opini musri nauli : FILM SOEKARNO SEBAGAI SEBUAH PERSEPSI PUBLIK

Film Soekarno sedang diputar di Indonesia. Terlepas dari berbagai polemik, sebagai tokoh nasional dan “Pengucap Teks” Proklamasi, tokoh Soekarno telah menjadi milik masyarakat Indonesia.

Sebagai sebuah karya seni, berbagai polemik diri Soekarno tidak dapat dihindarkan. Setiap peristiwa yang melatarbelakangi peristiwa terhadap Soekarno menimbulkan perdebatan.

MENULIS DISELESAIKAN HUKUM

Dunia “tulis menulis” heboh. Seorang kompasianer yang menulis tentang SBY kemudian “disomasi” oleh seorang pengacara yang “mengaku” sudah mendapatkan mandat dari SBY.

Peristiwa ini cukup menarik.

opini musri nauli : Poligami Sang Pejabat

Dalam sebuah berita dikabarkan seorang “petinggi” negeri dengan bangga menceritakan “proses” perkawinan keduanya dengan WNA. Berita itu cukup menarik perhatian karena akan menimbulkan berbagai persepsi.

Dalam pendekatan agama, tentu saja banyak pihak yang “setuju” dengan alasan beristri lebih dari satu tidak dilarang oleh agama. Tentu saja tidak melupakan berbagai ayat-ayat untuk mendukungnya.

opini musri nauli : MENCARI “SIASAT” TIDAK MELANTIK KEPALA DAERAH

Dunia hukum kembali mengalami dilema. Bupati Gunung Mas yang “ditangkap” KPK dalam kasus “penyuapan” Ketua MK yang sudah terpilih “harus dilantik”. Kata-kata “harus dilantik” merupakan kesan penulis dari “kengototan” Mendagri ketika memberikan pendapat di berbagai media dalam peristiwa ini.

opini musri nauli : KISAH PESAWAT NEGERIKU

Setiap menaiki pesawat Maskapai Lion, selain teringat akan “seringnya” si Raja Delay, saya selalu teringat akan cerita sukses Lion yang membeli pesawat baru.

Dengan gagah berani dan selalu dipromosikan di berbagai bandara, LION selalu memamerkan pesawat seri terbaru.

Kita masih ingat ketika Maskapai penerbangan Lion Air akan membeli 230 unit pesawat Boeing yang terdiri atas 201 unit B-737 MAX dan 29 unit Next Generation 737-900 ERS.

opini musri nauli : TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJK

Judul diatas sengaja mengambil judul yang sama dengan buku HAMKA dan film yang sekarang sedang diputar di berbagai bioskop di Indonesia.

Sebagai sebuah judul buku kemudian menyaksikan filmnya, penulis “seakan-akan” penasaran apakah film tersebut mampu membangkitkan emosi penonton dan bisa memindahkan emosi dalam buku ke dalam film.

Itulah “keinginan” dari penulis apabila sebuah film diangkat dari buku legendaris. Selain dibutuhkan berbagai setting film yang bisa mendukung pesan dari novel, film harus bisa menceritakan berbagai rangkaian cerita yang enak di tonton.

Bawa Kasus Perambahan ke Jakarta

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kasus dugaan perambahan hutan yang dilakukan PT WKS, akan diusung ke pemerintah pusat. Rabu (25/12), Ketua LSM Gerakan Masyarakat Peduli Hutan dan Lingkungan (Gemphal) Yunianto, kepada Tribun mengungkapkan akan membawa kasus ini ke tingkat nasional. 

opini musri nauli : CATATAN HUKUM 2013

Tahun 2013 merupakan tahun kelam bagi Propinsi Jambi. Beberapa orang putra daerah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Daerah tersangkut “kasus korupsi DAMKAR”. Kasus lama yang banyak memakan korban.

opini musri nauli : REFLEKSI 1 TAHUN (2) (Perjalanan menempuh 3 Dunia Berbeda)

REFLEKSI 1 TAHUN (2)

(Perjalanan menempuh 3 Dunia Berbeda)

Setahun menjabat sebagai “tukang teken surat”, penulis menemukan berbagai orang yang selalu menginspirasi. Bertemu orang dengan berbagai gagasan. Menggugat Walhi sebagai “tempat belajar”. Menantang penulis untuk mengajak Walhi “terus menerus memproduksi pengetahuan”. Bertemu mereka yang melihat alam dari sudut pandang yang tidak pernah terpikirkan.

opini musri nauli : REFLEKSI 1 TAHUN (1)

REFLEKSI 1 TAHUN (1)

Hari ini, tanggal 18 Desember 2013. Sudah satu tahun lebih penulis "ditugaskan" sebagai orang menjalankan roda organisasi di Walhi Jambi. Sebuah organisasi advokasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia.

