Didalam Hukum acara perdata dan praktek di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri), dikenal asas Hukum Acara Perdata.
Dimulai dari asas “Hakim bersifat pasif”. Makna dari asas ini adalah hakim sifatnya menunggu perkara yang akan masuk. Sehingga hakim tidak dibenarkan untuk mengajak para pihak berperkara dimuka persidangan.
Jangan bayangkan bertemu dengan Al Haris – Gubernur terpilih – pilihan rakyat Jambi akan membahas yang penting.
Kami lebih banyak guyon.
Teringat dalam dialog kecil ketika saya kerumah pribadi Al Haris di Bangko. Urusan yang berkaitan dengan agenda kedepan.
Beberapa waktu yang lalu saya membaca opini yang dituliskan oleh Pengamat Politik tentang permohonan Pilgub di MK.
Sebagai opini yang kemudian dimuat di media massa, opini yang dituliskan menggambarkan cara pandang dari sang penulis.
Bang, mobil travel, ya ?, kata sang bengkel..
“Kenapa ?,Tanyaku heran ..
“Idak. Mobil cuma 15 hari sudah ganti oli, katanya menjelaskan..
“Oh.”, kataku menggangguk ..
Demikianlah pembicaraan singkat saya dengan bengkel mobil ketika mengganti oli setelah perjalanan akhir tahun.
Tidak dapat dipungkiri, terhadap sengketa yang berkaitan hak yang kemudian dianut oleh umat Islam kemudian diselesaikan oleh Pengadilan tersendiri. Sebagaimana diatur didalam UU No. 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui oleh UU No. 3 Tahun 2006 kemudian dikenal Pengadilan Agama.
Didalam UU kemudian diatur perkara yang berkaitan seperti perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi.
Setelah lahirnya Pengadilan Umum, Pengadilan Militer dan Pengadilan Agama juga dikenal Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN lahir dengan UU No. 5 Tahun 1986. UU No. 5 Tahun 1986 kemudian diperbarui dengan UU No. 51 Tahun 2009.
Sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 1986 yang menjadi tonggak PTUN, sengketa yang berkaitan dengan putusan pejabat negara disidangkan di Pengadilan Umum. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenal istilah perbuatan melawan hukum oleh negara (onrechtmatige overheidsdaad).
Ketika Calon Kapolri mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR-RI, salah satu yang menarik perhatian saya adalah ketika penyebutan Kebenaran Hukum dan kepastian hukum. Disandingkan dengan Restorative justice. Tidak lupa penyebutan kasus-kasus yang mengganggu Nurani public. Seperti kasus Nenek Minah dan Laporan anak kandung terhadap ibu kandungnya sendiri.
Akhir-akhir ini, peristiwa pemberian vaksin covid 19 terhadap berbagai sektor terutama tenaga kesehatan (nakes), aparat public dan berbagai lapisan masyarakat menarik perhatian public.
Entah apa kabar yg disampaikan "pembisik istana, sang maharaja murka di balairung istana
" Panji-panji istana Alengka telah di kotori simbol tengkorak.. Kalian tahu khan, wahai punggawa istana ? Simbol tengkorak artinya perompak yg mengacau di lautan.. Yg membubarkan kerumunan di tengah pasar.. Yg merubuhkan payung org yg berjualan.. Yg mengganggu penduduk Alengka sedang bersemedi..
Akhirnya Tim Hukum Al Haris-Sani mengajukan permohonan sebagai Pihak terkait. Tim Hukum yang terdiri dari Tim Hukum di Jakarta dan Tim Hukum Jambi resmi mengajukan pihak terkait di MK.
Setelah resmi pembukaan untuk penyampaikan pihak terkait sesuai jadwal tanggal 18 Januari 2020, Tim Hukum kemudian menyampaikan ke MK.
Beberapa hari yang lalu, aksi teatrikal pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan di Istana Kepresidenan. Presiden Jokowi menerima vaksin pertama kali. Dilanjutkan dengan berbagai tokoh. Baik Panglima TNI, Kapolri, dan Tokoh agama. Tidak lupa kemudian dilanjutkan para pesohor dunia entertainment. Salah satunya adalah Raffi Ahmad (Rafi).
Didalam Hukum acara Pidana, terhadap seseorang yang kemudian ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun karena kekeliruan, maka terhadapnya kemudian wajib diberi ganti rugi.
Mengenai ganti rugi yang disebabkan oleh penangkapan atau penahanan dapat diajukan apabila terjadi (1) Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum, (2) Penangkapan atau penahanan tidak berdasarkan undang-undang, (3) Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan (4) Penangkapan atau penahanan salah orangnya (disqualification in person).
Akhir-akhir ini, media internasional mengabarkan Pengadilan Turki menghukum Harun Yahya selam 1075 penjara. Harun Yahya terlibat kasus asusila.
Selain itu diadili karena tuduhan seperti mendirikan organisasi criminal, menjadi mata-mata politik/militer, melakukan pelecehan seksual dibawah umum, terlibat penyiksaan, perampasan kemerdekaan, pencurian data pribadi, pengancaman dan membantu organisasi teroris.
