opini musri nauli : KISAH PADI DAN HANDPHONE

Lha, apa pula hubungan Padi dan handphone (HP) ?. Apakah padi akan tumbuh apabila dihubungkan dengna HP. Atau penjualan padi menggunakan HP.

Mari kita telusur kisah padi dan HP.

Dengan terburu-buru saya turun dari GRAB (angkutan aplikasi), sebuah perusahaan yang sukses “aneksasi” UBER baru-baru ini. Mengingat jam yang mulai larut, saya kemudian “bergegas” tanp ba-bi-bu.

opini musri nauli : HERO TO ZERO

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya KPK menahan Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli (ZZ). Proses panjang setelah peristiwa OTT KPK sejak 28 November 2017.

Bak istilah Melayu Jambi. “Drama telenovela”. Mendayu-dayu. Tidak lupa dibumbuhi air mata, teriakan panjang. Proses yang sempat memantik polemic, ketika ZZ sempat membuka acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi.

opini musri nauli : MENS SANO IN CORPORE SANO

  

MENS SANO IN CORPORE SANO

Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat

Betul yang disampaikan oleh photographer. Sebuah gambar mewakili seribu makna.

Lihatlah gambar Presiden Jokowi dengan kemeja belel “gaya Dilan” mengendarai motor Royal Enfield Bullet 350 cc bergaya chopper miliknya di jalan raya dari kantor Kecamatan Bantar Gadung dengan titik akhir Pesanggrahan Tenjo, Pantai Pelabuhan Ratu. Jarak tempuh jalur yang dilalui Jokowi dan rombongan sekitar 30 kilometer.

Karya Barbara Watson Andaya dan Kegembiraan Sebagai Pembaca

Ketika menerima undangan dari Seloko Institute yang menginisiasi bedah buku “To live as Brothers: Southeast Sumatra in The Seventeenth and Eighteenth Centuries” karya Prof. Barbara Watson Andaya, 28 Maret 2017, pikiran saya langsung berkecamuk.

opini musri nauli : UU KEHUTANAN DAN HUTAN ADAT

Akhir-akhir ini ada kecenderungan membenturkan UU Kehutanan (baca UU No. 41 Tahun 1999) dengan Hutan Adat. Pikiran ini sengaja disampaikan ketika membicarakan hutan akan menimbulkan dan berbenturan dengan Hutan adat.

opini musri nauli : Lebak Lebung di Sumsel

Mengikuti prosesi acara Temu Kampung Masyarakat Pengelola Gambut Bersama Publik” di Desa Bangsal, OKI, Sumsel.  Dengan perumpaan yang diberikan saya kemudian dapat menangkap kesan bagaimana masyarakat OKI didalam mengelola gambut.

Menakar Peluang Erwan Jadi Justice Collaborator, Ini Kata Praktisi Hukum

Jambi, Mantan Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, mengajukan diri menjadi Justice Collaborator (JC) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Erwan yang merupakan salah seorang terdakwa kasus suap uang ketok palu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun 2018 ini.

Dia sepertinya tidak main-main dengan hal itu. Sudah tiga kali permohonan itu diajukannya kepada KPK, namun belum ada tanggapan dari komis antirasuah itu.

Pada persidangan menjadi terdakwa, penasehat hukum Erwan, Lifa Malahanum, kembali menanyakan perihal permohonan kliennya untuk menjadi JC, karena belum ada tanggapan dari KPK.
“Kami sudah tiga kali mengajukan permohonan justice collaborator, tapi belum ada jawaban dari KPK,” kata Lifa di hadapan majelis hakim dalam persidangan beberapa waktu lalu.

Tidak hanya melalui penasehat hukumnya, Erwan sendiri memohon agar dirinya bisa menjadi justice collaborator KPK, agar perkara ini menjadi terang.

Ada beberapa alasan Erwan, merasa bahwa dirinya menjadi JC sebagaimana edaran Mahkamah Agung (MK). Salah satunya, kata Erwan, ia mengaku bahwa dirinya bukan pelaku utama.
"Saya bukan pelaku utama. Kalau pelaku utama, tidak mungkin saya mengajukan justice collaborator," kata Erwan di hadapan jaksa KPK.

Kepada jaksa KPK, Erwan meyakinkan bahwa dirinya bisa bekerja sama dengan KPK untuk mengungkapkan kasus suap ketok palu. “Kami hanya menjalankan perintah gubernur,” tegasnya.
Oleh karena itu, Erwan berharap permohonannya menjadi JC bisa dikabulkan oleh KPK. “Saya berharap ini bisa diterima,” pintanya kepada di hadapan jaksa KPK.