Penangkapan Jaksa Subri, Nauli: Itu Konsekuensi personal

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pengamat hukum di Jambi, Musri Nauli, mengatakan, kasus yang menimpa Subri itu sungguh ironis. Karena di tengah kondisi Indonesia saat ini yang membutuhkan penegakan hukum, seorang jaksa malah melakukan sebaliknya. Dia menolak mengaitkan tindakan Subri dengan institusi, dan di mana saja pernah bertugas. 

Korupsi Pejabat Jambi Parah

2013-12-09 15:36:05

Ilustrasi.net

JAMBI,(Terkini24.com)- Tahun 2013, di Jambi juga terjadi gelombang besar korupsi. Hal ini terlihat dari banyaknya mantan kepala daerah yang divonis bersalah terkait kasus korupsi. Bahkan, kepala daerah yang masih menjabatpun ada yang divonis bersalah oleh hakim.


Mantan Bupati Tanjabtimur Abdullah Hich, Mantan Bupati Tebo Madjid Muaz, mantan Walikota Jambi Arifien Manap dan Bupati Batanghari Abdul Fattah divonis terkait kasus korupsi proyek pengadaan mobil Damkar.

Korupsi juga menjalar ke dunia pendidikan, Mantan Rektor Unja Kemas Arsyad Somad divonis dalam kasus dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Fakultas Kedokteran Unja.

Pengamat hukum Jambi yang juga praktisi, Musri Nauli kepada Jambi ekspres mengatakan, korupsi pasca reformasi, tidak lebih sedikit dibanding saat orde baru. "Kita dulu mengira, reformasi akan membawa perubahan kearah yang lebih baik, tapi ternyata, korupsi semakin menjadi-jadi,"ungkapnya.

Hal itu, menurut Musri, dikarenakan belum adanya semangat yang sama pada seluruh elemen bangsa untuk memberantas korupsi.

"Kalau semangatnya sama, pejabat, penegak hukum, dan masyrakat sama-sama menjauhi korupsi, tentu tidak seperti sekarang kondisinya," beber Musri lagi.

Lalu, bagaimana dengan banyaknya pejabat Jambi yang saat ini terlibat korupsi ?

"Tentu penegak hukum harus tegas melakukan fungsinya, jangan sampai tebang pilih menerapkan aturan hukum. Jika salah, tentu harus dihukum, namun jika tidak bersalah, tentu harus diberikan keadilan. Hari anti korupsi bisa menjadi awal untuk lebih baik lagi,"tukasnya.

Beberapa hari terakhir, masyarakat Jambi dikagetkan dengan banyaknya kasus korupsi yang diduga menjerat para pejabat Jambi. Misalnya saja kasus dana Kwarda Pramuka yang saat ini masih hangat, beberapa pejabat sekelas Sekda Provinsi Jambi Sahrasaddin berulangkali diperiksa. Bahkan, kadis Peternakan Pemprov Jambi Sepdinal sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas.

Di pemerintah Kabupaten, ada kasus dugaan korupsi jalan yang nilainya juga bobastis yang ditangani Kejati Jambi, yakni kasus dugaan korupsi Proyek pembangunan jalan di kawasan Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara Ilir. Proyek yang didanai oleh APBD Kabupaten Tanjungjabung Timur 2012 senilai Rp 6,69 miliar tersebut dilaksanakan oleh PT PT Rudi Delapan Dua.

Di Polda Jambi, ada nama mantan Kadisdik Provinsi Jambi Idham Kholid yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Laptor senilai Rp 250 juta. Namun, dikabarkan ia juga terseret kasus dugaan korupsi pemetaan pendidikan senilai Rp 2,5 M.

Dalam kasus pemetaan pendidikan, informasi yang beredar, beberapa orang saksi sudah dimintai keterangan, bahkan kontraktor proyek. Kasus pemetaan pendidikan juga sudah diaudit oleh BPKP terkait kerugian negaranya.

Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, mengatakan, selama ini pihaknya terus berupaya mengurangi penyimpangan- penyimpangan terhadap anggaran.

Terkait adanya pejabat Jambi yang terseret kasus korupsi, Fachrori mengatakan, pihaknya akan menghormati prinsip praduga tak bersalah.

"Silahkan penegak hukum menjalankan tugasnya, tapi tentu kita juga menganut azas praduga tak bersalah, jadi jangan cepat menghakimi,"jelasnya.

Di hari anti korupsi, ia menegaskan, bahwa pemerintah Provinsi Jambi tetap komit terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Kita selalu komitmen dalam hal pemberantasan korupsi ini,"tukasnya.

