opini musri nauli : Kami Belajar dari rakyat

KAMI BELAJAR DARI RAKYAT !!!

Catatan Kritis Pertemuan Workshop Lembaga Hutan Desa

Bangko, 23 – 24 April 2014

Entah berapa kali mesti saya jelaskan, saya harus belajar dari rakyat bagaimana memandang alam. Bagaimana memandang hutan. Bagaimana mengelola alam. Bagaimana rakyat patuh terhadap hukum adat mereka sendiri.

Ya. Rasa kesal itu terus saya rasakan.

opini musri nauli : SIAPA YANG BERKUASA DI DUNIA ?

Lepaskan sejenak issu politik nasional kontemporer. Lupakan sebentar issu Pilpres dan koalisi yang hendak dibangun. Mari tengadahkan ke dunia global. Mari kita lihat bagaimana cara menaklukan dunia.

Ya. Itu tema yang selalu menarik perhatian kita. Perhatian dan impian bagaimana kita menguasai dunia.

opini musri nauli : KOALISI PARTAI ISLAM ?

Akhir-akhir ini kita disodori berita berkumpulnya partai-partai Islam (PKB, PAN, PKS dan PPP). Berita ini sekaligus konfirmasi partai-partai Islam yang hendak mengusung calon Presiden sendiri untuk menandingi kepopuleran Jokowi (diusung PDI-P) dan Prabowo (diusung oleh Partai Gerindra).

Pentingnya mengusung koalisi partai Islam selain memang suara yang diraih oleh partai-partai Islam cukup menjanjikan (PKB 9,30%, PAN 7,50%, PPP 6,70% dan PKS 6,90%. Hasil penghitungan suara cepat/Quick count. Data resmi dari KPU diperkirakan tidak jauh berbeda).

opini musri nauli : MEMBACA KOMITMEN APP DALAM KONTEK PENGELOLAAN SDA

MEMBACA KOMITMEN APP DALAM KONTEK PENGELOLAAN SDA[1]

Pada awal bulan Februari tahun yang lalu, APP mendeklarasikan kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy/FCP) yang mencakup (a) moratorium logging, (b) memastikan asal kayu (termasuk pemasok), (c) penyelesaian konflik.

opini musri nauli : REFLEKSI PEMILU 2014

Usai sudah Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya, DPRD Propinsi, DPR-RI dan DPD. Sembari menunggu penghitungan resmi dari KPU sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan suara yang bisa diraup oleh masing-masing kandidate, berbagai lembaga survey penghitungan cepat (quick count) telah merilis analisis dan prediksi masing-masing Partai.

opini musri nauli : PANDANGAN KONSTITUSI TERHADAP NOTARIS (Studi Kasus Putusan MK terhadap Notaris)

PANDANGAN KONSTITUSI TERHADAP NOTARIS

(Studi Kasus Putusan MK terhadap Notaris)¹

Musri Nauli²

Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak

(justice delayed justice denied),”

Abstraksi

The Constitutional Court of the Republic of Indonesian cancel article 66 Law No. 30 of 2004.

Act of Notary. The Constitutional Court of the Republic of Indonesian declare article 66 act of Notary contrary to the principle equality before the law.

Consideration The Constitutional Court of the Republic of Indonesian interesting to view to how configuration right to refuse following the decision the Constitutional Court of the Republic of Indonesian

opini musri nauli : Pengadilan Khusus

Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau atau menjamin ditaatinya hukum materil¹

MEMAHAMI PEMIKIRAN PATRIALIS AKBAR

 

Usai sudah persidangan terhadap Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. MK sudah menyatakan pasal ini bertentangan dengan konstitusi sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat.

Terlepas dari putusan ini, ada yang menarik perhatian penulis. Selain melihat pertimbangan hakim, penulis menyoroti pemikiran Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki alasan berbeda (concurring opinion) dan Pendapat berbeda (DISSENTING OPINION) Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

opini musri nauli : AKU DIPAKSA MEMILIH JOKOWI

Judul ini sengaja saya tulis untuk memprovokasi para jokowers atau anti jokower. Sungguh. Dengan kesadaran yang paling dalam, saya memang dipaksa memilih Jokowi.

Lalu apakah saya silau dengan hasil-hasil survey ? Atau memang Pemilu memang tidak luber lagi. Ah. Entahlah. Yang pasti saya dipaksa memilih Jokowi.

opini musri nauli : RPP GAMBUT “PELANGGARAN KONSTITUSI” OLEH PRESIDEN

Entah untuk mengakhiri Pemerintahan dengan manis, Presiden SBY mengeluarkan RPP TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT (dibaca RPP Gambut). RPP merupakan turunan dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009).