opini musri nauli : Maklumat

Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah berita adanya “maklumat” dari petinggi Jambi tentang pengangkutan batu bara. Maklumat ditandatangani bersama oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta, Kapolda Jambi, Satriya Hari Prasetya, Danrem 042/GAPU, Marsudi Utomo dan Kepala Kejati Jambi, Syaifuddin Kasim.

opini musri nauli : SOMASI PRESIDEN

Akhir-akhir ini kita menyaksikan “melodrama” yang semakin bingung. Somasi Presiden kepada tiga orang (Rizal Ramli, Sri Mulyono dan Fahri Hamzah) ternyata “tidak dianggap” oleh ketiganya. Entah memang “ketiganya” bakal menjadi pahlawan karena berhadapan dengan pemimpin tertinggi di Republik ini atau memang mereka sadar “somasi” ternyata tidak berpengaruh apapun terhadap ketiganya.

opini musri nauli : CATATAN HUKUM PUTUSAN MK

Putusan MK tentang Pemilihan Umum mengenai Caleg (Pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres) sudah diketok. MK mengabulkan permohonan yang disampaikan oleh Effendi Gazali yang menginginkan agar Pemilu diadakan untuk Pileg dan Pilpres. Namun kemudian MK “memerintahkan” agar putusan ini tidak dilaksanakan untuk tahun 2014. Tapi untuk tahun 2019.

opini musri nauli : MELIHAT WAJAH ANGEL LELGA

Melihat tayangan youtube wawancara Najwa Shihab dengan calon politisi Angel Lelga dalam acara “Mata Najwa” memang menarik perhatian kita. Melihat kepiawaian Najwa Shihab “memborbardir” Angel Lelga seakan-akan kita melihat Guru Sekolah Dasar yang “memaksa” anak harus mengakui karena salah menulis ejaan kata namanya. Atau apabila kita lihat didalam film televisi “law and order”, para tersangka “terdiam” ketika para penyidik mengeluarkan satu persatu bukti atau photo tentang keterlibatannya.

Jambi di Ambang Macet. Masyarakat Bisa Class Action

PERMASALAHAN tata ruang Kota Jambi dan Provinsi Jambi, telah timbul sejak beberapa tahun lalu. Ini telah diakui dalam rencana tata ruang dan wilayah, termasuk persoalan ruang parkir di pinggir jalan yang tidak representatif.

Ketika muncul persoalan, semisal kecelakaan di jalan raya yang disebabkan tidak ada ruang parkir, masyarakat sebenarnya bisa melakukan gugatan ke pemerintah. Hanya saja dalam undang-undang lalu lintas tidak mengatur itu. Bisa saja masyarakat mengajukan gugatan class action.

opini musri nauli : KRIMINOLOGI DAN KPK

Setiap KPK mulai melakukan penangkapan dan penahanan terhadap sebuah kasus, tudingan miring mulai disuarakan. KPK dituduh melakukan “tebang pilih”, KPK mempolitisasi kasus, ada permainan politik di KPK dan berbagai tuduhan yang cukup serius ditujukan kepada KPK.

Tuduhan KPK “mempolitisasi” kasus sering dilontarkan para politisi yang melihat kinerja KPK yang terus “memburu” para penguasa negeri yang melakukan korupsi. Tuduhan itu dilontarkan ketika KPK satu demi satu mengeluarkan bukti-bukti keterlibatan dan para politisi “sulit mengelak” terhadap tuduhan KPK.

opini musri nauli : INTELEKTUAL DAN KEKUASAAN

Penulis kaget ketika disodori pertanyaan. Apakah dibenarkan seorang intelektual kemudian “merapat” kepada kekuasaan ?

Wah. Pertanyaan ini lebih tepat dikategorikan sebagai “gugatan” terhadap praktek para intelektual yang kemudian “sudah merapat kepada kekuasaan”.

opini musri nauli : MEMPERSOALKAN COVER DARIPADA ISI (Ketika Petinggi Negeri Marah-marah)

Saat hendak pulang penulis dari peluncuran buku “PELANTA – organisasi penulis di Harian Jambi Ekspress”, penulis mendapatkan short message servise (SMS) dari teman penulis di Pelanta. Isinya cukup mengganggu. “Kando. Buku Pelanta dapat protes keras dari Petinggi di Propinsi Jambi”.

opini musri nauli : MK dan Pasal 335 KUHP

Beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI selanjutnya sering disebut dengan istilah MK) telah memutuskan mengenal pasal 33 KUHP. Putusan ini menarik perhatian kalangan dunia hukum selain karena pertimbangan yang disampaikan oleh MK, putusan ini akan banyak mewarnai dunia penegakkan hukum di Indonesia (law enforcement).

opini musri nauli : ANAS - Hero to Zero

Usai sudah perjalanan politik Anas Urbaningrum (AU). Setelah sempat digadang-gadang “pemimpin masa depan”, “calon Presiden masa depan”, AU kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian “ditahan” KPK.