Sementara itu, dari penegak Hukum, Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah, saat dimintai komentarnya terkait kasus kasus korupsi di Polda Jambi, ia menjelaskan bahwa kasus-kasus tersebut saat ini masih berjalan.

"Kasus pemetaan masih penyelidikan, belum penyidikan,"ungkapnya.

"Sementara itu, kalau kasus Laptop, kita sudah limpahkan berkas ke Kejaksaan, kita masih menunggu petunjuk jaksa untuk tersangak Nia Kurniasih. Untuk tersangka Idham, kita masih memeriksa saksi-saksi,"tambahnya.

Kasus lain seperti Dak Tebo, saat ini juga masih berjalan. "Masih berjalan, tidak ada yang mandeg,"tegasnya beberapa waktu kemarin.

Untuk kasus yang ditangani Kejati, Kasis Penyidikan Kejati Aka Saidi saat dikonfirmasi, mengatakan akan terus melakukan proses pemeriksaan terhadap beberapa kasus yang saat ini ditangani.

"Pramuka jalan terus, kita masih periksa saksi-saksi,"ungkapnya.

Kasus kasus yang saat ini sudah berjalan di persidangan, menurut Aka, pihaknya juga akan tetap berkosentrasi. "Pompong kan masih sidang, pramuka tersangka AM Firdaus juga sudah sidang, ya kita (penyidik) bagi bagi tugas,"terangnya.

Ditahun 2013, masyarakat Jambi juga sempat dikejutkan oleh penghentian kasus miliaran rupiah oleh Kejati Jambi, yakni kasus Kasus Korupsi Dermaga Sabak Rp 62 M. sempat diekspos bahwa kasus ini naik ke tahap penyidikan, tiba-tiba kasus ini di SP3 kan oleh Kajati T Suhaimi jelang mutasinya dari jabatan Kepala Kejati Jambi beberapa bulan lalu.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi yang baru, Syaifudin Kasim, berjanji mengevaluasi kasus kasus korupsi mandeg. Kepada wartawan, ia menyatakan akan mengevaluasi kebijakan SP3 kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga Muarasabak di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) Cabang Jambi dengan anggaran APBN tahun 2009-2012 senilai Rp 67 miliar yang dilakukan dimasa kepemimpinan Kajati, T Suhaimi.
"SP 3 itu ditandatangani pada 31 Juli 2013 lalu oleh Kejati Jambi T Suhaimi, sementara saya baru menjabat bulan ini,"terang Syaifudin Kasim.
Saya, lanjut Syaifudin, malah akan mengevaluasi semua kasus yang dihentikan dan mandeg. "Termasuk kasus dermaga Sabak,"tambahnya kala itu saat diwawancarai Wartawan. (Peb

opini musri nauli : Jilbab dan Kondom

Akhir-akhir ini kita disodori berita Jilbab dan Kondom. Berita jilbab menghiasi media massa, ketika paska pelantikan Jenderal Sutarman dilantik, ada wacana polwan bisa berjilbab dengan pakaian dinas. Berbagai photo sudah bersileweran di berbagai media. Belum selesai wacana itu, Wakapolri kemudian mengeluarkan perintah resmi agar penggunaan jilbab bagi polwan dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

opini musri nauli : 33 Mandela Untuk Indonesia

Dunia kembali berduka. Sang Inspirator, tokoh anti aparthaeid dari Afrika Selatan meninggalkan kita. Meninggalkan karya dan teladan akhir abad 21-an. Karyanya "mengajak rakyat" Afrika memaafkan tanpa melupakan. Berbuat tanpa berkata. Dunia berkabung. Amerika menaikkan bendera setengah tiang. Pertandingan liga Inggeris mengheningkan cipta selama 1 menit sebelum memulai pertandingan.

opini musri nauli : AIR MATA ANGGIE

Ketika diperiksa sebagai saksi di KPK, Anggelia Sondakh (anggie) menangis dan kemudian pingsan. Berita kemudian heboh. Publik kemudian “mengaitkan” menangis dan pingsan-nya Anggie karena baru saja dijatuhkan putusan di tingkat Kasasi dari empat tahun enam bulan penjara menjadi 12 tahun penjara. Dan diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp12,58 milliar dan 2,35 dolar Amerika atau sekitar Rp27,4 milliar.

opini musri nauli : ALASAN SAYA TIDAK MEMILIH RHOMA IRAMA

Ketika berita Rhoma Irama “bersedia” menjadi Bakal Calon Presiden RI tahun 2014, bagi penulis, itu cuma berita entertainment. Tanpa mengurangi hak seseorang untuk menjadi Presiden (karena hak itu merupakan hak konstitusi dan memang belum dicabut oleh Pengadilan), berita-berita pencalonan Rhoma Irama “sering diletakkan dalam kolom entertainment”. Dan tentu saja berbagai pernyataan kontroversial dari Rhoma Irama yang “belum” melambangkan visi dan harapan yang bisa diharapkan ketika menjadi Presiden.