Harun Yahya menjadi popular ketika dia dianggap sebagai pemikir Islam. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Dia dianggap tokoh pioneer dan intelektual Islam dalam teori evolusi.
Entah mengapa masih banyak yang penasaran. Mengapa saya suka menggunakan angkutan darat menempuh berbagai tempat.
Kecuali untuk mudik selain lebih efektif dan mudah menggunakan angkutan darat, tapi untuk rute-rute jauh yang bisa ditempuh dengan pesawat, saya lebih suka menggunakan angkutan darat. Terutama membawa mobil sendiri (driver).
Semula saya dan istri kebetulan mempunyai hobi travelling. Sebagai sama-sama pecinta alam, kami sering mendaki gunung, berjalan jauh. Hingga agenda mudik merupakan ritual yang wajib dilakoni.
“Bang, pernyataan abang tentang sikap Pemenang sudah betul”, kata orang dekat Al Haris. Sembari tersenyum.
Saya kemudian tersenyum. Bukankah setiap pernyataan yang berkaitan dengan Al Haris sebagai pemenang Pilgub Jambi 2020 sudah dinyatakan oleh KPU. Melalui Rapat Pleno Penetapan KPU Provinsi Jambi. Dilakukan secara terbuka. Disaksikan jutaan masyarakat Jambi di berbagai aplikasi.
Ya. Al Haris sebagai Gubernur Jambi 2021-2024. Dan Abdullah Sani sebagai Wakil Gubernur Jambi.
Fakta itu tidak terbantahkan.
Didalam hak asasi manusia (DUHAM) dikenal asas persamaan dimuka hukum (equlity before the law).
Asas ini kemudian termuat didalam berbagai regulasi.
Didalam penjelasan umum butir 3 a KUHAP yang menyebutkan “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.
Istilah Wagiman tidak pernah lepas dan dilekatkan terhadap kepada Tri Rismaharini (Risma). Istilah Wagiman begitu melekat dan tidak terpisahkan.
Istilah Wagiman diartikan Walikota Gila taman. Seorang Walikota yang sibuk membangun Taman. Lengkap dengan tanaman yang indah dipandang mata.
Ketika berencana menempuh perjalanan darat Jambi – Denpasar, tidak terbayang begitu jauh rute yang hendak ditempuh.
Melihat aplikasi google map – aplikasi popular untuk memandu perjalanan, saya membayangkan perjalanan akan ditempuh Jambi – Padang PP x 2.
Ya. Jambi – Denpasar dengan jarak tempuh 1977 km.
Ketika pertemuan tim hukum di Kantor Hukum Dr. Heru Widodo, SH, tiba-tiba telephone berdering di HP Bang Sar.
“Ntar, ada telephone dari Pak Gub”, kata bang Sar menyambut telephone.
“Iya, sebentar lagi kami kesana”, kata bang sar.
Menghadapi keberatan terhadap hasil Penetapan Pleno KPU Provinsi Jambi tentang Pilgub Jambi 2020, Tim Hukum Al Haris-Sani berkumpul di Jakarta.
Dikomandoi Dr. Sarbaini SH, sebagai Direktur Advokasi Tim Pemenangan Al haris-Sani bergerak ke Jakarta. Tim yang terdiri dari Dr. Sarbaini, SH, Deddy Yuliansyah, SH, H. Messiah, SH, Iwan, SH, menggunakan mobil ke Jakarta Rabu pagi.
Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981, salah satu esensi yang penting adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Asas ini kemudian dikenal sebagai Praduga tak bersalah (presumption of innocence)
“Bang, dari kantor bang sarbaini, ya”, kata driver ojek online (ojol) ketika aku mulai memasuki kendaraan.
Sengaja menggunakan kendaraan ojol setelah habis sidang dari luar kota. Setelah habis sidang kemudian diantarkan ke posko tim advokasi.
Didalam Hukum acara perdata dan praktek peradilan, dikenal berbagai asas untuk menentukan perkara hendak diajukan.
Pertama dikenal asas “actor sequitur forum rei”. Asas ini gugatan dimasukkan kedalam wilayah tempat tinggal tergugat.
Didalam Hukum Perdata dikenal berbagai asas. Asas merupakan pondasi penting didalam Hukum Acara Perdata.
Pertama. Asas Kebebasan berkontrak. Asas ini diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini sering juga disebutkan sebagai asas pacta sunt servanda.
Dalam materi hukum, dikenal norma-norma.. seperti norma sosial, norma adat, norma agama dan norma hukum.
Sebagai negara hukum, Indonesia telah menetapkan hukum acara pidana yang berlandaskan kepada negara hukum.
Pilkada Jambi ternyata menghasilkan optimisme terhadap masa depan Politik Jambi.
Terlepas proses hukum tengah bergulir seperti PHPU Pilgub Jambi dan PHPU Kotamadya Sungai Penuh, pemimpin yang dihasilkan membangun optimisme ditengah masyarakat.
