, posisi MA dihormati. Konstitusi juga memberikan “perhatian” terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Seorang hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang diwujudkan dengan berbagai symbol.

Namun dalam pola rekrutmen dan berbagai putusannya belum mampu menjawab kebutuhan. Diperlukan cara rekrutmen yang luar biasa untuk mencari seorang hakim yang agung

The Constitution Of Indonesian to respect Supreme Court. The Constitutution to attention judicial power to independent. A Judge have integrity and personality to various symbol-syimbol.

However, recruitment and various decision not enough to needs.

Be required mechanism exceptional to searching a judge

Didalam Konstitusi, posisi Mahkamah Agung dihormati (MA). Pasal 14 ayat (1) Konstitusi menegaskan “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.