Namun ketika issu semakin menggelinding dengan semakin seriusnya sebuah partai mengusung, maka penulis kemudian “sedikit tersentak”. Selain partai yang mengusungnya dengan serius mendorong Rhoma Irama, penulis juga kaget, ketika berbagai poster di Jakarta sudah mulai dipasang dengan memampangkan photo Rhoma Irama.

opini musri nauli : ZINAH MENURUT HUKUM

Akhir-akhir ini kita “disodori” tentang berita SS, seorang dosen dituduh “memperkosa” mahasiswinya yang bernama RW. RW kemudian melaporkan ke kepolisian.

opini musri nauli : INDIA MENIKMATI “RASA NASIONALISME”

Dalam pertemuan di WTO, awal Desember di Bali, India mengeluarkan sikap kerasnya tidak berkompromi “kedaulatan” pangan dengan AS.

Penyidik Kejati Panggil Syahrasaddin

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI ‑ Setelah menggeledah Kantor Kwartir Daerah Gerakan Provinsi Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi melayangkan surat panggilan untuk Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Syahrasaddin, kemarin. Hari ini, sekda yang juga ketua kwarda itu dijadwalkan datang untuk pemeriksaan.

opini musri nauli : A. SHOMAD YANG SAYA KENAL

Seakan tidak percaya, ketika penulis mendapatkan kabar meninggalnya A. Shomad. Kekagetan penulis disebabkan selain usia almarhum yang masih relatif muda dan masih banyak yang dilakukan, penulis sama sekali tidak pernah mendengar almarhum mengalami penyakit yang lama. Sehingga kekagetan itu sama sekali di luar dugaan.

Penulis mendengar kabar meninggalnya almarhum dari status Facebook Lily Widya Watir yang merupakan teman satu angkatakan kuliah. Penulis mengetahui bahwa Lily Widya Watir merupakan adik ipar dari Almarhum.

opini musri nauli : PERLAWANAN AKHIR NOVEMBER 2013

PERLAWANAN AKHIR NOVEMBER 2013

Hari ini pesan sudah kami sampaikan.

Kami tidak mau tertindas.

Kami Melawan.

Agar generasi setelah kami tidak merasakan nasib seperti kami

Sungai Bungur, 30 November 2013

Kata-kata itu diteriakkan oleh Imron.

opini musri nauli : kesengajaan atau kelalaian Dr. Dewa Ayu.

Hari-hari ini kita disibukkan berbagai demonstrasi dari kalangan dokter yang “memprotes” penahanan Dr. Dewa Ayu, Dokter di RSU Manado. Para Dokter Protes, karena menanggap Dr. Dewa Ayu sudah menjalankan tugasnya namun kemudian diproses hukum dan kemudian dijatuhi pidana penjara. Istilah yang digunakan “kriminalisasi”

Menteri Kesehatan tidak mau kalah dengan demo dokter. Pernyataan seperti “tidak mungkin seorang dokter akan niat membunuh. Prosesi dokter adalah pekerjaan mulia” menambah kisruh dari persoalan diatas. Belum lagi tuduhan cukup serius. Hakim tidak mengerti dengna urusan medis. Harusnya cara ini harus diselesaikan dengan Majelis Kode Etik Dokter. Sehingga hakim dianggap tidak boleh memutuskan masalah medis.

Reaksi bermunculan.

opini musri nauli : CATATAN ANTONIO GRAMSCI

Ketika Membicarakan tentang Intelektual, maka saya teringat kepada konsep Antonio Gramsci dalam bukunya “Negara dan Hegemoni”. Bagi Gramsci, setiap orang memiliki bakat dan potensi intelektual. Gramsci membagi pengertian intelektual dalam dua kategori, yakni intelektual tradisional dan intelektual organic.

opini musri nauli : PERCOBAAN PIDANA LHI

Setelah melalui rangkaian panjang persidangan, akhirnya Luthie Hasan Ishak (LHI), mantan Presiden PKS dituntut Jaksa Penuntut Umum selam 18 tahun penjara.

