opini musri nauli : Bang Jef - Sang Inspirator

“Bang, pertemuan di Singapura nih, kayak Raffles menentukan Singapura dan Bengkulu “?, kata Jefri Gideon Saragih (Bang Jef) sambil mengepulkan asap rokoknya. Berputar-putar. Persis “kelakuan” gaya merokok anak SMA. Kamipun tertawa.

Kisah itu kemudian membuat saya mempunyai keyakinan. Bang Jef adalah “orang yang kritis” disetiap kesempatan.

opini musri nauli : Mengenal Jempalo Tangan

Ketika Tumenggung Orang Adat Batin Sembilan Rombong Kandang Rebo – Bawah Bedaro – Rimbo Harapan Bakal Petas, Batanghari menyebutkan “Jempalo tangan” seketika saya tersentak. Sebagai sebuah nilai, “jempalo tangan” menarik perhatian penulis ditengah pengetahuan tentang masyarakat Melayu Jambi.

opini Musri Nauli : M. Saman - Pejuang Yang Konsisten

Ketika aku mendapatkan kabar meninggalnya M. Saman (Saman), ingatanku langsung terbayang ketika memulai demonstrasi dikampus. Menolak “militerisme” di kampus.

Teringat ketika awal-awal menjelang kejatuhan Orde baru, kami “berkumpul” di kost di Telanaipura (kost Saman dengan Agus Suyatno) untuk “merancang” demonstrasi di UNJA Mendalo.

Isu yang paling hangat adalah menolak “militerisme” dikampus. Tema yang “cukup sensitive” dimana Orde baru begitu kuat.

Demonstrasipun terjadi. Hingga akhirnya, kampus menerapkan “tidak dibenarkan” militerisme “cawe-cawe” untuk “urusan kampus.

opini musri nauli : Filsafat Alam

Memulai diskusi Filsafat Alam di Nusantara tidak lepas dari pengaruh alam sekitarnya. Dengan dogma “Manusia dan peradaban”, Zenzi Suhadi (Kepala Departemen Advokasi Walhi), maka manusia Nusantara tetap berpihak kepada alam.

Cara berfikir Plato (yang dikenal sebagai tokoh Filsuf barat, murid terkenal dari Socrates. Tokoh-tokoh filsafat Barat yang dikenal hingga abad pertengahan), yang mengenal cara “ide”. Cara “ide” dimulai dari “berfikir dan pengalaman”. Alur pemikiran inilah yang melahirkan “pengetahuan” filsafat Manusia Nusantara didalam melihat alam.

opini musri nauli : Nadiem Makarim - Menteri Milenial

Ketika Nadiem Makarim memasuki “istana” dan kemudian “disorot” media, hati saya “terpekik”. Gembira melihat “anak milenial” kemudian memasuki dunia pendidikan. Dunia yang mengatur hak mendasar kepada rakyat. Namun masih menyisakan problema yang mendasar. Selain “mutu pendidikan” nasional yang jauh dibawah rata-rata, tingkat penyerapan tenaga kerja juga kurang mendukung.

opini musri nauli : 5 Tahun Perjalanan Perhutanan Sosial

 

"Terlepas dari pro dan kontra dikalangan organisasi masyarakat sipil,

Walhi memandang kebijakan ini penting untuk diintervensi

dengan memperhatikan tiga urgensitas.

(Nur Hidayati, Direktur Walhi, 2019)

Ketika diumumkan “incumbent” Siti Nurbaya Bakar (SN) untuk menduduki jabatan sama, terbayang “agenda” utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhutanan Sosial (PS), Kebakaran dan Gambut.

Namun tema PS yang menarik perhatian. Tema yang kemudian menjadi “slogan” dengan mencanangkan 12,7 juta ha (RPJMN 2015-2020). Slogan ini kemudian digunakan Jokowi hingga menjelang detik-detik kampanye terakhirnya. Jokowi.