Sementara itu, Musri Nauli, seorang praktisi hukum di Jambi menyebutkan bahwa untuk menjadi justice collaborator ada aturannya. Pertama kata Nauli, pemohon bukan pelaku utama.

Kemudian, lanjutnya, dengan dia mau bercerita bisa mengungkap semua kejahatan yang lain. Tapi, kata Nauli, bisa atau tidak itu tergantung dari penegak hukumnya.

“Jadi yang terakhir itu diserahkan kepada penegak hukum itulah yang menilai layak atau tidak seseorang itu dijadikan justice collaborator,” sebut Nauli.

Lebih lanjut, Nauli mencontohkan ada beberapa orang yang dijadikan justice collaborator KPK, seperti Nazaruddin, dan seorang penasehat hukum dalam kasus suap hakim di Medan.

Meski ada bebrapa orang yang dapat menjadi justice collaborator, Nauli menilai penunjukkan seorang justice collaborator ada kategorinya. “Banyak yang dapat, tapi kategorinya ketat, nah sekarang Erwan Malik pelaku utama atau tidak,” tanya Nauli.

Namun menurutnya, Erwan adalah pelaku OTT, bukan pelaku utama. Karena terang Nauli, pelaku utama itu orang yang di atasnya, atau orang penyedia uang.

Lagi-lagi Nauli mengatakan untuk menentukan itu, tergantung penegak hukumnya. Ditanya peluang Erwan mendapat status justice collaborator, berdasarkan kriteria dan aturannya, Nauli tidak berani memastikan.

Tetapi menurut pendapatnya, Erwan belum masuk kriteria itu. “Kayaknya belumlah,” ujar Nauli.
Karena sebut Nauli, jika Erwan dijadikan justice collaborator, pasti perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan seperti halnya Supriyono.

Namun, meski perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan, bukan berarti juga Supriyono menjadi justice collaborator. Tapi menurutnya, itu bisa pertanda.

Untuk menjadi justice collaborator, tambah Nauli, tidak harus seorang itu mengajukan diri, bisa saja penegak hukum itu sendiri yang menentukannya sesuai dengan kriteria supaya perkara jadi terang, 
perannya dominan serta bisa mengungkapkan perkara korupsi lebih luas.

Bahkan dia bisa membongkar kasus korupsi lainnya, tetapi dia harus bukan pelaku utama. “Bukan hanya dengar dan tahu saja, tapi juga memegang peranan. Dalam hal ini apakah diterima atau tidak, KPK lah yang menilai,” pungkasnya.

Di bagian lain, pihak KPK belum berhasil dikonfirmasi terkait usulan Erwan mendapat JC ini. Saat dihubungi lewat WhatsApp, juru Bicara KPK, Febri Diansyah, masih belum menjawab pertanyaan yang diajukan.

metrojambi.com, 24 Maret 2018.  http://metrojambi.com/read/2018/03/24/30554/menakar-peluang-erwan-jadi-justice-collaborator-ini-kata-praktisi-hukum/3

opini musri nauli : LOGIKA

Akhir-akhir penyebaran berita entah tidak dapat diverifikasi keakuratannya (hoax), berita menghebohkan yang bertujuan untuk mengganggu ketentraman masyarakat ataupun posting-posting yang mengganggu nalar dan cenderung by pintas (instant).

opini musri nauli : PIKIRAN GANJIL MENGATUR JALAN KITA

Akhir-akhir ini diberitakan tentang kebijakan “negara” mengatur lalulintas dengan menerapkan plat kendaraan “genap-ganjil” kepada kendaraan untuk memintasi daerah-daerah tertentu di Jakarta. Dengan merujuk hari-hari tertentu yang ditandai dengan tanggal ganjil maka kendaraan yang berakhiran ganjil yang boleh memintas. Begitu juga dengan tanggal genap. Dan itu kemudian “dihadang” pintu dari Tol Jagorawi.

Entah pikiran “ganjil” apa yang menghinggapi dan ide untuk menerapkan kendaraan dari Jagorawi. Peraturan yang semula diterapkan untuk daerah-daerah Jakarta kemudian “dihadang” untuk kendaraan dari Jagorawi.

opini musri nauli : Jalan-jalan

 

Bang, Apa sih kerjaan abang ?

Pertanyaan mengganggu dan membuat aku sering geli dan tertawa sendiri.

Ya. Pertanyaan mengganggu yang membuat orang lain bertanya-tanya. Pekerjaan yang bisa jalan-jalan, menikmati kuliner, bertemu dengan berbagai sahabat dari berbagai tempat. Lalu. Pekerjaan apa ya.