Kasus ini memang menarik perhatian publik tahun 2013. Sebagai mantan Presiden PKS, sebuah partai yang mengusung jargon “Bersih dan Peduli”, penangkapan (LHI) memang memiliki daya “magnitudo” yang besar.

opini musri nauli : Catatan Kecil Kasus di Manado

Catatan Kecil Kasus di Manado

Sudah lama Sang Suami merindukan kelahiran putra keduanya. Sang Istri Julia Fransiska Makatey (25) mengabarkan sudah hamil. Dengan metode “SIAGA”, konsep kesehatan yang melibatkan peran suami yang didengung-dengungkan Pemerintah telah dijalankan. Berbagai rangkaian imunisasi, pemeriksaan secara berkala, menjaga kesehatan, mengatur asupan gizi dan berbagai metode lainnya yang bertujuan untuk memberikan kepastian kesehatan sang istri dan bayi dalam kandungan.

opini musri nauli : Mencermati Public Hearing RUU Advokat

Mencermati Public Hearing RUU Advokat

Setelah rapat di DPC PERADI Jambi sabtu kemarin, penulis berkesempatan menghadiri undangan Public Hearing RUU Advokat di Lantai 2 Gedung Nusantara DPR-RI. Kesempatan ini penulis tidak sia-siakan dan ingin mendengarkan “suasana kebathinandi DPR didalam membahas RUU Advokat.

KERETA APIKU

Pagi hari yang indah di Jakarta.  Merasakan suasana menikmati perjalanan ke Bogor naik kereta. Pilihan menaiki angkutan massal (public transportasi) selain “murah”, merasakan ketepatan waktu juga ingin menikmati “promosi” dari Kereta api yang hendak berbenah.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sidangkan Gugatan kebakaran Hutan Walhi

Jakarta, Selasa 20 Nopember 2013. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pertama gugatan kebakaran hutan di propinsi riau dan Propinsi jambi. Sidang pertama ini dihadiri langsung oleh perwakilan masyarakat juga Deputi Direktur Walhi daerah Riau dan direktur eksekutif walhi daerah Jambi. Kedua daerah ini merupakan provinsi yang mengalami kebakaran hutan penyebab kabut asap hingga ke Singapura dan malaysia bulan Juni yang lalu . 

Musri Nauli: Ada Ukuran Kepantasan

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA TEBO - Menurut pengamat hukum, Musri Nauli SH, di antara banyak faktor penting dalam proses hukum, adalah menyangkut hal-hal detil. Sesuatu sekecil apapun yang mempengaruhi dalam suatu kasus, harus diperhatikan dan tidak boleh ditinggalkan.

 Dengan alasan-alasan tertentu pula, tidak ada batasan khusus terkait waktu untuk proses penyelidikan. Polisi tidak dibatasi oleh waktu tertentu untuk melakukan penyelidikan. Sehingga dalam kasus tertentu, hal ini membuat sebuah kasus memakan waktu lama dan terkesan tidak digarap serius.

 Namun, meskipun tak ada batasan waktu untuk penyelidikan, tapi ada ukuran kepantasan. Untuk kasus sederhana seperti laporan pencurian, dimana terlapor dan para saksi diketahui dan bisa dimintai keterangannya setiap saat, mestinya tidak memakan waktu yang begitu lama.

 Jika sudah memakan waktu berbulan-bulan, patut jadi pertanyaan. Atas alasan apa kasus itu seolah tidak diurus. Terlebih kasusnya terbilang sederhana dan terang benderang.

 Jika itu terjadi, memang polisi belum bisa dikatakan melakukan pelanggaran hukum. Namun setidaknya hal itu sudah masuk ranah pelanggaran etika. Masyarakat yang merasa dirugikan, dapat melapor ke propam.

 Persoalan hukum memang sangat banyak mencuat. Tidak sedikit di antaranya adalah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Namun masyarakat mesti tahu bahwa ada ruang untuk mereka menyampaikan keluhannya tersebut.

 Terlebih jika petugas sampai meminta sesuatu, baik itu berupa uang, benda lainnya, atau janji, kepada orang yang berperkara. Jika ini yang terjadi, sekali lagi sudah masuk ke ranah pelanggaran etika

http://jambi.tribunnews.com/2013/11/19/musri-nauli-ada-ukuran-kepantasan

opini musri nauli : Jam Tangan Rolex

Jam Tangan Rolex

Gara-gara jam tangan mewah, Menteri Tranportasi Polandia Slawomir Nowak mengundurkan diri dari jabatannya. Nowak disinyalir melanggar hukum karena tidak melaporkan kepemilikan jam tangan mewah seharga US$ 6.600 atau setara Rp 76 juta.

