Musri Nauli: Tangkap elitnya

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI - Maraknya perburuan liar terhadap Harimau Sumatra menjadi PR bersama bagi seluruh komponen provinsi Jambi. Apalagi, sebagai hewan yang dilindungi, Harimau Sumatra banyak mendiami kawasan hutan di Provinsi Jambi.

opini musri nauli : Adu "Modal" Kandidat BH-1

•   
•  

Jambi. Dua orang kandidat calon gubernur (Cagub) Jambi yaitu incumbent Drs. Hasan Basri Agus (HBA) yang saat ini masih menjabat Gubernur Jambi dan kompetitornya Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Zumi Zola Zulkifli, ternyata memiliki kekayaan yang nyaris sama, yakni berkisar tiga miliar rupiah. Berdasarkan data yang diperoleh DetakJambi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), HBA tercatat melaporkan kekayaannya pada 27 Maret 2010 dengan total harta kekayaan sebesar Rp. 3.407.649.513,-. Sedangkan Zumi Zola, tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 4 Desember 2010 dengan total kekayaan mencapai Rp. 3.283.018.115,-.

opini musri nauli : RASIONALITAS PILKADA LANGSUNG

Akhir-akhir ini gegap gempita politik Indonesia kontemporer dihebohkan dengan RUU Pilkada yang beralih dari “pilkada langsung” menjadi pilkada dipilih DPRD”. Saya berusaha memahami alur pikiran penggagas dan pendukung pilkada dipilih DPRD.

Ada dua kutub alasan pilkada dipilih DPRD. Alasan pertama “mengingat biaya politik tinggi”. Alasan kedua “Pilkada langsung telah memecah belah masyarakat dan berpotensi timbulnya perpecahan'.

opini musri nauli : KESOMBONGAN INTELEKTUAL

Pilpres 2014 telah berlalu. Suasana hiruk pikuk yang mewarnai pilpres memberikan banyak pelajaran. Baik kepada pendukung Prabowo-Hatta ataupun Jokowi-JK.

Namun tentu saja pilpres tidak boleh berlalu begitu saja. Pembelajaran pilpres tidak boleh hanya sekedar pengetahuan segelintir orang. Pembelajaran pilpres harus menjadi pembelajaran kita semua.

opini musri nauli : ROBOHNYA SEKOLAH KAMI

Berita “ambruknya sekolah SD 164/IV Jambi Timur” menyentak nurani kita. Dari peristiwa terdapat 14 siswa yang menderita luka-luka yang dibawa ke rumah sakit.

Sekolah yang dibangun sejak tahun 1981 sama sekali belum pernah mengalami perbaikan kecuali “cuma mengganti seng” dan membuat jalan berupa papan.

opini musri nauli : ADA APA DENGAN ORGANISASI ISIS ?

Menarik tema yang ditawarkan berbagai kalangan mengenai organisasi ISIS (yang mengaku mendirikan organisasi islam dengan model sentrum dunia). Dari berbagai pendapat yang penulis baca, “kesan' yang ditimbulkan adalah membicarakan ISIS sebagai organisasi Islam yang hendak mendirikan negara islam ataupun negara yang berasaskan islam.

Titik sentuh menggunakan konstitusi, hak asasi dan konsep “pemikiran”. Penulis tertarik menyandingkan pendekatan yang digunakan sebagai alas membedah konsep ISIS itu sendiri.

opini musri nauli : TEROR PANSUS DAN KOALISI PARLEMEN

Pilpres sudah usai. Tanggal 9 Juli 2014, rakyat sudah menentukan aspirasinya politiknya. Terlepas dari berbagai evaluasi dari partai-partai, hasil yang diterima partai cukup mengejutkan.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memperoleh 109 kursi. Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 91 kursi. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memperoleh 73 kursi. Partai Demokrat memperoleh 61 kursi. Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 49 kursi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 47 kursi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 40 kursi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 39 kursi. Partai Nasdem memperoleh 35 kursi

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memperoleh 16 kursi.

opini musri nauli : AHLI DI MK

Dalam persidangan pilpres 2014, para pihak menghadirkan ahli. Dari pihak pemohon diantaranya dihadirkan Yusril Ihza Mahendra (YIM), Margarito Kamis, Imron Putra Sidin (IPS). Sedangkan dari KPU dihadirkan Harjono (mantan hakim MK). Dan dari pihak Jokowi diantaranya menghadirkan Saldi Isra.

opini musri nauli : MAKNA DEMOKRASI INDONESIA

Sidang di MK dalam perselisihan pilpres 2014 meninggalkan pertanyaan penting. Bagaimana pelaksanaan Pilpres 2014 di sebagian besar di Papua dan Papua Barat dengan sistem noken ?

opini musri nauli : Ancaman Karst di Hulu Sungai Batanghari

Sebelum lahirnya UU No. 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, di daerah hulu[1] Sungai Batanghari[2], masyarakat mengenal Dusun sebagai pemerintahan terendah (village government). Dusun terdiri dari beberapa kampung. Mengepalai Kepala Dusun adalah Depati. Dibawah Depati adalah Mangku. Dusun-dusun kemudian menjadi Margo. Pembagian kekuasaan dalam negeri atau dusun di daerah hulu adalah bathin dengan gelar Rio, Rio Depati atau Depati, di daerah hilir penguasanya adalah Penghulu atau Mangku dibantu oleh seorang Menti (penyiar, tukang memberi pengumuman[3]