Tema seperti “kebakaran” dan Gambut kemudian tenggelam. Bergantian dengan issu “pasang plang” dan gugatan yang diterima berbagai tempat. Termasuk juga surat edaran yang bikin heboh.

Suka atau tidak suka, tema PS adalah salah satu tema yang paling menjadi perhatian para aktivis dan organisasi masyarakat sipil 5 tahun terakhir. Agenda yang paling banyak “dikerumuni” dan paling banyak juga dijadikan program-program jangka panjang.

Sebagai “orang perencana pembangunan”, SN berhasil mendesaian “roadmap” PS. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan PS kemudian bermuara P.83. Sebuah terobosan dan menjadi kodifikasi dari berbagai peraturan lainnya seperti Hutan Desa (Permenhut No. P.89/2014), Hutan Tanaman Rakyat (Permenhut No. P.55/2011), Hutan kemasyarakatan (Permenhut No. P.88/2014) dan Kemitraaan Kehutanan (Permenhut No. P.39/2013).

Tema PS mengingatkan penulis 10 tahun yang lalu. Ketika Walhi Jambi bersama-sama dengan organisasi lingkungan Hidup di Jambi mengusung “hutan Desa”, sebagai “jawaban taktis” menyelamatkan 49 ribu ha didataran tinggi Jambi.

Polemik mulai bermunculan. Jaringan nasional “mencibir” keputusan Walhi Jambi. Bahkan kalimat-kalimat “menyakitkan” masih terngiang ditelinga sampai sekarang.

opini musri nauli : Bang Burhan yang saya kenal

Ketika diumumkan nama Jaksa Agung, ST Burhanuddin, ingatan saya melayang ketika sidang di Bangko paska kerusuhan massal yang berakhir pembakaran PT. KDA. Sebuah perusahaan sawit yang berkonflik di Desa Empang Benao, Bangko. September 1999.

Ketika proses hukum kemudian dipersidangan, ketika itu saya ditemui oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan. Beliau adalah senior saya di Fakultas Hukum Unja. Dengan tenang dia membisikkan.

opini musri nauli : Membaca Menteri Terpilih

Usai sudah “hiruk-pikuk” penyusunan Kabinet Menteri Jokowi-Makruf. Tarik menarik antara “kandidat” Menteri yang diusung oleh Partai Politik pendukung Jokowi di Pilpres, masuknya Partai Gerindra dan tampilnya generasi “muda” dan jagoan di dunia entertainment adalah puncaknya di hari ini.

Dengan disebutkan nama-nama Menteri maka dipastikan, Jokowi membuka ruang terhadap perkembangan zaman. Masuknya “Nadeim Anwar Makarim, “Wisnutama”, Erick Tohir adalah “perwujudan” slogan Jokowi memasuki milenial.

opini musri nauli : Paradigma ala Capra

Akhir-akhir ini, pertarungan pemikiran didalam memandang alam memantik polemik panjang. Satu sisi, pemikiran yang menempatkan “alam’ adalah ciptaan dari Sang Pencipta. Ciptaan kepada manusia. Pemikiran ini dikenal sebagai “antrosentris”.

Disisi lain, adanya analisis lingkungan yang kemudian menempatkan alam harus ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Baik dari pendekatan lingkungan, pentingnya lingkungan hidup maupun berbagai aspek-aspek lingkungna lainnya. Pemikiran ini kemudian dikenal sebagai “bio-sentris’.

opini musri nauli : satu Dasawarsa UU Lingkungan Hidup

Ditengah asap yang kian pekat, kebakaran yang semakin sulit ditanggulangi, tiba-tiba umur UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH) memasuki satu dasawarsa. Usia matang untuk menentukan arah dan desain model pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia.

Satu dasawarsa juga kemudian “gagap” memaknai UU LH. Gagap yang kemudian menempatkan “kegagalan” memahami hakekat dari UU LH.