opini musri nauli : RSPO DALAM DILEMA PASAR DAN ETIKA BISNIS

Usai sudah perhelatan RSPO di Medan. Sebuah mekanisme yang menggabungkan antara kepentingan “pasar, konsumen, kepastian usaha, perbankan, NGO, small holders”. Usai sudah hiruk pikuk baik yang percaya mekanisme RSPO dapat mewakili kepentingannya maupun yang menolak mekanisme “inisiatif” pasar dapat menyelesaikan berbagai persoalan di sektor sawit.

opini musri nauli : MENGENAL METTA “Sang Pelompat Indah”

Ketika mengikuti sebuah pelatihan investigator, penulis kaget ketika salah satu pemberi materinya adalah Metta Dharmasaputra (Metta). Kekagetan penulis kemudian semakin bertambah karena pada kesempatan itu, Metta mengeluarkan buku berjudul 'SANG KUNCI”

Buku ini menguraikan perjalanan Metta sebagai wartawan Tempo yang membongkar rangkaian “penggelapan pajak” yang dilakukan Group Asian Agri

opini musri nauli : Metta - Sang Pelompat Indah

Mengikuti sebuah pelatihan investigator, penulis kaget ketika salah satu pemberi materinya adalah Metta Dharmasaputra (Metta). Kekagetan penulis kemudian semakin bertambah karena pada kesempatan itu, Metta mengeluarkan buku berjudul 'SANG KUNCI”. 

Buku ini menguraikan perjalanan Metta sebagai wartawan Tempo yang membongkar rangkaian “penggelapan pajak” yang dilakukan Group Asian Agri.

opini musri nauli : PEMUDA INDONESIA

Bagaimana refleksi kaum muda Indonesia ? Literatur sudah menerangkan bagaimana peran Pemuda tahun 1928, tahun 1945, tahun 1966 dan 1998. Semuanya gagah berani mengikrarkan sebagai “agen perubahan (agent of change). Sejarah memang mencatat, kaum muda pemberani yang menentukan sejarah.

Tapi apakah itu yang menjadi refleksi kaum muda ?.

opini musri nauli : Salah Kaprah makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 MEMAKNAI SALAH KAPRAH PASAL 33 ayat (3) UUD

Dalam diskusi sebuah pertemuan LSM di Jambi, salah satu tema yang paling menarik ketika mendiskusikan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini merupakan tema yang “seakan-akan” tidak berkesudahan. Pasal ini kemudian menjadikan diskusi menjadi perdebatan yang paling seru.

opini musri nauli : PERPU MK - Membicarakan "keadaan genting" yang tidak memaksa

Kemarin Presiden SBY telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur Mahkamah Konstitusi. Sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dirumuskan didalam UUD 1945, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Perpu. Kewenangan ini juga diatur didalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Musri Nauli : Cantumkan Tarif Resmi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Praktisi Hukum Musri Nauli mengatakan, BPN bagian dari reformasi yang harus dibereskan. Karena ada aroma tak sedap dan harus dibenahi. Biar informasi dan implementasi di lapangan terbuka, tapi kadang kala pelaksanaannya tidak sesuai makna keterbukaan itu sendiri.

opini musri nauli : MENGENAL EBA DARI PHILIPINE

Ketua, Ketua mesti berangkat !!!. Kalimat itu lebih bermakna “diperintahkan”  daripada himbauan dari Ketua Oslan Purba, Manager Kantor Eksekutif Nasional Walhi di Jakarta menjelang beberapa hari keberangkatan ke Philipine.

Untung saja ke Philipine tidak “mesti urus visa” dan passport belum memasuki masa  habis 6 bulan. Jadi tinggal go dan tidak perlu urus ini urus itu.

opini musri nauli : Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam sebuah pemberitaan di media  hokumonline, ada wacana yang didorong penghapusan unsur “kerugian Negara” sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Unsur “kerugian Negara” hanyalah sebagai pemberat tindak pidana.

opini musri nauli : MEMBACA SKENARIO TERTANGKAPNYA KETUA MK

Sudah bertubi-tubi pemberitaan tentang tertangkap tangan Ketua MK (KPK memberikan istilah “operasi tangkap tangan. KUHAP memberikan istilah “tertangkap tangan. Sedangkan kita biasa mengenal dengan istilah “tertangkap basah), Akil Muchtar dalam kasus “gratifikasi”. Nilainya tidak tanggung-tanggung. Apabila dikurskan dengan rupiah sekitar 3 milyar lebih.

opini musri nauli : DUNIA TIDAK AKAN RUNTUH

Serasa kaki tidak menginjak bumi, pikiran terbang, nafas terhenti, pandangna termangu, pikiran kosong, dada berdegup kencang mendengarkan dan menyaksikan “breaking news”, Ketua MK, Akil Muchtar tertangkap KPK. Berita yang diterima “sungguh-sungguh” mengagetkan. Tanpa babibu, breaking news kemudian menjadil headline di tengah malam ketika saat semua orang hendak tidur.

Memerlukan “tarikan nafas” untuk “memastikan”. Inisial yang dikabarkan oleh media terus menerus memastikan informasi valid. Entah memang “media” yang sudah tahu namun hanya memerlukan konfirmasi resmi dari KPK, berita ini sungguh menyentak dahaga public yang baru saja menyaksikan berbagai scenario penangkapan berbagai tokoh penting. Baik terhadap Kakorlantas, Ketua Presiden PKS, Ketua SKK Migas dan sekarang ketua MK, Akil Muchtar (AM).

opini musri nauli : Fahruddin Saudagar - Sang Inspirasi - In Memoriam

Rasanya kaget dan terharu mendengar kabar meninggalnya Fahruddin Saudagar. Kaget karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Fahruddin Saudagar. Terharu karena disaat kita memerlukan akademisi yang tekun menulis tentang sejarah Jambi.

opini musri nauli : GAYA SERANGAN JOKOWI DAN AHOK

Saran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (GF) untuk meminta mundur Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli dicopot dari jabatannya dengan alasan lurah tersebut beragama Kristen menimbulkan reaksi dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dengan lantang, Ahok menolak permintaan dari Mendagri.

Perjalanan Rawa Indah - Seluma, September 2013

 

Perjalanan Rawa Indah - Seluma, September 2013

opini musri nauli : Belajar Bahasa Vicky Prasetyo

Kehebohan dunia maya semakin hangat setelah “sang aktor” memperkenalkan kata seperti “kontroversi hati”, “konspirasi kemakmuran”, “harmonisisasi”, “statusisasi kemakmuran”, atau “labil ekonomi”. Entah bermaksud “ingin keren”, “sok intelek”, “sok hebat”, apapun istilah namanya.

Tidak perlu diskusi panjang arti kata “kontroversi hati”, “konspirasi kemakmuran”, “harmonisisasi”, “statusisasi kemakmuran”, atau “labil ekonomi”. Tidak perlu kita berdebat ataupun “teriak” sambil urat leher memberikan tafsir makna.

opini musri nauli : Menyeret Ahmad Dhani dalam Kasus Lakalantas si Dul

Menyimak berita terakhir yang “seru” mengabarkan kecelakaan yang “dilakukan” oleh Abdul Qodir Jaelani (13 Thn) anak dari Ahmad Dhani memancing “kemarahan” publik. Terlepas dari kejadian sebenarnya, masih banyak misteri yang perlu diungkapkan.

Wtc Langgar UU Lingkungan

JAMBI – Dua pekan terakhir, Wiltop Trade Center (WTC) Batanghari Jambi terus menjadi sorotan. Setelah didemonstrasi beberapa kali, kemarin (4/9), giliran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) angkat bicara. Walhi menegaskan bahwa WTC Batanghari sudah sejak lama melanggar undang-undang lingkungan hidup.

Ketua Walhi Jambi Musri Nauli kemarin menegaskan, WTC Batanghari sangat fatal dalam melanggar UU Lingkungan Hidup. Bangunan mal satu itu berdiri di atas bantara sungai. Sementara, dalam UU Lingkungan Hidup, sudah dengan sangat tegas melarang adanya pembangunan di daerah aliran sungai.

"Bataran sungai tidak boleh ada pembangunan. Itu jelas ada aturannya," kata Musri Nauli, yang juga advokat senior Jambi ini, kemarin.

Celakanya, selain WTC tak hanya dibangun di bibir sungai, melainkan dibangun di atas sungai Batanghari. Ini jelas-jelas pelanggaran berat terhadap undang-undang lingkungan hidup.

"Itu akan merusak dan mencemari sungai. Sungai itu sama seperti ruang terbuka hijau (RTH), tidak boleh ada pembangunan di atasnya," jelasnya.

Sebenarnya, kata dia, izin pembangunan WTC tidak bisa diterbitkan. Musri juga heran kenapa bangunan WTC bisa terpancang tanpa ada hambatan. Dia pun tak menyangka kenapa izin bangunannya bisa lolos. "Saya menduga ini ada permainan elit," tegasnya.

Maksudnya, ada kongkalingkong antara pemerintah daerah selaku penerbit izin dengan pengusaha pemilik WTC. Tanpa "main mata", mustahil izin bangunan yang bermasalah itu bisa terbit.

"Kalau tidak ada main, tidak mungkin bisa keluar izinnya. Yang patut disalahkan adalah pihak yang mengeluarkan izin," katanya.

Untuk diketahui, persoalan izin bangunan WTC kembali menghangat. Sejumlah aktivis beberapa saat lalu menggelar aksi unjuk rasa meminta WTC ditutup. Itu karena dianggap pembangunannya menyalahi prosedur dan aturan berlaku.

Menurut Musri, sudah sejak lama ia menentang pembangunan gedung itu. Dari awal, dia termasuk orang yang getol menyuarakan pembangunan WTC menyalahi aturan. Toh, masih banyak lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk lokasi bisnis, tanpa merusak dan melanggar aturan.

Tapi faktanya, pertentangan sepertinya tak pernah digubris. Pemerintah daerah dengan entengnya mengeluarkan kebijakan dan izin untuk pembangunan WTC. "Harus ada sikap dari aparat. Ini harus diusut tuntas," katanya.

Ia berharap polisi segera menindaklanjuti masalah penyimpangan ini, terutama pada hal pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup. Kemudian, dia juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera menetapkan dalam Ranperda RTRW dan memasukkan WTC sebagai bangunan terlarang.

"Sebelum Ranperda RTRW dibahas, harus ditentukan segera bahwa WTC dianggap langgar RTRW. Anehnya dalam Ranperda sekarang ini tidak pernah dibicarakan," tegasnya.

"Kita berharap pemerintah tegas terhadap status WTC. Apakah kita membiarkan atau kembalikan pada fungsi semula," katanya.

Selain WTC, hotel Abadi juga dianggap bangunan terlarang. Menurutnya, pembangunan hotel Abadi telah merusak Sungai Maram. "Karena sungai dibendung, akibatnya banjir di mana-mana,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen WTC Batanghari Jambi belum juga memberi tanggapan. Beberapa hari lalu, manajemen menjanjikan akan membeberkan duduk persoalan sebenarnya kepada publik dan jurnalis, namun, hingga kini rencana itu belum juga terealisasi

http://jambi-independent.co.id/jip/jambi/metro-jambi/item/478-wtc-langgar-uu-lingkungan

opini musri nauli : CATATAN HUKUM PUTUSAN DJOKO SUSILO

CATATAN HUKUM PUTUSAN DJOKO SUSILO

Usai sudah pemeriksaan kasus perkara Djoko Susilo (DS). Putusan terhadap DS sudah dibacakan. Secara singkat telah diputuskan selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta rupiah.

WALHI Ancam Gugat Pemkot Jambi

 

KBR68H, Jambi - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) akan memperkarakan Pemerintah Kota Jambi jika nekat menerbitkan Peraturan Daerah Tata Ruang dengan luas ruang terbuka hijau hanya 5 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli, Undang Undang Penataan Ruang mengatur luas ruang terbuka hijau mencapai minimal 30 persen dari total wilayah suatu daerah.

"Ranperda Tata Ruang ini belum menyentuh berbagai ketentuan dalam aturan, seperti Undang Undang Lingkungan Hidup, salah satunya tentang ruang terbuka hijau. Itu salah satu materi yang kita persiapkan. (Apakah sudah dilakukan pengkajian secara mendalam?) Kalau pengkajian secara sekilas sudah, tinggal kita matangkan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli menambahkan, ruang terbuka hijau yang cukup diperlukan untuk menjaga kualitas ekosistem lingkungan. Kota Jambi memiliki luas sedikitnya 170 ribu hektar. Menurut aturan, harusnya luas ruang terbuka hijau Kota Jambi lebih dari 50 ribu hektar.

opini musri nauli : Presiden 2014

PRESIDEN 2014

Selesai sudah penetapan nama-nama peserta Konvensi Calon Presiden 2014 versi Partai Demokrat. Dalam berbagai media massa, nama-nama seperti Dahlan Iskan, Anis Baswedan, Marzuki Ali, Ali Maskur Musa, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Pramono Edhie Wibowo, Sinyo Harry Sarundajang kemudian menjadi peserta konvensi Capres Presiden 2014 versi Partai Demokrat.

opini musri nauli : Mengembara dalam Kesunyian : In Memoriam Prof. Soetanyo Wignyosoebroto

Saya mendapatkan kabar di dunia sosial media ketika dikabarkan “Telah pergi Prof. Soetanyo Wignyosoebroto. Kekagetan itu cukup “telak”. Selain saya masih ingat mendengarkan penjelasan beliau ketika mendiskusikan landmark “Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional” ketika pelatihan “Penelitian Hukum Interdispliner” yang diadakan Epistema institute April 2013. Selama 3 hari effektif saya menggagumi “kebegawanan” beliau menjaga ilmu tetap sebagai “obor” dari kesesatan (mistake) dan perdebatan praktis ilmu hukum yang semakin jauh dari rohnya.